Javascript must be enabled to continue!
PERAN MAJELIS KEHORMATAN ADVOKAT DALAM MENEGAKKAN INTEGRITAS HUKUM
View through CrossRef
Hukum mempunyai tujuan yang ideal yaitu memberikan keadilan bagi masyarakat yang tersandung masalah hukum. Dalam menghadapi masalah hukum tersebut kehadiran Advokat sangat dibutuhkan. Hal ini dikarenakan prosedur penyelesaian melalui jalur pengadilan tidak mudah untuk dipahami. Untuk itu kehadiran Advokat berperan untuk membantu dalam penyelesaian kasus hukum tersebut dimulai dari penyusunan gugatan, tuntutan ataupun permohonan, jalannya proses di pengadilan hingga sampai pada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Dalam menjalankan tugas pendampingan tersebut Advokat dibatasi oleh kode etik Advokat yang bertujuan untuk menjaga integritas dan marwah hukum dalam menjamin keadilan bagi masyarakat. Untuk menjamin tegaknya etik maka dibentuklah Majelis Kehormatan Advokat oleh organisasi Advokat. Dalam menjalankan fungsinya majelis ini berpedoman pada kode etik yang dibuat oleh organisasi Advokat. putusan majelis etik ini berkekuatan hukum tetap.
Title: PERAN MAJELIS KEHORMATAN ADVOKAT DALAM MENEGAKKAN INTEGRITAS HUKUM
Description:
Hukum mempunyai tujuan yang ideal yaitu memberikan keadilan bagi masyarakat yang tersandung masalah hukum.
Dalam menghadapi masalah hukum tersebut kehadiran Advokat sangat dibutuhkan.
Hal ini dikarenakan prosedur penyelesaian melalui jalur pengadilan tidak mudah untuk dipahami.
Untuk itu kehadiran Advokat berperan untuk membantu dalam penyelesaian kasus hukum tersebut dimulai dari penyusunan gugatan, tuntutan ataupun permohonan, jalannya proses di pengadilan hingga sampai pada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.
Dalam menjalankan tugas pendampingan tersebut Advokat dibatasi oleh kode etik Advokat yang bertujuan untuk menjaga integritas dan marwah hukum dalam menjamin keadilan bagi masyarakat.
Untuk menjamin tegaknya etik maka dibentuklah Majelis Kehormatan Advokat oleh organisasi Advokat.
Dalam menjalankan fungsinya majelis ini berpedoman pada kode etik yang dibuat oleh organisasi Advokat.
putusan majelis etik ini berkekuatan hukum tetap.
Related Results
Strategi Dakwah Majelis At-tazkiyah Dalam Meningkatkan Pemahaman Keagamaan Pemuda
Strategi Dakwah Majelis At-tazkiyah Dalam Meningkatkan Pemahaman Keagamaan Pemuda
Abstract. Majelis Ta’lim serves as a learning forum with the purpose of studying and teaching religious knowledge, particularly in Islam. It is generally attended by individuals...
Peran Advokat dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan
Peran Advokat dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan
Advokat memiliki peran penting dalam sistem peradilan Indonesia, baik dalam proses litigasi maupun non-litigasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, advo...
Politik Hukum dalam Penguatan Integritas Kejaksaan Republik Indonesia Sebagai Pilar Penegakan Hukum yang Berkeadilan
Politik Hukum dalam Penguatan Integritas Kejaksaan Republik Indonesia Sebagai Pilar Penegakan Hukum yang Berkeadilan
Integritas merupakan pilar fundamental dalam penegakan hukum yang berkeadilan. Sebagai lembaga penegak hukum yang memiliki peran strategis dalam menjaga supremasi hukum dan keadila...
PROBLEMATIKA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM OLEH ADVOKAT
PROBLEMATIKA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM OLEH ADVOKAT
Di Indonesia, bantuan hukum dianggap sebagai hak fundamental yang dapat diakses oleh setiap warga negara. Sebagai bagian dari hak asasi manusia, program bantuan hukum di Indonesia ...
PLURALISME HUKUM DI INDONESIA DARI SUDUT PANDANG ANTROPOLOGI
PLURALISME HUKUM DI INDONESIA DARI SUDUT PANDANG ANTROPOLOGI
Berdasarkan urian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa hukum pada dasarnyaberbasis pada masyarakat. Maka salah satu metode khas dalam antropologi hukum adalah kerjalapangan (fi...
Posisi Hukum Adat dalam Hukum Kontrak Nasional Indonesia
Posisi Hukum Adat dalam Hukum Kontrak Nasional Indonesia
<p align="center"><strong><em>Abstract</em></strong></p><p><em>Sooner or later Indonesia will have its own law of contract. Reasons ...
POSISI HUKUM ADAT DALAM HUKUM KONTRAK NASIONAL INDONESIA
POSISI HUKUM ADAT DALAM HUKUM KONTRAK NASIONAL INDONESIA
<h2>Abstract</h2><p>Cepat atau lambat Indonesia akan memiliki hukum perjanjiannya sendiri. Alasan dari pernyataan ini adalah bahwa, pertama, hukum kontrak Indoens...
tugas resume hukum tata negara
tugas resume hukum tata negara
Hukum tata Negara dapar diartikan dalam arti sempit maupun dalam arti luas. Secara arti sempit hukum tata negara dapat diartikan hukum yang mengatur organisasi negra sedangkan dala...

