Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

Isu Pemekaran Wiayah sebagai Komoditas Politik dalam Masyarakat To Pulo di Kabupaten Selayar

View through CrossRef
The decentralization of a local government administration is expected to promote the socio-economic prosperity of its community. One of the opportunities that could be done is by establishing a new autonomous region through redistricting. By provoking the issue of redistricting, local elites bring this issue to be a political commodity to expand their political popularity and increase their electability. This article aims to 1) identify the factors behind the demands for the establishing a new autonomous region by redistricting certain islands of the Kepulauan Selayar Regency; 2) describe the role of elites in the effort to expand the Regency of Kepulauan Selayar; and 3) analyze the current dynamics regarding the issue of the territorial redistriction of the Kepulauan Selayar Regency. By using a qualitative approach, it was found that geographical circumstances, socio-economic inequality of local indigenous people and differences of cultural identity were the factors behind the demand of establishing a new autonomous territory. It is also found that local elites played a significant role behind the redistricting agenda for some reason, particularly to sustain their power and authority. Even though the new territory is unable to be established, the issue is remained articulate.
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Title: Isu Pemekaran Wiayah sebagai Komoditas Politik dalam Masyarakat To Pulo di Kabupaten Selayar
Description:
The decentralization of a local government administration is expected to promote the socio-economic prosperity of its community.
One of the opportunities that could be done is by establishing a new autonomous region through redistricting.
By provoking the issue of redistricting, local elites bring this issue to be a political commodity to expand their political popularity and increase their electability.
This article aims to 1) identify the factors behind the demands for the establishing a new autonomous region by redistricting certain islands of the Kepulauan Selayar Regency; 2) describe the role of elites in the effort to expand the Regency of Kepulauan Selayar; and 3) analyze the current dynamics regarding the issue of the territorial redistriction of the Kepulauan Selayar Regency.
By using a qualitative approach, it was found that geographical circumstances, socio-economic inequality of local indigenous people and differences of cultural identity were the factors behind the demand of establishing a new autonomous territory.
It is also found that local elites played a significant role behind the redistricting agenda for some reason, particularly to sustain their power and authority.
Even though the new territory is unable to be established, the issue is remained articulate.

Related Results

DAMPAK TEKNOLOGI TERHADAP PROSES BELAJAR MENGAJAR
DAMPAK TEKNOLOGI TERHADAP PROSES BELAJAR MENGAJAR
DAFTAR PUSTAKAAditama, M. H. R., & Selfiardy, S. (2022). Kehidupan Mahasiswa Kuliah Sambil Bekerja di Masa Pandemi Covid-19. Kidspedia: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 3(...
Dampak Pemekaran Daerah Kabupaten/ Kota
Dampak Pemekaran Daerah Kabupaten/ Kota
Abstract The availability of regulatory opportunities for the expansion of autonomous regions, or the formation of new autonomous regions, is actually not a new thing in the...
UAS ILMU POLITIK DAN PENDIDIKAN IPS
UAS ILMU POLITIK DAN PENDIDIKAN IPS
Ilmu Politik dan Pendidikan IPS merupakan dua bidang studi yang penting dalam memahami dan mempengaruhi dinamika politik dan partisipasi warga negara dalam suatu masyarakat. Mata k...
ARKEOASTRONOMI MASYARAKAT NELAYAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR DALAM MENENTUKAN CUACA PERSFEKTIF ILMU FALAK
ARKEOASTRONOMI MASYARAKAT NELAYAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR DALAM MENENTUKAN CUACA PERSFEKTIF ILMU FALAK
Dalam menjalankan mata pencahariannya sebagai nelayan, masyarakat nelayan di Kabupaten Kepulauan Selayar mengacu pada warisan para pendahulunya. Untuk menentukan apakah akan melaut...
ANALISIS LAHAN YANG BERPOTENSI UNTUK PENGEMBANGAN KOMODITAS PERTANIAN UNGGULAN DAN TINGKAT PERKEMBANGAN WILAYAH DI KABUPATEN TANGERANG
ANALISIS LAHAN YANG BERPOTENSI UNTUK PENGEMBANGAN KOMODITAS PERTANIAN UNGGULAN DAN TINGKAT PERKEMBANGAN WILAYAH DI KABUPATEN TANGERANG
Kabupaten Tangerang memiliki tujuan untuk mengembangkan daerah pertanian yang dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan ekonomi daerah pedesaan di Kabupaten Tangerang. Pen...
Karakteristik Pengembangan Wilayah Sebelum dan Sesudah Pemekaran Kabupaten Jayapura
Karakteristik Pengembangan Wilayah Sebelum dan Sesudah Pemekaran Kabupaten Jayapura
<p>Isu pengembangan wilayah di Jayapura tidak dapat dipisahkan dari isu pemekaran wilayah.<strong> </strong>Pemekaran wilayah di Kabupaten Jayapura pada hakekatny...
Analisis Hukum Pemekaran Daerah Otonomi Baru Apau Kayan Sebagai Daerah Perbatasan
Analisis Hukum Pemekaran Daerah Otonomi Baru Apau Kayan Sebagai Daerah Perbatasan
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara hukum pemekaran daerah otonomi baru Apau Kayan sebagai daerah perbatasan, dengan fokus pada Pengaturan Hukum Pemekaran Daerah Oto...
PENGATURAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA
PENGATURAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA
Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperj...

Back to Top