Javascript must be enabled to continue!
FUNGSI SOSIAL RUANG PUBLIK (Studi Kasus Ruang Tepi Laut Kota Makassar)
View through CrossRef
This research is motivated by urban waterfront spaces that are experiencing changes in social function, from shared living spaces to private spaces to become a handful of people who are economically capable. This study aims to determine the social function of waterfront space in Makassar City. This research uses a qualitative approach with a case study type. Data collection was carried out through in-depth interviews, participatory observation and documentation. Handling of informants follows a purposive procedure, namely determining in advance the group of informants who will be used as data sources with certain criteria. The informants of this study consisted of the indigenous people of the city of Makassar, immigrant communities and urban spatial planning experts. The results of this study indicate that the city's waterfront space which was previously a space for living together, a place for fishing boats to dock and dock, a place for welcoming families out to sea, a place for bargaining for fish buyers, has now become largely privatized for capital accumulation. The daily activities of fishing communities, which are a social function of the waterfront, are increasingly fading along with the management of coastal space as a tourist spot. Spaces that used to be easily accessible, time-free, cost-free have now been turned upside down. These spaces are now only accessible to social classes who have economic ability. As a beachside public space, its social function is disrupted because not all levels of society can access it. As a result, socio-economic class is quite difficult because it requires a lot of money. Waterfront public space has been socially degraded based on economic capacity.
LPPM Institut Pendidikan Nusantara Global
Title: FUNGSI SOSIAL RUANG PUBLIK (Studi Kasus Ruang Tepi Laut Kota Makassar)
Description:
This research is motivated by urban waterfront spaces that are experiencing changes in social function, from shared living spaces to private spaces to become a handful of people who are economically capable.
This study aims to determine the social function of waterfront space in Makassar City.
This research uses a qualitative approach with a case study type.
Data collection was carried out through in-depth interviews, participatory observation and documentation.
Handling of informants follows a purposive procedure, namely determining in advance the group of informants who will be used as data sources with certain criteria.
The informants of this study consisted of the indigenous people of the city of Makassar, immigrant communities and urban spatial planning experts.
The results of this study indicate that the city's waterfront space which was previously a space for living together, a place for fishing boats to dock and dock, a place for welcoming families out to sea, a place for bargaining for fish buyers, has now become largely privatized for capital accumulation.
The daily activities of fishing communities, which are a social function of the waterfront, are increasingly fading along with the management of coastal space as a tourist spot.
Spaces that used to be easily accessible, time-free, cost-free have now been turned upside down.
These spaces are now only accessible to social classes who have economic ability.
As a beachside public space, its social function is disrupted because not all levels of society can access it.
As a result, socio-economic class is quite difficult because it requires a lot of money.
Waterfront public space has been socially degraded based on economic capacity.
Related Results
Imbauan Publik dalam Wacana Persuasi di Kota Makassar
Imbauan Publik dalam Wacana Persuasi di Kota Makassar
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap: (1) wujud wacana persuasi dalam imbauan publik d...
PERANAN KOMISI INFORMASI DALAM MENSOSIALISASIKAN PERATURAN KOMISI INFORMASI UNTUK KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI PROVINSI BALI
PERANAN KOMISI INFORMASI DALAM MENSOSIALISASIKAN PERATURAN KOMISI INFORMASI UNTUK KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI PROVINSI BALI
Keterbukaan informasi ini harus dikawal secara serentak oleh publik dan badan publik, keterbukaan informasi mampu mensejahterakan masyarakat, menjadi alat menuju pada percepatan pe...
Relasi Ruang Publik Dan Pers Menurut Habermas
Relasi Ruang Publik Dan Pers Menurut Habermas
Jurnalisme merupakan sebuah kegiatan pengelolaan informasi yang memiliki rentang sejarah panjang berbarengan dengan perkembangan konsep ruang publik. Penelitian ini berupaya untuk ...
Strategi Pemerintah Kota Makassar Dalam Pemulihan Ekonomi Melalui Program Makassar Recover
Strategi Pemerintah Kota Makassar Dalam Pemulihan Ekonomi Melalui Program Makassar Recover
Strategi Pemerintah Kota Makassar Dalam Pemulihan Ekonomi Melalui Program Makassar Recover. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui strategi pemerintah Kota Makassar dalam pemuli...
Sengketa Wilayah Maritim di Laut Tiongkok Selatan
Sengketa Wilayah Maritim di Laut Tiongkok Selatan
Sengketa Laut Tiongkok Selatan merupakan sengketa terpanas di abad ke-21, dimana Tiongkok, Amerika Serikat dan sebagian besar anggota ASEAN terlibat secara tak langsung. Adapun 3 (...
PERAN RUANG KOMUNAL DALAM MENCIPTAKAN SENSE OF COMMUNITY STUDI KOMPARASI PERUMAHAN TERENCANA DAN PERUMAHAN TIDAK TERENCANA
PERAN RUANG KOMUNAL DALAM MENCIPTAKAN SENSE OF COMMUNITY STUDI KOMPARASI PERUMAHAN TERENCANA DAN PERUMAHAN TIDAK TERENCANA
Sense of community merupakan penentu signifikan kualitas hidup secara umum dan kepuasan dalam kesejahteraan. Dalam kehidupan bermukim, anggotanya harus memiliki sense of community ...
Kesesuaian Komponen Fisik Taman Kota dalam Mendukung Penerapan Konsep Kota Berkelanjutan di Kota Surakarta: Studi Kasus Stadion Manahan dan Stadion Sriwedari
Kesesuaian Komponen Fisik Taman Kota dalam Mendukung Penerapan Konsep Kota Berkelanjutan di Kota Surakarta: Studi Kasus Stadion Manahan dan Stadion Sriwedari
<p><em>Kota Surakarta </em><em>memiliki visi </em><em>menjaga keseimbangan kebutuhan lahan dan daya tampung lingkungan dengan pertumbuhan pendud...
Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Oleh Pemerintah Kota Payakumbuh
Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Oleh Pemerintah Kota Payakumbuh
Kebijakan penataan ruang merupakan langkah yang ditetapkan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah untuk dilaksanakan dan diwujudkan dalam penyelenggaraan penataan ruang di Indon...

