Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
Javascript must be enabled to continue!
Perubahan Konstitusi dan Reformasi Ketatanegaraan Indonesiaa
View through CrossRef
Abstract: Amendment of the Constitution and constitutional reform in Indonesia. The Constitution can be two meanings, namely: a broad sense and narrow sense. Meaning constitution means forming. Constitutional expert in Constitutional Law contains basic law is written. Act of 1945 is a formal document which is the result of political struggle in the past. In the era of the New Order Act of 1945 "sacred" so that the People's Consultative Assembly of Indonesia in the New Order era did not alter the Constitution of 1945. In the reform era to amend the Act of 1945. There was a change of articles of Law 1945. One only Article 1 (2) the first amendment of the Constitution of 1945. Sovereignty is in the people's hands and performed in accordance with the Constitution. There is a state agency that was formed, one of which the Constitutional Court and no state institutions were removed, the Supreme Advisory Council. With the change of the Constitution of 1945, then there was a constitutional reform in Indonesia Abstrak: Perubahan Konstitusi dan Reformasi Ketatanegaraan Indonesia. Menurut K.C. Wheare kata konstitusi dapat menjadi 2 arti yaitu: arti luas dan arti sempit. Menurut Wirjono Projodikoro arti konstitusi berarti membentuk. Baik konstitusi maupun Undang-undang Dasar menurut Pakar Hukum Tata Negara berisi Hukum dasar tertulis. Konstitusi/Undang-undang Dasar 1945 merupakan dokumen formal yang merupakan hasil perjuangan politik bangsa di waktu lampau. Di era orde baru Undang-undang Dasar 1945 “disakralkan” sehingga Majelis Permusyawaratan Rakyat RI di era orde baru tidak mengubah Undangundang Dasar 1945. Di era reformasi dilakukan perubahan Undang-undang Dasar 1945. Ada perubahan pasal Undang-undang Dasar 1945. Salah satunya Pasal 1 ayat (2) perubahan pertama Undang-undang Dasar 1945.Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-undang Dasar. Ada lembaga negara yang dibentuk, salah satunya Mahkamah Konstitusi RI dan ada lembaga tinggi negara yang dihapus, yaitu Dewan Pertimbangan Agung RI.Dengan adanya perubahan Undang-Undang Dasar 1945, maka terjadi reformasi ketatanegaraan Indonesia. DOI: 10.15408/jch.v2i1.1843
Title: Perubahan Konstitusi dan Reformasi Ketatanegaraan Indonesiaa
Description:
Abstract: Amendment of the Constitution and constitutional reform in Indonesia.
The Constitution can be two meanings, namely: a broad sense and narrow sense.
Meaning constitution means forming.
Constitutional expert in Constitutional Law contains basic law is written.
Act of 1945 is a formal document which is the result of political struggle in the past.
In the era of the New Order Act of 1945 "sacred" so that the People's Consultative Assembly of Indonesia in the New Order era did not alter the Constitution of 1945.
In the reform era to amend the Act of 1945.
There was a change of articles of Law 1945.
One only Article 1 (2) the first amendment of the Constitution of 1945.
Sovereignty is in the people's hands and performed in accordance with the Constitution.
There is a state agency that was formed, one of which the Constitutional Court and no state institutions were removed, the Supreme Advisory Council.
With the change of the Constitution of 1945, then there was a constitutional reform in Indonesia Abstrak: Perubahan Konstitusi dan Reformasi Ketatanegaraan Indonesia.
Menurut K.
C.
Wheare kata konstitusi dapat menjadi 2 arti yaitu: arti luas dan arti sempit.
Menurut Wirjono Projodikoro arti konstitusi berarti membentuk.
Baik konstitusi maupun Undang-undang Dasar menurut Pakar Hukum Tata Negara berisi Hukum dasar tertulis.
Konstitusi/Undang-undang Dasar 1945 merupakan dokumen formal yang merupakan hasil perjuangan politik bangsa di waktu lampau.
Di era orde baru Undang-undang Dasar 1945 “disakralkan” sehingga Majelis Permusyawaratan Rakyat RI di era orde baru tidak mengubah Undangundang Dasar 1945.
Di era reformasi dilakukan perubahan Undang-undang Dasar 1945.
Ada perubahan pasal Undang-undang Dasar 1945.
Salah satunya Pasal 1 ayat (2) perubahan pertama Undang-undang Dasar 1945.
Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-undang Dasar.
Ada lembaga negara yang dibentuk, salah satunya Mahkamah Konstitusi RI dan ada lembaga tinggi negara yang dihapus, yaitu Dewan Pertimbangan Agung RI.
Dengan adanya perubahan Undang-Undang Dasar 1945, maka terjadi reformasi ketatanegaraan Indonesia.
DOI: 10.
15408/jch.
v2i1.
1843.
Related Results
FUNGSI, MAKSUD, DAN NILAI-NILAI KONSTITUSI
FUNGSI, MAKSUD, DAN NILAI-NILAI KONSTITUSI
Konstitusi merupakan segala ketentuan dan aturan dasar mengenai ketatanegaraan. Berdirinya sebuah negara tidak lepas dari adanya konstitusi yang mendasarinya. Konstitusi dapat beru...
Dialektika Praktik Perubahan Konstitusi Melalui Penafsiran Hakim dan Kebiasaan Ketatanegaraan Pasca Reformasi
Dialektika Praktik Perubahan Konstitusi Melalui Penafsiran Hakim dan Kebiasaan Ketatanegaraan Pasca Reformasi
Gelombang reformasi tahun 1998 di Indonesia menjadi titik awal dimulainya perubahan mendasar terhadap sistem ketatanegaraan. Perubahan norma-norma konstitusi pada akhirnya dilaksan...
PERKEMBANGAN BARU TENTANG KONSTITUSI DSN KONSTITUSIONALISME DALAM TEORI DAN PRAKTIK
PERKEMBANGAN BARU TENTANG KONSTITUSI DSN KONSTITUSIONALISME DALAM TEORI DAN PRAKTIK
Buku ‘’Perkembangan Baru Tentang Konstitusi Dan Konstitusionalisme Dalam Teori dan Praktik’’ merupakan buku karya penulis yang telah cukup dikenal dikalangan akademisi huku...
Mekanisme Pemilihan Hakim Konstitusi
Mekanisme Pemilihan Hakim Konstitusi
Mekanisme seleksi pemilihan hakim konstitusi telah menimbulkan trifurkasi seleksi hakim konstitusi yang dilaksanakan oleh Presiden, DPR dan MA. Trifurkasi seleksi hakim konstitusi ...
resume htn putri rahayu
resume htn putri rahayu
Negara merupakan suatu organisasi besar dan kompleks, terdiri dari unsur-unsur yang membentuknya yaitu adanya unsur wilayah negara , unsur warga negara dan penduduk dan unsur pemer...
PERBANDINGAN KONSTITUSI MADINAH DAN KONSTITUSI AMERIKA SERIKAT DALAM POLITIK KETATANEGARAAN
PERBANDINGAN KONSTITUSI MADINAH DAN KONSTITUSI AMERIKA SERIKAT DALAM POLITIK KETATANEGARAAN
Hukum merupakan produk politik apabila hukum tersebut dalam arti undang-undang yang merupakan produk politik, tetapi juga bisa mencakup hukum dalam arti yang lain, termasuk konstit...
PERJALANAN KONSTITUSI INDONESIA DARI AWAL PERIODE KEMERDEKAAN HINGGA ERA REFORMASI
PERJALANAN KONSTITUSI INDONESIA DARI AWAL PERIODE KEMERDEKAAN HINGGA ERA REFORMASI
Artikel ini membahas konsep dasar konstitusi Indonesia beserta perkembangannya sejak awal periode kemerdekaan hingga era reformasi. Kajian ini menelusuri enam periode utama konstit...
TUGAS JURNAL SALMAN FARIS
TUGAS JURNAL SALMAN FARIS
Konstitusi merupakan hukum tertinggi dari suatu negara, Indonesia mempunyai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi tertulis negara. Berdasarkan...