Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penambangan Batu Padas Atau Paras Secara Ilegal Criminal Sanctions Against Perpetrators Of Illegal Padas (Paras Stone)

View through CrossRef
Abstract-This study uses a type of normative legal research. The sources of legal material used are primary legal material and secondary legal material. The problem in this thesis is the regulation of criminal sanctions against the perpetrators of criminal acts of illegal rock mining (paras) and the consideration of judges against the perpetrators of criminal acts of illegal mining (paras). The results of the study can be concluded that the forms of mining business permit arrangements are regulated in Law No. 4 of 2009 concerning mining of minerals and coal. And if you want to have a permit in mining activities, you must fulfill the requirements in the form of administrative requirements, technical requirements, environmental requirements, and financial requirements. Judge's consideration in illegally imposing criminal offenses in the case number 32/Pid.sus/2017/Pn.Gin. The judge sentenced the defendant to a suspended sentence, also saw the judge's consideration of seeing the position of the case, the attitude of the defendant in the trial and returning to the conviction of the judge of the sentence whether it was appropriate to be dropped on the defendant. Keywords: Crime, sansction, illegal paras Abstrak-Penelitian ini dimuat untuk mengetahui pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penambangan batu padas (paras) secara ilegal di Pengadilan Negeri Gianyar, dimana dalam pengkajiannya membahas pengaturan sanksi pidana mengenai kegiatan pertambangan yang tidak mematuhi prosedur atau peraturan tanpa adanya izin dalam kasus pidana putusan pengadilan negeri No.32/Pid.Sus/2017/PN.Gin. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Permasalahan dalam penelitian ini adalah pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penambangan batu padas (paras) secara ilegal dan pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana penambangan batu padas (paras) secara ilegal. Hasil pengkajian ini disimpulkan bahwa bentuk-bentuk pengaturan izin usaha pertambangan diatur dalam undang-undang no. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara dan jika ingin memiliki izin dalam kegiatan pertambangan harus memenuhi syarat-syarat berupa syarat administratif, syarat teknis, syarat lingkungan dan syarat finansial. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku penambangan batu padas (paras) secara ilegal dalam kasus No. 32/Pid.Sus/2017/PN.Gin. Dilihat dari pertimbangan Hakim yakni pada posisi kasusnya, sikap terdakwa pada saat persidangan dan pada keyakinan hakim untuk memutuskan suatu hukuman yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa. Hal tersebutlah yang mendasari Hakim untuk menjatuhkan hukuman percobaan terhadap terdakwa. Kata kunci: Pidana, sanksi, paras illegal
Title: Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penambangan Batu Padas Atau Paras Secara Ilegal Criminal Sanctions Against Perpetrators Of Illegal Padas (Paras Stone)
Description:
Abstract-This study uses a type of normative legal research.
The sources of legal material used are primary legal material and secondary legal material.
The problem in this thesis is the regulation of criminal sanctions against the perpetrators of criminal acts of illegal rock mining (paras) and the consideration of judges against the perpetrators of criminal acts of illegal mining (paras).
 The results of the study can be concluded that the forms of mining business permit arrangements are regulated in Law No.
4 of 2009 concerning mining of minerals and coal.
 And if you want to have a permit in mining activities, you must fulfill the requirements in the form of administrative requirements, technical requirements, environmental requirements, and financial requirements.
Judge's consideration in illegally imposing criminal offenses in the case number 32/Pid.
sus/2017/Pn.
Gin.
The judge sentenced the defendant to a suspended sentence, also saw the judge's consideration of seeing the position of the case, the attitude of the defendant in the trial and returning to the conviction of the judge of the sentence whether it was appropriate to be dropped on the defendant.
Keywords: Crime, sansction, illegal paras Abstrak-Penelitian ini dimuat untuk mengetahui pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penambangan batu padas (paras) secara ilegal di Pengadilan Negeri Gianyar, dimana dalam pengkajiannya membahas pengaturan sanksi pidana mengenai kegiatan pertambangan yang tidak mematuhi prosedur atau peraturan tanpa adanya izin dalam kasus pidana putusan pengadilan negeri No.
32/Pid.
Sus/2017/PN.
Gin.
Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif.
Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
Permasalahan dalam penelitian ini adalah pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penambangan batu padas (paras) secara ilegal dan pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana penambangan batu padas (paras) secara ilegal.
Hasil pengkajian ini disimpulkan bahwa bentuk-bentuk pengaturan izin usaha pertambangan diatur dalam undang-undang no.
4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara dan jika ingin memiliki izin dalam kegiatan pertambangan harus memenuhi syarat-syarat berupa syarat administratif, syarat teknis, syarat lingkungan dan syarat finansial.
Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku penambangan batu padas (paras) secara ilegal dalam kasus No.
32/Pid.
Sus/2017/PN.
Gin.
Dilihat dari pertimbangan Hakim yakni pada posisi kasusnya, sikap terdakwa pada saat persidangan dan pada keyakinan hakim untuk memutuskan suatu hukuman yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa.
Hal tersebutlah yang mendasari Hakim untuk menjatuhkan hukuman percobaan terhadap terdakwa.
Kata kunci: Pidana, sanksi, paras illegal.

Related Results

Pemidanaan bagi Pelaku Terorisme dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam
Pemidanaan bagi Pelaku Terorisme dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam
Abstract. Terrorism is an act of crime against humanity and civilization that poses a serious threat to state sovereignty, is a danger to security, world peace and is detrimental t...
KEBIJAKAN SANKSI PIDANA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA
KEBIJAKAN SANKSI PIDANA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA
Sanksi pidana bertujuan memberi penderitaan istimewa (Bijzonder leed) kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat perbuatannya. Selain ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap...
Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Lingkungan Hidup Pasca Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016
Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Lingkungan Hidup Pasca Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016
Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dalam kaitannya korporasi sebagai subjek hukum pada tindak...
ALTERNATIVE SANCTION TO IMPRISONMENT IN LAW ENFORCEMENT AGAINST ILLEGAL FISHING PERPETRATORS IN INDONESIA'S EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE
ALTERNATIVE SANCTION TO IMPRISONMENT IN LAW ENFORCEMENT AGAINST ILLEGAL FISHING PERPETRATORS IN INDONESIA'S EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE
The problem of law enforcement against illegal fishing perpetrators in Indonesia's Exclusive Economic Zone or ZEEI needs to find a solution, especially related to imprisonment whic...
Kebijakan Hukum Pidana dalam Pertanggung Jawaban Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi
Kebijakan Hukum Pidana dalam Pertanggung Jawaban Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum pidana dalam pertanggungjawaban pidana oleh korporasi di Indonesia, dan untuk menganalisis penerapan sanksi pidana terha...
PEMBERIAN SANKSI ADAT KEPADA PELAKU PENCURIAN PRATIMA DI BALI
PEMBERIAN SANKSI ADAT KEPADA PELAKU PENCURIAN PRATIMA DI BALI
Ujung dari suatu penegakan hukum adalah pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana. Di Bali terdapat tindak pidana pencurian dimana benda yang menja...
Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pedofilia Berdasarkan Hukum Di Indonesia
Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pedofilia Berdasarkan Hukum Di Indonesia
Pedofilia merupakan kejahatan pada anak sebab menimbulkan akibat yang tidak baik untuk korban. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui kebijakan tindak pidana pedofilia ber...

Back to Top