Javascript must be enabled to continue!
Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penambangan Batu Padas Atau Paras Secara Ilegal Criminal Sanctions Against Perpetrators Of Illegal Padas (Paras Stone)
View through CrossRef
Abstract-This study uses a type of normative legal research. The sources of legal material used are primary legal material and secondary legal material. The problem in this thesis is the regulation of criminal sanctions against the perpetrators of criminal acts of illegal rock mining (paras) and the consideration of judges against the perpetrators of criminal acts of illegal mining (paras). The results of the study can be concluded that the forms of mining business permit arrangements are regulated in Law No. 4 of 2009 concerning mining of minerals and coal. And if you want to have a permit in mining activities, you must fulfill the requirements in the form of administrative requirements, technical requirements, environmental requirements, and financial requirements. Judge's consideration in illegally imposing criminal offenses in the case number 32/Pid.sus/2017/Pn.Gin. The judge sentenced the defendant to a suspended sentence, also saw the judge's consideration of seeing the position of the case, the attitude of the defendant in the trial and returning to the conviction of the judge of the sentence whether it was appropriate to be dropped on the defendant.
Keywords: Crime, sansction, illegal paras
Abstrak-Penelitian ini dimuat untuk mengetahui pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penambangan batu padas (paras) secara ilegal di Pengadilan Negeri Gianyar, dimana dalam pengkajiannya membahas pengaturan sanksi pidana mengenai kegiatan pertambangan yang tidak mematuhi prosedur atau peraturan tanpa adanya izin dalam kasus pidana putusan pengadilan negeri No.32/Pid.Sus/2017/PN.Gin. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Permasalahan dalam penelitian ini adalah pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penambangan batu padas (paras) secara ilegal dan pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana penambangan batu padas (paras) secara ilegal. Hasil pengkajian ini disimpulkan bahwa bentuk-bentuk pengaturan izin usaha pertambangan diatur dalam undang-undang no. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara dan jika ingin memiliki izin dalam kegiatan pertambangan harus memenuhi syarat-syarat berupa syarat administratif, syarat teknis, syarat lingkungan dan syarat finansial. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku penambangan batu padas (paras) secara ilegal dalam kasus No. 32/Pid.Sus/2017/PN.Gin. Dilihat dari pertimbangan Hakim yakni pada posisi kasusnya, sikap terdakwa pada saat persidangan dan pada keyakinan hakim untuk memutuskan suatu hukuman yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa. Hal tersebutlah yang mendasari Hakim untuk menjatuhkan hukuman percobaan terhadap terdakwa.
Kata kunci: Pidana, sanksi, paras illegal
Title: Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penambangan Batu Padas Atau Paras Secara Ilegal Criminal Sanctions Against Perpetrators Of Illegal Padas (Paras Stone)
Description:
Abstract-This study uses a type of normative legal research.
The sources of legal material used are primary legal material and secondary legal material.
The problem in this thesis is the regulation of criminal sanctions against the perpetrators of criminal acts of illegal rock mining (paras) and the consideration of judges against the perpetrators of criminal acts of illegal mining (paras).
The results of the study can be concluded that the forms of mining business permit arrangements are regulated in Law No.
4 of 2009 concerning mining of minerals and coal.
And if you want to have a permit in mining activities, you must fulfill the requirements in the form of administrative requirements, technical requirements, environmental requirements, and financial requirements.
Judge's consideration in illegally imposing criminal offenses in the case number 32/Pid.
sus/2017/Pn.
Gin.
The judge sentenced the defendant to a suspended sentence, also saw the judge's consideration of seeing the position of the case, the attitude of the defendant in the trial and returning to the conviction of the judge of the sentence whether it was appropriate to be dropped on the defendant.
Keywords: Crime, sansction, illegal paras
Abstrak-Penelitian ini dimuat untuk mengetahui pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penambangan batu padas (paras) secara ilegal di Pengadilan Negeri Gianyar, dimana dalam pengkajiannya membahas pengaturan sanksi pidana mengenai kegiatan pertambangan yang tidak mematuhi prosedur atau peraturan tanpa adanya izin dalam kasus pidana putusan pengadilan negeri No.
32/Pid.
Sus/2017/PN.
Gin.
Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif.
Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
Permasalahan dalam penelitian ini adalah pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penambangan batu padas (paras) secara ilegal dan pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana penambangan batu padas (paras) secara ilegal.
Hasil pengkajian ini disimpulkan bahwa bentuk-bentuk pengaturan izin usaha pertambangan diatur dalam undang-undang no.
4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara dan jika ingin memiliki izin dalam kegiatan pertambangan harus memenuhi syarat-syarat berupa syarat administratif, syarat teknis, syarat lingkungan dan syarat finansial.
Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku penambangan batu padas (paras) secara ilegal dalam kasus No.
32/Pid.
Sus/2017/PN.
Gin.
Dilihat dari pertimbangan Hakim yakni pada posisi kasusnya, sikap terdakwa pada saat persidangan dan pada keyakinan hakim untuk memutuskan suatu hukuman yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa.
Hal tersebutlah yang mendasari Hakim untuk menjatuhkan hukuman percobaan terhadap terdakwa.
Kata kunci: Pidana, sanksi, paras illegal.
Related Results
TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUDUPAN ROKOK ILEGAL
TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUDUPAN ROKOK ILEGAL
ABSTRAKPenyelundupan rokok ilegal merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pendapatan negara dan persaingan ekonomi yang tidak sehat. Oleh sebab itu, untuk men...
ANALISIS TEKNIS PENGARUH PENAMBANGAN BATU PADAS TERHADAP KERUSAKAN DAERAH ALIRAN SUNGAI OOS DI UBUD GIANYAR
ANALISIS TEKNIS PENGARUH PENAMBANGAN BATU PADAS TERHADAP KERUSAKAN DAERAH ALIRAN SUNGAI OOS DI UBUD GIANYAR
Pada jaman dahulu pemakaian material batu padas di Bali pada umumnya terbatas hanya untuk bangunan suci dan untuk keperluan perumahan bangsawan/ keraton. Namun dengan perkembangan ...
PENANGANAN TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DI WILAYAH KABUPATEN LABUHAN BATU
PENANGANAN TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DI WILAYAH KABUPATEN LABUHAN BATU
Untuk mengetahui dan memahami bentuk-bentuk illegal logging di wilayah hukum Polres Labuhan Batu dan upaya Polres Labuhan Batu dalam memberantas illegal logging di wilayah hukum La...
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Atas Perjanjian Investasi Usaha Kerjasama Tambang Batu Bara (Studi Putusan Nomor 595/Pid.B/2024/PN Tjk)
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Atas Perjanjian Investasi Usaha Kerjasama Tambang Batu Bara (Studi Putusan Nomor 595/Pid.B/2024/PN Tjk)
Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh sesorang dengan melanggar sesuatu hal yang telah dilarang oleh suatu aturan hukum. Apabila perbuatan tersebut dilakukan ...
KEBIJAKAN SANKSI PIDANA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA
KEBIJAKAN SANKSI PIDANA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA
Sanksi pidana bertujuan memberi penderitaan istimewa (Bijzonder leed) kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat perbuatannya. Selain ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap...
Penerapan Sanksi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika
Penerapan Sanksi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika
Tindak Pidana Narkotika di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur sejumlah perbuatan perbuatan yang termasuk tindak pidana nark...
KETURUTSERTAAN DALAM TINDAK PIDANA
KETURUTSERTAAN DALAM TINDAK PIDANA
Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut strafbaar feit, terdiri atas tiga suku kata, yaitu straf yang diartikan sebagai pidana dan hukum, baar diartikan sebagai dapat dan b...
PERENCANAAN TAHAPAN PENAMBANGAN BULANAN PADA TAMBANG TERBUKA BATUBARA METODE OPEN PIT
PERENCANAAN TAHAPAN PENAMBANGAN BULANAN PADA TAMBANG TERBUKA BATUBARA METODE OPEN PIT
Pembukaan lokasi tambang memerlukan perencanaan dan perancangan tambang yang ekonomis. Rencana penambangan jangka panjang harus diuraikan ke dalam rencana penambangan jangka pendek...

