Javascript must be enabled to continue!
Analisis Kebijakan KUA Medan Kota dalam Penanganan dan Pencegahan Pernikahan Dini
View through CrossRef
Early marriage is a complex social issue that requires special attention due to its negative impacts on individual development, health, and family stability. In Indonesia, policies related to early marriage are regulated in Law No. 16 of 2019, which sets the minimum age for marriage. The Office of Religious Affairs (KUA) Medan City plays a crucial role in addressing and preventing early marriage through various policies and programs, one of which is youth counseling and the certificate of marriage eligibility program. This study aims to analyze KUA Medan City's policies on handling and preventing early marriage and to assess the effectiveness of these programs. The research was conducted using a qualitative approach through an internship at KUA Medan City, involving observation and interviews with relevant stakeholders. The findings show that KUA Medan City has implemented policies to address early marriage effectively, although there are several challenges in its implementation, such as a lack of public understanding regarding the legal marriage age and low interest in participating in marriage counseling programs. In conclusion, while significant efforts have been made, there is still a need to raise public awareness and expand access to services provided by KUA to reduce the incidence of early marriage in the area.
Asosiasi Seni Desain dan Komunikasi Visual Indonesia
Title: Analisis Kebijakan KUA Medan Kota dalam Penanganan dan Pencegahan Pernikahan Dini
Description:
Early marriage is a complex social issue that requires special attention due to its negative impacts on individual development, health, and family stability.
In Indonesia, policies related to early marriage are regulated in Law No.
16 of 2019, which sets the minimum age for marriage.
The Office of Religious Affairs (KUA) Medan City plays a crucial role in addressing and preventing early marriage through various policies and programs, one of which is youth counseling and the certificate of marriage eligibility program.
This study aims to analyze KUA Medan City's policies on handling and preventing early marriage and to assess the effectiveness of these programs.
The research was conducted using a qualitative approach through an internship at KUA Medan City, involving observation and interviews with relevant stakeholders.
The findings show that KUA Medan City has implemented policies to address early marriage effectively, although there are several challenges in its implementation, such as a lack of public understanding regarding the legal marriage age and low interest in participating in marriage counseling programs.
In conclusion, while significant efforts have been made, there is still a need to raise public awareness and expand access to services provided by KUA to reduce the incidence of early marriage in the area.
Related Results
Analisis Faktor Penyebab Pernikahan di Bawah Umur di KUA Arcamanik Bandung
Analisis Faktor Penyebab Pernikahan di Bawah Umur di KUA Arcamanik Bandung
Abstrak. Pernikahan di bawah umur masih sering terjadi, meskipun terdapat batas usia minimum dalam hukum dan syariat. Penelitian ini mengkaji faktor-faktor penyebab pernikahan dini...
Peran Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandung Kulon terhadap Pencegahan Pernikahan di bawah Umur
Peran Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandung Kulon terhadap Pencegahan Pernikahan di bawah Umur
Abstrak. Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, di berbagai bidang terutama dalam Pernikahan yang mayoritas di Indonesia masyarakatnya menganut agama Islam, maka pemerinta...
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MORTALITAS PADA PASIEN DENGAN FRAKTUR COSTA: Literature Review
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MORTALITAS PADA PASIEN DENGAN FRAKTUR COSTA: Literature Review
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MORTALITAS PADA PASIEN DENGAN FRAKTUR COSTA: Literature Review Anna Tri Wahyuni1), Masfuri2), Liya Arista3)1,2,3 Fakultas Ilmu Keperawatan Univers...
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DALAM MELAKSANAKAN PENANGANAN FAKIR MISKIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DALAM MELAKSANAKAN PENANGANAN FAKIR MISKIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana tugas pemerintah dalam melaksanakan penanganan fakir miskin dan bagaimana wewenang pemerintah dalam melaksanakan p...
Persepsi Remaja Mengenai Pernikahan Dini Yang Terjadi Di Kecamatan Kabawo Kab. Muna Tahun 2022
Persepsi Remaja Mengenai Pernikahan Dini Yang Terjadi Di Kecamatan Kabawo Kab. Muna Tahun 2022
Latar Belakang: Pernikahan dini menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) adalah pernikahan yang berlangsung pada umur di bawah usia reproduktif yaitu kurang dari 2...
PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM MENGHADAPI KASUS PERNIKAHAN ANAK DI BAWAH UMUR
PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM MENGHADAPI KASUS PERNIKAHAN ANAK DI BAWAH UMUR
Abstrak
Pokok permasalahan dalam penelitian adalah Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Menghadapi Kasus Pernikahan Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus KUA Kecamatan Somba Opu Kabupa...
Optimalisasi Peran Komunitas Muda Peduli Pencegahan Pernikanan Dini Pasca Covid-19
Optimalisasi Peran Komunitas Muda Peduli Pencegahan Pernikanan Dini Pasca Covid-19
Pernikahan dini yang dialami remaja dibawah 19 tahun masih menjadi fenomena dibeberapa daerah di Indonesia. Pernikahan dini lebih rentang terjadi di desa dibanding di kota. Desa go...

