KETENTUAN PIDANA PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL OPLOSAN

Peredaran minuman beralkohol oplosan menjadi permasalahan yang meresahkan bagi pihak kepolisian dan masyarakat. Dampak dari peredaran minuman beralkohol oplosan dapat mengakibatkan kematian karena didalam minuman tersebut telah dicampur dengan zat-zat yang tidak seharusnya dicampurkan dengan minuman beralkohol. Campuran yang umumnya digunakan untuk mencampur minuman beralkohol adalah minuman berenergi, susu kental manis, minuman bersoda, spritus dan obat-obatan. Percampuran zat tersebut akan menghasilkan zat baru yang dapat membahayakan, bahkan menyebabkan kematian. Atas dasar permasalahan tersebut maka, permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah tentang bagaimanakah aturan dalam ketentuan hukum pidana tentang pengedaran minuman beralkohol oplosan yang beredar di dalam masyarakat ? Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif. Meresahkannya peredara minuman beralkohol oplosan membuat pihak kepolisian harus melakukan upaya dalam pencegahan dan menghentikan peredaran dari minuman beralkohol oplosan. Dalam melukan tugasnya pihak kepolisian dapat melakukan tindakan dengan menggunakan ketentuan dari Pasal 340 Kitab Undang-undang hukum Pidana tentang pembunuhan berencana, Pasal 204 KUHP tentang Perbuatan Melawan Hukum, Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yaitu dalam pasal 137(1) , Pasal 137 ayat (2) .Pasal 138 dan Pasal 146  ayat (1) huruf b Kata Kunci: Minuman beralkohol oplosan, Hukuman Pengedar Minuman Beralkohol Ilegal, Peranan Penegak Hukum