Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

KEPASTIAN HUKUM PERALIHAN HAK ATAS TANAH MELALUI JUAL BELI BERDASARKAN SKT

View through CrossRef
ABSTRACTThe SKT which has been owned by the people of the village of Kuala Tolak and has been signed and approved by the village head can be used as the basis for making land certificates at the Ketapang BPN office, based on the Jurisprudence of the Supreme Court on December 13, 1958 No. 4/K/RUP/1958SKT, namely the village head is legal under customary law. The problem raised is how the legal certainty of the people of the Kuala Tolak village who sells and buys land rights based on buying and selling through SKT. The method used by researchers in the preparation of this thesis is descriptive analysis to describe the existing situation by using scientific research methods and solving problems based on the data and facts collected as they were when this research was conducted. From the results of the study, it can be found that in 2022 in the village of Kuala Tolak, North Matan Hilir Sub-District, there are still many people who buy and sell property rights to land based on SKT, buying and selling land carried out by the people of Kuala Tolak Village based on SKT can be registered at the BPN office in Ketapang City. Provided that the applicant brings SKT in his name as well as SKT-SKT and a Letter of Release of land rights from the previous land rights holder, as well as a Letter of Introduction from the Village. The people’s reason for buying and selling based on SKT that has been approved by the village head is considered easier, faster, and cheaper and also the public's ignorance of the importance of buying and selling before PPAT to get legal certainty.ABSTRAKSKT yang telah dimiliki masyarakat Desa Kuala Tolak  yang telah ditanda tangani dan disetujui oleh kepala desa ini bisa dijadikan sebagai dasar pembuatan sertifikat tanah dikantor BPN Ketapang, yang berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung pada 13 Desember 1958 No. 4/K/RUP/1958SKT yaitu kepala desa sah secara hukum adat. Masalah yang diangkat adalah bagaimana kepastian hukum masyarakat Desa Kuala Tolak yang melakukan jual beli hak atas tanah berdasarkan jual beli melalui SKT, Metode yang digunakan peneliti dalam penyusunan tesis ini adalah deskriptif analisis dengan maksud untuk menggambarkan keadaan yang ada dengan menggunakan metode penelitian ilmiah serta memecahkan masalah berdasarkan data dan fakta yang terkumpul sebagaimana adanya saat penelitian ini dilakukan. Dari hasil penelitian dapat ditemukan bahwa pada tahun 2022 di Desa Kuala Tolak Kecamatan Matan Hilir Utara masih banyak masyarakat yang melakukan jual beli hak milik atas tanah berdasarkan SKT, jual beli atas tanah yang dilakukan masyarakat Desa Kuala Tolak berdasarkan SKT bisa di daftarkan di kantor BPN Kota Ketapang, dengan syarat pemohon membawa SKT atas nama nya serta SKT-SKT dan Surat Pelepasan hak atas tanah dari pemegang hak atas tanah sebelumnya, serta Surat Pengantar dari Desa. Alasan dari masyarakat yang melakukan jual beli berdasarkan SKT yang telah disetujui kepala desa dianggap lebih mudah, cepat dan murah serta ketidaktahuan masyarakat terhadap pentingnya melakukan jual beli di hadapan PPAT agar mendapatkan kepastian hukum yang sah.
Title: KEPASTIAN HUKUM PERALIHAN HAK ATAS TANAH MELALUI JUAL BELI BERDASARKAN SKT
Description:
ABSTRACTThe SKT which has been owned by the people of the village of Kuala Tolak and has been signed and approved by the village head can be used as the basis for making land certificates at the Ketapang BPN office, based on the Jurisprudence of the Supreme Court on December 13, 1958 No.
4/K/RUP/1958SKT, namely the village head is legal under customary law.
The problem raised is how the legal certainty of the people of the Kuala Tolak village who sells and buys land rights based on buying and selling through SKT.
The method used by researchers in the preparation of this thesis is descriptive analysis to describe the existing situation by using scientific research methods and solving problems based on the data and facts collected as they were when this research was conducted.
From the results of the study, it can be found that in 2022 in the village of Kuala Tolak, North Matan Hilir Sub-District, there are still many people who buy and sell property rights to land based on SKT, buying and selling land carried out by the people of Kuala Tolak Village based on SKT can be registered at the BPN office in Ketapang City.
Provided that the applicant brings SKT in his name as well as SKT-SKT and a Letter of Release of land rights from the previous land rights holder, as well as a Letter of Introduction from the Village.
The people’s reason for buying and selling based on SKT that has been approved by the village head is considered easier, faster, and cheaper and also the public's ignorance of the importance of buying and selling before PPAT to get legal certainty.
ABSTRAKSKT yang telah dimiliki masyarakat Desa Kuala Tolak  yang telah ditanda tangani dan disetujui oleh kepala desa ini bisa dijadikan sebagai dasar pembuatan sertifikat tanah dikantor BPN Ketapang, yang berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung pada 13 Desember 1958 No.
4/K/RUP/1958SKT yaitu kepala desa sah secara hukum adat.
Masalah yang diangkat adalah bagaimana kepastian hukum masyarakat Desa Kuala Tolak yang melakukan jual beli hak atas tanah berdasarkan jual beli melalui SKT, Metode yang digunakan peneliti dalam penyusunan tesis ini adalah deskriptif analisis dengan maksud untuk menggambarkan keadaan yang ada dengan menggunakan metode penelitian ilmiah serta memecahkan masalah berdasarkan data dan fakta yang terkumpul sebagaimana adanya saat penelitian ini dilakukan.
Dari hasil penelitian dapat ditemukan bahwa pada tahun 2022 di Desa Kuala Tolak Kecamatan Matan Hilir Utara masih banyak masyarakat yang melakukan jual beli hak milik atas tanah berdasarkan SKT, jual beli atas tanah yang dilakukan masyarakat Desa Kuala Tolak berdasarkan SKT bisa di daftarkan di kantor BPN Kota Ketapang, dengan syarat pemohon membawa SKT atas nama nya serta SKT-SKT dan Surat Pelepasan hak atas tanah dari pemegang hak atas tanah sebelumnya, serta Surat Pengantar dari Desa.
Alasan dari masyarakat yang melakukan jual beli berdasarkan SKT yang telah disetujui kepala desa dianggap lebih mudah, cepat dan murah serta ketidaktahuan masyarakat terhadap pentingnya melakukan jual beli di hadapan PPAT agar mendapatkan kepastian hukum yang sah.

Related Results

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI YANG BERITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TANAH DI BAWAH TANGAN
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI YANG BERITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TANAH DI BAWAH TANGAN
Perlindungan hukum bagi pembeli yang beritikad baik yang telah membeli tanah dari pihak penjual yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jual beli hak atas tanah hany...
Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Membuat Akta Jual Beli Tanah Menggunakan Cek/Bilyet Giro Sebagai Alat Pembayaran
Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Membuat Akta Jual Beli Tanah Menggunakan Cek/Bilyet Giro Sebagai Alat Pembayaran
ABSTRAK Penelitian tentang “Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Membuat Akta Jual Beli Tanah Menggunakan Cek/Bilyet Giro Sebagai Alat Pembayaran” bertujuan untuk menganal...
Peran PPAT Dalam Sistem Pendaftaran Tanah Adat di Bali
Peran PPAT Dalam Sistem Pendaftaran Tanah Adat di Bali
PTSL dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomar 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap....
PELAKSANAAN PRINSIP KETERBUKAAN DALAM JUAL BELI TANAH BERDASARKAN KUHPERDATA
PELAKSANAAN PRINSIP KETERBUKAAN DALAM JUAL BELI TANAH BERDASARKAN KUHPERDATA
AbstrakAdanya ketidak seimbangan antara persediaan tanah yang terbatas dengan kebutuhan akan tanah sangat besar berakibat pada timbulnya masalah-masalah yang terkait dengan tanah, ...
ANALISIS JUAL BELI TANAH DIBAWAH TANGAN YANG DI SAHKAN OLEH PENGADILAN
ANALISIS JUAL BELI TANAH DIBAWAH TANGAN YANG DI SAHKAN OLEH PENGADILAN
Abstract One of the authentic deeds that can be used as a basis for the transfer of land rights is a court decision. Based on statements from sources from the Pontianak National La...
Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah
Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah
Transfers of land rights must be registered at the local land office. However, there are still people who have not registered the transfer of land rights due to low legal awareness...
ANALISIS YURIDIS HAK EIGENDOM VERPONDING SEBAGAI JAMINAN KEBENDAAN
ANALISIS YURIDIS HAK EIGENDOM VERPONDING SEBAGAI JAMINAN KEBENDAAN
ABSTRAKDi dalam bagian kedua UUPA mengatur tentang pelaksanaan konversi hak atas tanah menjadi wujud kepastian hukum sebagaimana ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Namun kepasti...

Back to Top