DESA ANTIKORUPSI BERBASIS MASJID: PENINGKATAN KOMPETENSI DAI ANTIKORUPSI DEWAN MASJID INDONESIA RANTING PANGGUNGHARJO SEWON BANTUL

Kasus korupsi dana desa terus meningkat, dari 17 kasus pada tahun 2016 menjadi 155 kasus dengan pada tahun 2022. Sebagai solusinya, KPK membentuk desa antikorupsi yang hingga saat ini jumlahnya mencapai 40 desa tersebar di seluruh Indonesia. Kalurahan Panggungharjo, Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul merupakan desa binaan Universitas Ahmad Dahlan yang menjadi desa antikorupsi pertama dilaunching KPK secara lansung pada tahun 1 Desember 2021. salah satu unsur penting dalam pembentukan desa antikorupsi adalah keberadaan tokoh adat dan atau tokoh agama, termasuk Dewan Masjid Indonesia (DMI). Namun, selama ini tokoh agama yang terhimpun dalam DMI khususnya ranting Pangungharjo belum berkontribusi dalam pengembangan desa antikorupsi pangungharjo. Oleh karena itu, Tim pengabdi hadir memberi solusi berupa pelatihan dai antikorupsi. Metode pelaksanaan menggunakan sosialisasi, pelatihan, pendampingan, evaluasi program dan keberlanjutan. pelaksanaan program dilakukan sepanjang bulan Juli sampai dengan September dengan durasi 4 kali pertemuan. Peserta program PkM ini adalah 35 orang anggota dan pengurus DMI ranting Panggungharjo, berasal dari ketua takmir masjid se kalurahan panggungharjo. Hasil Pkm menunjukkan bahwa pelatihan dai antikorupsi menjadi salah satu inovasi kalurahan Panggungharjo sebagai desa antikorupsi pertama di Indonesia. Para peserta mengalami peningkatan baik dari sisi pengetahuan tentang fikih antikorupsi, sikap integritas, dan keterampilan dakwah antikorupsi. Program ini akan dilanjutkan secara kontinu dengan dakwah antikorupsi minimal satu kali dalam satu bulan di seluruh masjid lingkungan Panggungharjo.