Javascript must be enabled to continue!
Perlindungan Hukum Nasabah Kartu Kredit dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
View through CrossRef
At this time the technology has been developing rapidly, as well as means of payment. If the first payment can only be done with cash, current payment already can be done by credit card. When the first buyers and sellers have to meet directly, unlike with the current buyers no longer have to meet with the seller directly. A credit card is a plastic card issued by a bank that provides credit services. But many cases credit card used another person, which is possible because the card is missing or scams online, these problems can be analysed as follows: 1) What kind of legal protection for customers according to credit card Consumer Protection Legislation? 2) How the legal consequences if a credit card were used by someone else? This presentation uses research methods are normative, legal rules and legal norms according are the norm in the form of orders or prohibitions it in accordance with the principle of the law and whether one's actions is in compliance with legal norms with the approach of legislative and conceptual. This research requires a source of secondary legal materials as primary legal materials. Form of legal protection given by the Government in the form of legislation, but the legislation has not been effective. Legal consequences if the credit card used another person's credit card, the customer must still pay the Bills that go up to the customer to report in writing. The Government should streamline the laws and make special laws about credit cards as well as the bank and the customer must be open.
Universitas Warmadewa
Title: Perlindungan Hukum Nasabah Kartu Kredit dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
Description:
At this time the technology has been developing rapidly, as well as means of payment.
If the first payment can only be done with cash, current payment already can be done by credit card.
When the first buyers and sellers have to meet directly, unlike with the current buyers no longer have to meet with the seller directly.
A credit card is a plastic card issued by a bank that provides credit services.
But many cases credit card used another person, which is possible because the card is missing or scams online, these problems can be analysed as follows: 1) What kind of legal protection for customers according to credit card Consumer Protection Legislation? 2) How the legal consequences if a credit card were used by someone else? This presentation uses research methods are normative, legal rules and legal norms according are the norm in the form of orders or prohibitions it in accordance with the principle of the law and whether one's actions is in compliance with legal norms with the approach of legislative and conceptual.
This research requires a source of secondary legal materials as primary legal materials.
Form of legal protection given by the Government in the form of legislation, but the legislation has not been effective.
Legal consequences if the credit card used another person's credit card, the customer must still pay the Bills that go up to the customer to report in writing.
The Government should streamline the laws and make special laws about credit cards as well as the bank and the customer must be open.
Related Results
KONSTITUSIONALITAS PENGGUNAAN METODE OMNIBUS LAW SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KONSTITUSIONALITAS PENGGUNAAN METODE OMNIBUS LAW SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Salah satu isu yang berkembang pada awal tahun 2020 yang lalu adalah digunakannya metode pembentukan undang-undang Omnibus Law yang telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun...
Tindakan Hukum Penyelamatan Kredit Bermasalah Pada Bank
Tindakan Hukum Penyelamatan Kredit Bermasalah Pada Bank
Kredit yang dikelola dengan prinsip kehati-hatian akan menempatkan pada kualitas yang Performing Loan sehingga dapat memberikan pendapatan yang besar bagi Bank. Pendapatan yang dip...
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEPUTUSAN NASABAH DALAM MENGAMBIL KREDIT DI LPD DESA PAKRAMAN TONJA DENPASAR UTARA
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEPUTUSAN NASABAH DALAM MENGAMBIL KREDIT DI LPD DESA PAKRAMAN TONJA DENPASAR UTARA
Provinsi Bali selain memiliki kelurahan dan desa yang bersifat administratif, juga memiliki desa-desa yang mempunyai sifat otonomi asli dengan sebutan desa Pakraman. Ciri khas desa...
Pengaruh Kepuasan Nasabah Terhadap Loyalitas Nasabah KPR BTN Pada PT. Bank Tabungan Negara Tbk. Cabang Padang
Pengaruh Kepuasan Nasabah Terhadap Loyalitas Nasabah KPR BTN Pada PT. Bank Tabungan Negara Tbk. Cabang Padang
Salah satu bank umum yang terdapat di Kota Padang adalah PT. Bank Tabungan Negara Tbk. dengan salah satu produk andalan dalam penyaluran kredit adalah Kredit Kepemilikan Rumah Bank...
Perlindungan Hukum Nasabah atas Peretasan Data Pribadi ditinjau dari Undang Undang
Perlindungan Hukum Nasabah atas Peretasan Data Pribadi ditinjau dari Undang Undang
ABSTRAK: Perbankan sebagai salah satu sektor esensial dalam kehidupan bermasyarakat, memiliki kewenangan dalam pertukaran uang dan transaksi keuangan. Layanan perbankan saat ini be...
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Tabung Baja Elpiji Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jo Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 47/M-IND/PER/3/2012
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Tabung Baja Elpiji Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jo Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 47/M-IND/PER/3/2012
Abstract. National development aims to create a just and prosperous society based on law. Economic development in the era of globalization must be able to support the growth of the...
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP STATUS KEWARGANEGARAAN PADA ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN CAMPURAN (Legal Protection of The Citezenship Status Of Children Born Mixed Marriage)
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP STATUS KEWARGANEGARAAN PADA ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN CAMPURAN (Legal Protection of The Citezenship Status Of Children Born Mixed Marriage)
Berkaitan dengan status dan kedudukan hukum anak dari hasil perkawinan campuran, mengingat dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, tentu saja membawa konsekuensi-...
Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Sebagai Pemegang Hak Jaminan dalam Perkara Debitur Wanprestasi
Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Sebagai Pemegang Hak Jaminan dalam Perkara Debitur Wanprestasi
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur dalam rangka perjanjian kredit Hipotek apabila debitur gagal memenuhi kewaji...

