Javascript must be enabled to continue!
Pengaruh Penerapan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika
View through CrossRef
The aim of this research is to find out how the death penalty is applied to perpetrators of narcotics crimes in Indonesia and how the treatment of foreign nationals who commit narcotics crimes and/or Narcotics Precursor crimes, using normative legal research methods, is concluded. The application of the death penalty is part of law enforcement efforts, because if narcotics are not controlled and supervised strictly and thoroughly and are contrary to the provisions of the law, they will constitute a criminal act and cause great harm and danger. Narcotics crimes are transnational in nature and are carried out using high-level modus operandi. Therefore, it is necessary to apply the death penalty, life imprisonment, imprisonment and fines. Treatment of foreigners who commit narcotics crimes and/or narcotics precursor crimes must be expelled from the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia and prohibited from re-entering the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia.
Politeknik Pratama Purwokerto
Title: Pengaruh Penerapan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika
Description:
The aim of this research is to find out how the death penalty is applied to perpetrators of narcotics crimes in Indonesia and how the treatment of foreign nationals who commit narcotics crimes and/or Narcotics Precursor crimes, using normative legal research methods, is concluded.
The application of the death penalty is part of law enforcement efforts, because if narcotics are not controlled and supervised strictly and thoroughly and are contrary to the provisions of the law, they will constitute a criminal act and cause great harm and danger.
Narcotics crimes are transnational in nature and are carried out using high-level modus operandi.
Therefore, it is necessary to apply the death penalty, life imprisonment, imprisonment and fines.
Treatment of foreigners who commit narcotics crimes and/or narcotics precursor crimes must be expelled from the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia and prohibited from re-entering the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia.
Related Results
Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Terkait Hak Asasi Manusia (Studi Kejaksaan Negeri Badung)
Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Terkait Hak Asasi Manusia (Studi Kejaksaan Negeri Badung)
Hukuman mati adalah suatu hukuman yang sangat berat yang bisa berikan kepada para pelaku kejahatan narkotika di Indonesia. Penerapan hukuman ini di Indonesia masih menjadi perbinca...
IMPLIKASI PENJATUHAN HUKUMAN MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA
IMPLIKASI PENJATUHAN HUKUMAN MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA
. Jika berbicara mengenai hukuman mati dalam perspektif hak asasi manusia, terdapat beberapa pro dan kontra atas hukuman mati terhadap tindak pidana korupsi, karena banyak yang ber...
PERAN TATA KELOLA PERUSAHAAN DALAM MEMODERASI PENGARUH IMPLEMANTASI GREEN ACCOUNTING, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN FIRM SIZE TERHADAP KINERJA KEUANGAN
PERAN TATA KELOLA PERUSAHAAN DALAM MEMODERASI PENGARUH IMPLEMANTASI GREEN ACCOUNTING, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN FIRM SIZE TERHADAP KINERJA KEUANGAN
This study examines the role of corporate governance in moderating the influence of green accounting disclosure, corporate social responsibility (CSR), and firm size on the financi...
Pidana Perubahan Pidana Mati Menjadi Pidana Penjara Melalui Pemidanaan Secara Alternatif Mati Sebagai Pidana Alternatif: Merubah Penjatuhan Pidana Mati Menjadi Pidana Penjara
Pidana Perubahan Pidana Mati Menjadi Pidana Penjara Melalui Pemidanaan Secara Alternatif Mati Sebagai Pidana Alternatif: Merubah Penjatuhan Pidana Mati Menjadi Pidana Penjara
Hukum pidana di Indonesia masih memberlakukan pidana mati. Politik hukum Pemeritah Indonesia berpengaruh pada penjatuhan dan/atau eksekusi pidana mati. Pemerintah Indonesia saat i...
KEBIJAKAN MODERASI PIDANA MATI
KEBIJAKAN MODERASI PIDANA MATI
ABSTRAKPutusan Nomor 2-3/PUU-V/2007 selain menjadi dasar konstitusionalitas pidana mati, juga memberikan jalan tengah (moderasi) terhadap perdebatan antara kelompok yang ingin memp...
KONTRAVERSI HUKUMAN MATI TERHADAP BANDAR NARKOBA DI INDONESIA
KONTRAVERSI HUKUMAN MATI TERHADAP BANDAR NARKOBA DI INDONESIA
Hukuman mati merupakan sanksi yang terberat dari semua pidana yang diancamkan. Hukuman mati dijatuhkan terhadap salah seorang terdakwa yang melakukan kejahatan berat dan luar biasa...
Pemidanaan bagi Pelaku Terorisme dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam
Pemidanaan bagi Pelaku Terorisme dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam
Abstract. Terrorism is an act of crime against humanity and civilization that poses a serious threat to state sovereignty, is a danger to security, world peace and is detrimental t...
Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Dugaan Tindak Pidana Narkotika
Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Dugaan Tindak Pidana Narkotika
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya perlindungan hukum terhadap saksi yang melaporkan dugaan tindak pidana narkotika, mengetahui hambatan perlindungan saksi yang melap...

