Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Kekuatan Hukum Sertifikat Hak Milik Tidak Mengikat di Pengadilan Negeri Kupang

View through CrossRef
The purpose of this study is to determine the judge's considerations in issuing a decision stating that the certificate of ownership does not have binding legal force and the legal consequences of the decision stating that the certificate of ownership does not have binding legal force based on the initial survey conducted by the researcher, it was found that the lawsuit was filed after 5 years had passed. This study uses normative legal research with a case study (case approach). Data collection uses literature studies. Data collection and processing procedures are carried out using qualitative legal analysis. The results of the study indicate that the requirements for a certificate of ownership that does not have legal force that are often violated are the lack of good faith in obtaining the land. Meanwhile, violations of the requirements for land that is not directly or indirectly controlled by the owner, although related to other requirements, do not mean that the Certificate of Ownership has strong legal force. This is because of the requirements of Article 32 paragraph 2 of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning land registration. There are several legal consequences. These legal consequences can be divided into two types, namely legal consequences that apply retroactively or backward and legal consequences that apply forward. As well as the legal consequences and in substance, these legal consequences are in line with the form of achievement in contract law as regulated in Article 1234 of the Civil Code.
Title: Pertimbangan Hakim dalam Putusan Kekuatan Hukum Sertifikat Hak Milik Tidak Mengikat di Pengadilan Negeri Kupang
Description:
The purpose of this study is to determine the judge's considerations in issuing a decision stating that the certificate of ownership does not have binding legal force and the legal consequences of the decision stating that the certificate of ownership does not have binding legal force based on the initial survey conducted by the researcher, it was found that the lawsuit was filed after 5 years had passed.
This study uses normative legal research with a case study (case approach).
Data collection uses literature studies.
Data collection and processing procedures are carried out using qualitative legal analysis.
The results of the study indicate that the requirements for a certificate of ownership that does not have legal force that are often violated are the lack of good faith in obtaining the land.
Meanwhile, violations of the requirements for land that is not directly or indirectly controlled by the owner, although related to other requirements, do not mean that the Certificate of Ownership has strong legal force.
This is because of the requirements of Article 32 paragraph 2 of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning land registration.
There are several legal consequences.
These legal consequences can be divided into two types, namely legal consequences that apply retroactively or backward and legal consequences that apply forward.
As well as the legal consequences and in substance, these legal consequences are in line with the form of achievement in contract law as regulated in Article 1234 of the Civil Code.

Related Results

Frase ‘Antara Lain’ Sebagai Awal Alasan Yang Lain Dalam Pembatalan Putusan Arbitrase
Frase ‘Antara Lain’ Sebagai Awal Alasan Yang Lain Dalam Pembatalan Putusan Arbitrase
Manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan manusia lainnya untuk bertahan hidup.Oleh sebab itulah Aristoteles menyebut manusia dengan “zoon politicon.” Memang menjadi se...
PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH SENGKETA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUPANG
PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH SENGKETA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUPANG
Pembatalan sertifikat hak milik atas tanah ialah hal penting dalam sistematika pendaftaran tanah agar memiliki legalitas serta kepastian hukum yang kuat, dilihat dari prakteknya ma...
Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Majene dalam Penetapan Dispensasi Kawin Perspektif Maslahah (Studi Kasus Tahun 2022-2024)
Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Majene dalam Penetapan Dispensasi Kawin Perspektif Maslahah (Studi Kasus Tahun 2022-2024)
Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Majene dalam penetapan dispensasi kawin pada tahun 2022-2024 menjadi latar belakang penelitian ini. Beberapa submasalah dalam pokok masalah ters...
ANALISIS JUAL BELI TANAH DIBAWAH TANGAN YANG DI SAHKAN OLEH PENGADILAN
ANALISIS JUAL BELI TANAH DIBAWAH TANGAN YANG DI SAHKAN OLEH PENGADILAN
Abstract One of the authentic deeds that can be used as a basis for the transfer of land rights is a court decision. Based on statements from sources from the Pontianak National La...
Rio aditya sahputra(1910003600365)3H4
Rio aditya sahputra(1910003600365)3H4
Salah satu yang menyebabkan lemahnya pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah karena tidak terdapatnya lembaga eksekutorial dan kekuatan memaksa sehingga pelaksanaan...
KEDUDUKAN DAN MANFAAT LOGIKA DALAM PENALARAN HUKUM OLEH HAKIM
KEDUDUKAN DAN MANFAAT LOGIKA DALAM PENALARAN HUKUM OLEH HAKIM
Hakim merupakan personifikasi lembaga peradilan, dalam membuat keputusan suatu perkara selain dituntut memiliki kemampuan intektual, juga memiliki moral dan integritas yang tinggi ...
PIDANA PEMBERITAAN MEDIA SOSIAL
PIDANA PEMBERITAAN MEDIA SOSIAL
Dalam kaitannya dengan kasus pencemaran nama baik, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 13 Tahun 2008 tertanggal 30 Desember 2008 tentang Memi...
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM MENGENAI WANPRESTASI AKAD MUSYARAKAH PADA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TANGERANG NO. (2107/Pdt. G./2016/PA.Tng)
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM MENGENAI WANPRESTASI AKAD MUSYARAKAH PADA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TANGERANG NO. (2107/Pdt. G./2016/PA.Tng)
Penelitian ini menjelaskan tentang sengketa serta konflik dalam pembiayaan berbasis syariah. Salah satu kasus yang terjadi ialah sengketa wanprestasi akad pembiayaan musyarakah ant...

Back to Top