AMANDEMEN KE-5 UNDANG-UNDANG DASAR NRI 1945: PELUANG DAN TANTANGAN

Isu terkait perubahan Konstitusi dengan kata lain UUD 1945 kembali santer di suarakan oleh bangsa Indonesia, isu di atas lebih santer lagi diberitakan belakangan ini terlebih dengan munculnya beberapa gagasan dari tokoh politik terkait periode jabatan Presiden dan wakil Presiden serta penundaan pemilu yang menimbulkan berbagai gojalak dan penerimaan negatif di masyarakat. Perubahan terhadap amandemen UUD adalah konstitusional secara hukum. Sebab Konstitusi Indonesia bukanlah sebuah kita mulia dan suci pada suatu agama artinya perubahan bisa saja dilakukan namun dengan catatan sesuai dengan kebutuhan dan kehendak masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam suatu negara hukum demokrasi. Dalam artikel ini mengkaji isu perubahan, sejarah, tantangan serta peluang dilakukannya sebuah perubahan terhadap UUD NRI 1945 ke-5. Hasil dari penelitian di dapat bahwa merubah UUD 1945 adalah sah sesuai dengan ketentuan Ps. 37 ayat (1,2 dan 3) yang memberi kewenangan MPR untuk melakukan perubahan terhadap Konstitusi. Namun yang menjadi tantangan adalah Politik hukum dari agenda di atas dikhawatirkan terjadinya kompromi politik yang menguntungkan satu pihak, kelompok atau golongan tertentu. Sehingga diperlukan kajian mendalam dengan melibatkan banyak pihak (masyarakat) untuk ikut serta memberi saran dan masukan serta pertimbangan. Pendekatan sejarah, konsep dan studi kepustakaan dipilih sebagai pisau analisis dalam artikel ini.