Asas Keseimbangan dalam Hukum Kepailitan Indonesia: Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Nomor 37/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Jkt.Pst

Penelitian ini membahas penerapan asas keseimbangan dalam sistem hukum kepailitan di Indonesia melalui studi kasus putusan Pengadilan Niaga Nomor 37/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Jkt.Pst. Asas keseimbangan merupakan prinsip fundamental yang mengatur agar proses penyelesaian utang-piutang berlangsung secara adil dan proporsional antara kreditur dan debitur. Analisis menunjukkan bahwa pengadilan tidak hanya mempertimbangkan aspek formal dan tekstual ketentuan hukum, tetapi juga memperhatikan aspek substansi, kondisi ekonomi debitur, dan dampak sosial dari keputusan. Kasus tersebut menegaskan pentingnya penerapan prinsip keadilan dan proporsionalitas dalam praktik peradilan kepailitan untuk menjaga keberlangsungan usaha dan keadilan sosial. Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan dalam implementasi asas ini, seperti ketidakjelasan standar pembuktian dan ketentuan hukum terkait insolvensi. Disarankan perlunya perbaikan regulasi, penguatan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa, serta peningkatan kapasitas hakim agar sistem hukum kepailitan dapat lebih optimal mendukung keberlanjutan usaha dan keadilan sosial di Indonesia.