Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

PRODUK-PRODUK PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI TURKI

View through CrossRef
This article discusses the products of Islamic family law in Turkey with the main focus of this article review is how the history and development of family law in Turkey and what are the products of family law reform in Turkey using literature studies. This paper finds that the development of family law reform in Turkey starting from al-Majallâh (1876), The Ottoman Law of Family Right (1917), Turkish Civil Code (The Turkish Civil Code of 1926) is a response to the influence and changes in social conditions. , politics, and an unstable economy, especially at that time the Turkish people were still experiencing an identity crisis. Then the product of family law reform in Turkey is divided into two scopes, namely munakahat and Mawaris, where part of the munakahat itself includes, khitbah, minimum age limit for marriage, prohibitions in marriage, polygamy, walimah, marriage annulment, marriage that is not legalized, divorce. , compensation in divorce, while in Mawaris includes, wills and the amount of distribution between men and women are equal. Abstrak Artikel ini membahas tentang produk-produk hukum keluarga Islam di Turki dengan fokus utama kajian artikel ini adalah bagaimana sejarah dan perkembangan hukum keluarga di Turki dan apa saja produk dari pembaharuan hukum keluarga di Turki menggunakan studi kepustakaan. Tulisan ini menemukan bahwa perkembangan pembaharuan hukum keluarga di Turki yang dimulai dari al-Majallâh (1876), The Ottoman Law of Family Right (1917), Peraturan Sipil Turki (The Turkish Civil Code of 1926) merupakan sebuah respon atas pengaruh dan perubahan kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang tidak stabil apalagi pada masa tersebut masyarakat Turki masih mengalami kondisi krisis identitas. Kemudian produk dari pembaharuan hukum keluarga di Turki dibagi kedalam dua cakupan yakni munakahat dan mawaris, di mana bagian dari munakahat itu sendiri meliputi, khitbah, batas usia minimal menikah, larangan dalam perkawinan, poligami, walimah, pembatalan perkawinan, perkawinan yang tidak disahkan, perceraian, kompensasi dalam perceraian, Sedangkan dalam mawaris meliputi, wasiat dan jumlah pembagian antara laki-laki dan perempuan yang setara.
Title: PRODUK-PRODUK PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI TURKI
Description:
This article discusses the products of Islamic family law in Turkey with the main focus of this article review is how the history and development of family law in Turkey and what are the products of family law reform in Turkey using literature studies.
This paper finds that the development of family law reform in Turkey starting from al-Majallâh (1876), The Ottoman Law of Family Right (1917), Turkish Civil Code (The Turkish Civil Code of 1926) is a response to the influence and changes in social conditions.
, politics, and an unstable economy, especially at that time the Turkish people were still experiencing an identity crisis.
Then the product of family law reform in Turkey is divided into two scopes, namely munakahat and Mawaris, where part of the munakahat itself includes, khitbah, minimum age limit for marriage, prohibitions in marriage, polygamy, walimah, marriage annulment, marriage that is not legalized, divorce.
, compensation in divorce, while in Mawaris includes, wills and the amount of distribution between men and women are equal.
Abstrak Artikel ini membahas tentang produk-produk hukum keluarga Islam di Turki dengan fokus utama kajian artikel ini adalah bagaimana sejarah dan perkembangan hukum keluarga di Turki dan apa saja produk dari pembaharuan hukum keluarga di Turki menggunakan studi kepustakaan.
Tulisan ini menemukan bahwa perkembangan pembaharuan hukum keluarga di Turki yang dimulai dari al-Majallâh (1876), The Ottoman Law of Family Right (1917), Peraturan Sipil Turki (The Turkish Civil Code of 1926) merupakan sebuah respon atas pengaruh dan perubahan kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang tidak stabil apalagi pada masa tersebut masyarakat Turki masih mengalami kondisi krisis identitas.
Kemudian produk dari pembaharuan hukum keluarga di Turki dibagi kedalam dua cakupan yakni munakahat dan mawaris, di mana bagian dari munakahat itu sendiri meliputi, khitbah, batas usia minimal menikah, larangan dalam perkawinan, poligami, walimah, pembatalan perkawinan, perkawinan yang tidak disahkan, perceraian, kompensasi dalam perceraian, Sedangkan dalam mawaris meliputi, wasiat dan jumlah pembagian antara laki-laki dan perempuan yang setara.

Related Results

Studi Perbandingan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia dan Thailand
Studi Perbandingan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia dan Thailand
Penelitian ini bertujuan untuk (1) Memahami bagaimana sistem perkawinan nasional di Indonesia dan Thailand, (2) Latar belakang pemberlakuan hukum perkawinan Islam di Indonesia dan ...
KEBIJAKAN TURKI DALAM MENDIRIKAN BUFFER ZONE PADA KONFLIK TURKI-KURDI DI SURIAH TAHUN 2019
KEBIJAKAN TURKI DALAM MENDIRIKAN BUFFER ZONE PADA KONFLIK TURKI-KURDI DI SURIAH TAHUN 2019
Penelitian ini berisikan tentang analisis kebijakan Turki dalam mendirikan buffer zone atau zona penyangga di Suriah Utara dalam isu konflik Turki-Kurdi. Penelitian ini memiliki ur...
PERMASALAHAN HUKUM ISLAM DALAM PERSPEKTIF PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL ( DALAM GARIS-GARIS BESAR)
PERMASALAHAN HUKUM ISLAM DALAM PERSPEKTIF PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL ( DALAM GARIS-GARIS BESAR)
Relevansi pembicaraan tentang pembangunan Hukum Nasional dalam tulisan ini terletak dalam kenyataan bahwa tujuan daripada usaha pembangunan hukum yang dilakukan dalam rangka pemban...
Produk Pemikiran Hukum Islam di Indonesia
Produk Pemikiran Hukum Islam di Indonesia
Produk pemikiran hukum Islam di Indonesia terdiri dari produk pemikiran fikih, produk pemikiran fatwa ulama, produk pemikiran keputusan pengadilan (yurisprudensi), produk pemikiran...
MODERNISASI HUKUM NASIONAL DALAM RANGKA PEMBAHARUAN HUBUNGAN HUKUM TRANSNASIONAL
MODERNISASI HUKUM NASIONAL DALAM RANGKA PEMBAHARUAN HUBUNGAN HUKUM TRANSNASIONAL
usaha modernisasi Hukum Nasional mutlak harus memperhatikan perkembangan yang terjadi dalam pembaharuan hubungan hukum tersebut. Dalam membangun tata hukum nasional yang mutakhir k...
tugas resume hukum tata negara
tugas resume hukum tata negara
Hukum tata Negara dapar diartikan dalam arti sempit maupun dalam arti luas. Secara arti sempit hukum tata negara dapat diartikan hukum yang mengatur organisasi negra sedangkan dala...
ANISHA-HTN
ANISHA-HTN
NAMA:ANISHANIM :10200120233KELAS :HTN-FMATA KULIAH:HUKUM TATA NEGARAHUKUM TATA NEGARAA.Pengertian Hukum tata Negara pada dasarnya adalah hukum yang mengatur organisasi kek...
POSISI HUKUM ADAT DALAM HUKUM KONTRAK NASIONAL INDONESIA
POSISI HUKUM ADAT DALAM HUKUM KONTRAK NASIONAL INDONESIA
<h2>Abstract</h2><p>Cepat atau lambat Indonesia akan memiliki hukum perjanjiannya sendiri. Alasan dari pernyataan ini adalah bahwa, pertama, hukum kontrak Indoens...

Back to Top