Javascript must be enabled to continue!
Pembelajaran Hukum Melalui Perppu Nomor 1 Tahun 2013
View through CrossRef
Government regulation in lieu of law is regulation released by president subjectively in force majeur condition. The change of law through the regulation is an extraordinary in nature. An extraordinary change through the government regulation in lieu of law depict a condition which put aside the change of law in normal way. The quality of the government regulation in lieu of law can be measured from the content of the regulation either from the changes made or the addition of something new that has not existed. As a regulation which contains the substance of law, the presiden’s subjectivity must objectivized through the House of Representatives. The consequence is that the regulation must be accepted or unaccepted. If accepted, then the regulation will become law. The change of law through government regulation in lieu of law will increase the qualitiy of law because enforceability of the regulation is examined empirically by the House of Representatives. Otherwise, if not acepted, the regulation will not be enforceable and evrey provision contained therein will no longer have binding force of law. Thus, the former law will prevail.
Title: Pembelajaran Hukum Melalui Perppu Nomor 1 Tahun 2013
Description:
Government regulation in lieu of law is regulation released by president subjectively in force majeur condition.
The change of law through the regulation is an extraordinary in nature.
An extraordinary change through the government regulation in lieu of law depict a condition which put aside the change of law in normal way.
The quality of the government regulation in lieu of law can be measured from the content of the regulation either from the changes made or the addition of something new that has not existed.
As a regulation which contains the substance of law, the presiden’s subjectivity must objectivized through the House of Representatives.
The consequence is that the regulation must be accepted or unaccepted.
If accepted, then the regulation will become law.
The change of law through government regulation in lieu of law will increase the qualitiy of law because enforceability of the regulation is examined empirically by the House of Representatives.
Otherwise, if not acepted, the regulation will not be enforceable and evrey provision contained therein will no longer have binding force of law.
Thus, the former law will prevail.
Related Results
Negara, Politik Identitas, dan Makar: Pandangan Organisasi Massa Islam Tentang Makar dan Upaya Pencegahannya Melalui PERPPU Ormas
Negara, Politik Identitas, dan Makar: Pandangan Organisasi Massa Islam Tentang Makar dan Upaya Pencegahannya Melalui PERPPU Ormas
The discourse of mass organization dismissal of Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) by the government through the Government Regulation in Lieu of Law No. 2/2017 (Perppu), that now has b...
KONSTITUSIONALITAS PENGGUNAAN METODE OMNIBUS LAW SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KONSTITUSIONALITAS PENGGUNAAN METODE OMNIBUS LAW SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Salah satu isu yang berkembang pada awal tahun 2020 yang lalu adalah digunakannya metode pembentukan undang-undang Omnibus Law yang telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun...
DAMPAK TEKNOLOGI TERHADAP PROSES BELAJAR MENGAJAR
DAMPAK TEKNOLOGI TERHADAP PROSES BELAJAR MENGAJAR
DAFTAR PUSTAKAAditama, M. H. R., & Selfiardy, S. (2022). Kehidupan Mahasiswa Kuliah Sambil Bekerja di Masa Pandemi Covid-19. Kidspedia: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 3(...
PERGANTIAN HAK PESANGON BAGI PEKERJA YANG DI PHK BERDASARKAN PASAL 156 PERPPU NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA
PERGANTIAN HAK PESANGON BAGI PEKERJA YANG DI PHK BERDASARKAN PASAL 156 PERPPU NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA
Abstrak
Pada 30 Desember 2022 lalu, pemerintah telah menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ten...
Urgensi Pembaharuan Pengelolaan Wakaf Di Indonesia
Urgensi Pembaharuan Pengelolaan Wakaf Di Indonesia
Permasalahan yang diteliti dalam penulisan ini adalah Apa hakikat wakaf terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dan apa yang menjadi urgensi pembaharuan pengelola...
tugas resume hukum tata negara
tugas resume hukum tata negara
Hukum tata Negara dapar diartikan dalam arti sempit maupun dalam arti luas. Secara arti sempit hukum tata negara dapat diartikan hukum yang mengatur organisasi negra sedangkan dala...
ANISHA-HTN
ANISHA-HTN
NAMA:ANISHANIM :10200120233KELAS :HTN-FMATA KULIAH:HUKUM TATA NEGARAHUKUM TATA NEGARAA.Pengertian Hukum tata Negara pada dasarnya adalah hukum yang mengatur organisasi kek...

