Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

PENYELESAIAN SENGKETA DANA PENSIUN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1992

View through CrossRef
Pension Fund is a legal entity that manages and runs a program that promises pension benefits. The legal basis that regulates Pension Funds in Indonesia is Law Number 11 of 1992 concerning Pension Funds. The method used in this research is normative legal research. Based on Article 58 of Law Number 11 of 1992 concerning Pension Funds, it is regulated that anyone is prohibited from intentionally causing the payment of an amount of Pension Fund money that deviates from Pension Fund regulations or participating in transactions involving Pension Fund assets. One of the legal problems that occur in the Pension Fund is the misuse of the Pension Fund by the Pension Fund manager. The sanction is a maximum imprisonment of 5 (five) years and a maximum fine of Rp. 5,000,000,000.00 (five billion rupiah).
Title: PENYELESAIAN SENGKETA DANA PENSIUN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1992
Description:
Pension Fund is a legal entity that manages and runs a program that promises pension benefits.
The legal basis that regulates Pension Funds in Indonesia is Law Number 11 of 1992 concerning Pension Funds.
The method used in this research is normative legal research.
Based on Article 58 of Law Number 11 of 1992 concerning Pension Funds, it is regulated that anyone is prohibited from intentionally causing the payment of an amount of Pension Fund money that deviates from Pension Fund regulations or participating in transactions involving Pension Fund assets.
One of the legal problems that occur in the Pension Fund is the misuse of the Pension Fund by the Pension Fund manager.
The sanction is a maximum imprisonment of 5 (five) years and a maximum fine of Rp.
5,000,000,000.
00 (five billion rupiah).

Related Results

Frase ‘Antara Lain’ Sebagai Awal Alasan Yang Lain Dalam Pembatalan Putusan Arbitrase
Frase ‘Antara Lain’ Sebagai Awal Alasan Yang Lain Dalam Pembatalan Putusan Arbitrase
Manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan manusia lainnya untuk bertahan hidup.Oleh sebab itulah Aristoteles menyebut manusia dengan “zoon politicon.” Memang menjadi se...
DANA PENSIUN BANK SYARIAH INDONESIA
DANA PENSIUN BANK SYARIAH INDONESIA
Dana pensiun adalah badan hukum mandiri yang tidak bergantung pada pemberi kerja, yang bertugas mengelola dan melaksanakan program pensiun sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dal...
Edukasi Perencanaan Dana Pensiun secara Mandiri Bagi Karyawan Swasta SMK Terpadu Putra Jaya Batam
Edukasi Perencanaan Dana Pensiun secara Mandiri Bagi Karyawan Swasta SMK Terpadu Putra Jaya Batam
Background: Salah satu fenomena yang menyelimuti masyarakat Indonesia adalah kurangnya kesadaran perencanaan dana pensiun, sehingga sering terjadi permasalahan finansial dalam meng...
Efektivitas Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Bidang Bisnis Maupun Hukum
Efektivitas Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Bidang Bisnis Maupun Hukum
Sengketa antara para pihak dapat diselesaikan melalui jalur litigasi (lembaga Peradilan) ataupun non litigasi (di luar Pengadilan). Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi yai...
Transformasi Dana Pensiun di Indonesia: Mendorong Peran Dana Pensiun untuk Pembangunan
Transformasi Dana Pensiun di Indonesia: Mendorong Peran Dana Pensiun untuk Pembangunan
Pembangunan infrastruktur merupakan prasyarat penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan merealisasikan Visi Indonesia Emas 2045. Namun, keterbatasan anggaran neg...
AKUNTANSI DANA PENSIUN BERDASARKAN PSAK 18
AKUNTANSI DANA PENSIUN BERDASARKAN PSAK 18
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlakuan akuntansi terdiri atas konsep pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan dana pensiun berdasarkan Pernyataan Standar Akun...
Artikel Pokok Penting Studi Pemerintahan Daerah
Artikel Pokok Penting Studi Pemerintahan Daerah
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pokok penting studi pemerintahan daerah yang mencakup pengertian dan dan definisi pemerintahan daerah, konsep dasar pemerintahan pemerintahan...
GUGATAN SEDERHANA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA
GUGATAN SEDERHANA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA
 ABSTRAKSengketa ekonomi syariah diselesaikan di pengadilan agama sesuai dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tent...

Back to Top