Javascript must be enabled to continue!
KESEDERHANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN KREDIT DESA (BKD) YANG SARAT NILAI KEPERCAYAAN: SEBUAH SIMALAKAMA
View through CrossRef
Penelitian ini bertujuan mengungkapkan bentuk pengelolaan keuangan sebuah Badan Kredit Desa (BKD) dan menggali pemaknaan dari para pengelola BKD mengenai nilai-nilai yang terkandung di balik praktik pengelolaan. Metodologi studi kasus dipergunakan untuk menguak dan menggali sedalam-dalamnya informasi tentang proses pengelolaan keuangan pada era baru desa hari ini. Temuan yang didapatkan oleh peneliti bahwa pertama, penerapan sistem kekeluargaan dengan berpedoman terhadap sistem kepercayaan ternyata tak dapat berjalan sesuai dengan rencana. Fenomena semakin besarnya kredit macet tak dapat dihindari. Kedua, Polemik konflik sosial menjadi sebuah kendala yang tak dapat dihindari. Ketiga, ketidakaktifan Kepala Desa dalam pengelolaan BKD. Keempat, perbedaan pencatatan terletak pada rekapan pengelolaan keuangan ketika telah sampai pada Mantri BKD terdapat perbedaan struktur pelaporan keuangan yang lebih mendetail dan terperinci. Kelima, tidak adanya pecantuman bukti pengeluaran dalam pelaporan keuangan BKD. Kata Kunci: Badan Kredit, Desa, Lembaga Keuangan Mikro, Pengelolaan Keuangan
Universitas Buana Perjuangan Karawang
Title: KESEDERHANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN KREDIT DESA (BKD) YANG SARAT NILAI KEPERCAYAAN: SEBUAH SIMALAKAMA
Description:
Penelitian ini bertujuan mengungkapkan bentuk pengelolaan keuangan sebuah Badan Kredit Desa (BKD) dan menggali pemaknaan dari para pengelola BKD mengenai nilai-nilai yang terkandung di balik praktik pengelolaan.
Metodologi studi kasus dipergunakan untuk menguak dan menggali sedalam-dalamnya informasi tentang proses pengelolaan keuangan pada era baru desa hari ini.
Temuan yang didapatkan oleh peneliti bahwa pertama, penerapan sistem kekeluargaan dengan berpedoman terhadap sistem kepercayaan ternyata tak dapat berjalan sesuai dengan rencana.
Fenomena semakin besarnya kredit macet tak dapat dihindari.
Kedua, Polemik konflik sosial menjadi sebuah kendala yang tak dapat dihindari.
Ketiga, ketidakaktifan Kepala Desa dalam pengelolaan BKD.
Keempat, perbedaan pencatatan terletak pada rekapan pengelolaan keuangan ketika telah sampai pada Mantri BKD terdapat perbedaan struktur pelaporan keuangan yang lebih mendetail dan terperinci.
Kelima, tidak adanya pecantuman bukti pengeluaran dalam pelaporan keuangan BKD.
Kata Kunci: Badan Kredit, Desa, Lembaga Keuangan Mikro, Pengelolaan Keuangan.
Related Results
PERAN TATA KELOLA PERUSAHAAN DALAM MEMODERASI PENGARUH IMPLEMANTASI GREEN ACCOUNTING, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN FIRM SIZE TERHADAP KINERJA KEUANGAN
PERAN TATA KELOLA PERUSAHAAN DALAM MEMODERASI PENGARUH IMPLEMANTASI GREEN ACCOUNTING, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN FIRM SIZE TERHADAP KINERJA KEUANGAN
This study examines the role of corporate governance in moderating the influence of green accounting disclosure, corporate social responsibility (CSR), and firm size on the financi...
Tindakan Hukum Penyelamatan Kredit Bermasalah Pada Bank
Tindakan Hukum Penyelamatan Kredit Bermasalah Pada Bank
Kredit yang dikelola dengan prinsip kehati-hatian akan menempatkan pada kualitas yang Performing Loan sehingga dapat memberikan pendapatan yang besar bagi Bank. Pendapatan yang dip...
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEPUTUSAN NASABAH DALAM MENGAMBIL KREDIT DI LPD DESA PAKRAMAN TONJA DENPASAR UTARA
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEPUTUSAN NASABAH DALAM MENGAMBIL KREDIT DI LPD DESA PAKRAMAN TONJA DENPASAR UTARA
Provinsi Bali selain memiliki kelurahan dan desa yang bersifat administratif, juga memiliki desa-desa yang mempunyai sifat otonomi asli dengan sebutan desa Pakraman. Ciri khas desa...
BIMBINGAN TEKNIS PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA KAWUNGLARANG, KECAMATAN RANCAH, KABUPATEN CIAMIS
BIMBINGAN TEKNIS PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA KAWUNGLARANG, KECAMATAN RANCAH, KABUPATEN CIAMIS
Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintah...
STRATEGI PENERAPAN PRINSIP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DI KANTOR NOTARIS
STRATEGI PENERAPAN PRINSIP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DI KANTOR NOTARIS
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan dan menerapkan strategi pengelolaan keuangan yang berlandaskan prinsip akuntabilitas di kantor notaris, guna meningkatkan transparansi ...
BIMBINGAN TEKNIS PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA KALIMATI, KECAMATAN ADIWERNA, KABUPATEN TEGAL, JAWA TENGAH
BIMBINGAN TEKNIS PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA KALIMATI, KECAMATAN ADIWERNA, KABUPATEN TEGAL, JAWA TENGAH
Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BadanPermusyawaratan Desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraanPemerintahan...
Efektivitas Peruntukkan Dana Desa
Efektivitas Peruntukkan Dana Desa
Dalam rangka meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, pemerintahan Presiden Joko Widodo membuat terobosan melalui program menyalurkan Dana Desa. “Tahun 2015 Alok...
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA TAMBU, KECAMATAN BALAESANG, KABUPATEN DONGGALA
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA TAMBU, KECAMATAN BALAESANG, KABUPATEN DONGGALA
Kegiatan pelatihan pengelolaan keuangan desa dilaksanakan sebagai salah satu bentuk kegiatan pengabdian yang dilaksanakan di Desa Tambu Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala. Pela...

