Javascript must be enabled to continue!
Problematika Pengaturan Organisasi Sayap Partai di Indonesia
View through CrossRef
AbstractEvery political party tries to maximize every component in the structure of their political party. One component that is in direct contact with the citizen is the wings of political parties, which is an important element in political parties to develop strategic political party programs that are indirectly not covered by political parties. There is an urgency to organize the wings of political parties as a form of the constitutional responsibility of the State for the right to associate and assemble of their own citizen; so that there is certainty to provide legal protection; and clarifying the socio-political status compared to other organizations. This article uses normative approach. The normative approach will be conducted by reviewing the Laws on specific issue of political party. Article show that there is an urgency to reform the model of constitutional legal regulations for WPP by making a special chapter on WPP and recommendations for the content of the ideal regulations for WPP. Keywords: Arrangement; Wings of Political Parties; Political Parties.AbstrakSetiap partai politik berusaha untuk memaksimalkan tiap-tiap komponen yang ada dalam struktur partainya. Salah satu komponen yang bersentuhan secara langsung dengan masyarakat adalah organisasi sayap partai, yang menjadi elemen penting dalam partai politik untuk mengembangkan program partai politik yang strategis yang secara tidak langsung dapat dicover oleh partai politik. Adanya urgensi untuk melakukan pengaturan organisasi sayap partai sebagai wujud tanggung jawab konstitusional Negara terhadap hak berserikat dan berkumpul warga negara; agar ada kepastian untuk memberikan perlindungan hukum; dan memperjelas status sosial-politik dibanding organisasi lainnya. Artikel ini menggunakan pendekatan normatif yaitu merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan partai politik. Artikel ini menunjukkan adanya urgensi untuk pembenahan model pengaturan hukum yang konstitusional terhadap OSP dengan membuat satu bab khusus tentang OSP dan rekomendasi muatan materi pengaturan yang ideal terhadap OSP. Kata Kunci: Pengaturan; Organisasi Sayap Partai; Partai Politik.
Title: Problematika Pengaturan Organisasi Sayap Partai di Indonesia
Description:
AbstractEvery political party tries to maximize every component in the structure of their political party.
One component that is in direct contact with the citizen is the wings of political parties, which is an important element in political parties to develop strategic political party programs that are indirectly not covered by political parties.
There is an urgency to organize the wings of political parties as a form of the constitutional responsibility of the State for the right to associate and assemble of their own citizen; so that there is certainty to provide legal protection; and clarifying the socio-political status compared to other organizations.
This article uses normative approach.
The normative approach will be conducted by reviewing the Laws on specific issue of political party.
Article show that there is an urgency to reform the model of constitutional legal regulations for WPP by making a special chapter on WPP and recommendations for the content of the ideal regulations for WPP.
Keywords: Arrangement; Wings of Political Parties; Political Parties.
AbstrakSetiap partai politik berusaha untuk memaksimalkan tiap-tiap komponen yang ada dalam struktur partainya.
Salah satu komponen yang bersentuhan secara langsung dengan masyarakat adalah organisasi sayap partai, yang menjadi elemen penting dalam partai politik untuk mengembangkan program partai politik yang strategis yang secara tidak langsung dapat dicover oleh partai politik.
Adanya urgensi untuk melakukan pengaturan organisasi sayap partai sebagai wujud tanggung jawab konstitusional Negara terhadap hak berserikat dan berkumpul warga negara; agar ada kepastian untuk memberikan perlindungan hukum; dan memperjelas status sosial-politik dibanding organisasi lainnya.
Artikel ini menggunakan pendekatan normatif yaitu merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan partai politik.
Artikel ini menunjukkan adanya urgensi untuk pembenahan model pengaturan hukum yang konstitusional terhadap OSP dengan membuat satu bab khusus tentang OSP dan rekomendasi muatan materi pengaturan yang ideal terhadap OSP.
Kata Kunci: Pengaturan; Organisasi Sayap Partai; Partai Politik.
Related Results
resume hukum tatanegara
resume hukum tatanegara
PARTAI POLITIK DAN PEMILIHAN UMUM (PEMILU)1. Partai PolitikA. Sejarah Partai Politik di Indonesia.Partai politik pertama-tama lahir di negara-negara Eropa Barat. Pada mulanya perke...
PENGATURAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA
PENGATURAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA
Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperj...
Menakar Sayap Politik Perempuan : Studi Garnita Malayahati Partai NasDem Yogyakarta
Menakar Sayap Politik Perempuan : Studi Garnita Malayahati Partai NasDem Yogyakarta
This article will explain the political wing of the NasDem women's party namely Garnita Malahayati in Yogyakarta in the 2014 electoral contestation. Various affirmative action poli...
4. ANALISIS CFD PERFORMA AERODINAMIKA MODEL SAYAP X PADA PESAWAT TERBANG RADIO CONTROLLED UNTUK AEROMODELLING TARUNA AAU
4. ANALISIS CFD PERFORMA AERODINAMIKA MODEL SAYAP X PADA PESAWAT TERBANG RADIO CONTROLLED UNTUK AEROMODELLING TARUNA AAU
Pesawat terbang radio controlled yang digunakan pada kegiatan aeromodellingTaruna AAU sejatinya adalah sebuah model dari pesawat terbang yang sebenarnya. Prosespembuatannya juga me...
Politik Hukum Penguatan Partai Politik Untuk Mewujudkan Produk Hukum Yang Demokratis
Politik Hukum Penguatan Partai Politik Untuk Mewujudkan Produk Hukum Yang Demokratis
Partai politik sebagai sarana penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara. seringkali partai politik bertindak d...
Institusionalisasi Partai Golongan Karya Pasca Reformasi
Institusionalisasi Partai Golongan Karya Pasca Reformasi
Konsolidasi demokrasi di Indonesia termasuk di Daerah Nusa Tenggara Timur diindikasi oleh kinerja ekonomi dan politik dalam rezim demokrasi, hubungan sipil – militer dan pelembagaa...
STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK DALAM PENCITRAAN PARTAI POLITIK DAN CALON LEGISLATIF PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 Di KABUPATEN BANYUWANGI
STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK DALAM PENCITRAAN PARTAI POLITIK DAN CALON LEGISLATIF PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 Di KABUPATEN BANYUWANGI
Pembentukan citra partai dalam kajian ini diambil pada studi kasus penelitian Strategi komunikasi politik yang dilakukan oleh Partai dan calon legislatif dalam menjelang kontestas...
resume hukum tata negara
resume hukum tata negara
A.) Partai Politik1.)Proses Pembentukan Partai PolitikMenurut Ramlan Surbakti terdapat tiga teori yang menjlaskan proses pembetukanpartai poltik.1.)Pertama, teori kelembagaan yang ...

