Javascript must be enabled to continue!
Peluang Implementasi Sunset Clauses Legislation dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia
View through CrossRef
Artikel ini membahas terkait peluang metode sunset clauses legislation untuk diterapkan dalam pembentukan Undang-undang di Indonesia, yang sebelumnya telah diterapkan di beberapa negara (Amerika Serikat, Swiss, Korea Selatan, Jerman dan Australia) dalam menghadapi permasalahan regulasi. Hal demikian pun menjadi menarik untuk dikaji dikarenakan keadaan kerangka hukum di Indonesia, terkhusus pada Undang-undang menjadi saling tumpang tindih dan tidak implementatif akibat over regulation yang terjadi. Sehingga penulis menemukan 3 (tiga) pemetaan permasalahan yang akan dibahas yaitu, terkait urgensi sunset clauses legislation di Indonesia, studi komparasi penerapan sunset clauses legislation pada negara lain, dan bagaimana pengaturan sunset clauses legislation dalam sistem norma hukum apabila diimplementasikan dalam pembentukan Undang-undang di Indonesia. Dimana, pemetaan masalah tersebut akan dikaji secara komprehensif menggunakan metode normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, kasus dan komparatif. Jenis data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang kemudian dianalisis secara kualitatif.
Kata Kunci: Sunset Clauses Legislation, Undang-undang, Over regulation
Institut Agama Islam Negeri Parepare
Title: Peluang Implementasi Sunset Clauses Legislation dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia
Description:
Artikel ini membahas terkait peluang metode sunset clauses legislation untuk diterapkan dalam pembentukan Undang-undang di Indonesia, yang sebelumnya telah diterapkan di beberapa negara (Amerika Serikat, Swiss, Korea Selatan, Jerman dan Australia) dalam menghadapi permasalahan regulasi.
Hal demikian pun menjadi menarik untuk dikaji dikarenakan keadaan kerangka hukum di Indonesia, terkhusus pada Undang-undang menjadi saling tumpang tindih dan tidak implementatif akibat over regulation yang terjadi.
Sehingga penulis menemukan 3 (tiga) pemetaan permasalahan yang akan dibahas yaitu, terkait urgensi sunset clauses legislation di Indonesia, studi komparasi penerapan sunset clauses legislation pada negara lain, dan bagaimana pengaturan sunset clauses legislation dalam sistem norma hukum apabila diimplementasikan dalam pembentukan Undang-undang di Indonesia.
Dimana, pemetaan masalah tersebut akan dikaji secara komprehensif menggunakan metode normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, kasus dan komparatif.
Jenis data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang kemudian dianalisis secara kualitatif.
Kata Kunci: Sunset Clauses Legislation, Undang-undang, Over regulation.
Related Results
KONSTITUSIONALITAS PENGGUNAAN METODE OMNIBUS LAW SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KONSTITUSIONALITAS PENGGUNAAN METODE OMNIBUS LAW SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Salah satu isu yang berkembang pada awal tahun 2020 yang lalu adalah digunakannya metode pembentukan undang-undang Omnibus Law yang telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun...
Relatiivilauseet arkikeskustelussa
Relatiivilauseet arkikeskustelussa
Artikkeli tarkastelee laajaan keskustelukorpukseen pohjautuen sitä, millaisiin päälauseisiin relatiivilauseet liittyvät ja millaisia eri relatiivisanoilla alkavien relatiivilauseid...
ANALISIS KEBISINGAN ARUS LALU LINTAS DI LUAR DAN DI DALAM RUANGAN PADA KAWASAN SIMPANG LIMA SUNSET ROAD
ANALISIS KEBISINGAN ARUS LALU LINTAS DI LUAR DAN DI DALAM RUANGAN PADA KAWASAN SIMPANG LIMA SUNSET ROAD
Kebisingan karena lalu lintas pada daerah perkotaan di Bali menyebabkan terganggunya masyarakat sekitar dan pada sektor pariwisata. Kawasan Simpang Lima Sunset Road menjadi salah s...
URGENSI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG
URGENSI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG
Pilkada dilaksanakan berdasarkan perintah dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 i...
Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia
Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia
This study aims to analyze the position of the Constitutional Court's decision in the formation of laws and to examine the legal implications if the laws formed are in conflict wit...
WASIAT ISLAM: SATU TRANSFORMASI UNDANG-UNDANG DI MALAYSIA
WASIAT ISLAM: SATU TRANSFORMASI UNDANG-UNDANG DI MALAYSIA
Wasiat merupakan salah satu instrumen dan mekanisme terbaik kepada pengurusan dan pentadbiran aset Islam yang telah lama dipraktikkan di Malaysia. Aspek perancangan secara sistemat...
Sosialisasi Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Peningkatan Pengetahuan Hukum Masyarakat Tentang Kedudukan Hukum Warga Indonesia dalam Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi
Sosialisasi Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Peningkatan Pengetahuan Hukum Masyarakat Tentang Kedudukan Hukum Warga Indonesia dalam Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi
Abstrak
Pengujian Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia telah menjadi bagian penting dalam sistem hukum negara, dengan kedudukan hukum warga Indonesia dalam...
Menelusuri Nilai Pancasila dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia
Menelusuri Nilai Pancasila dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia
Penelitian ini mengkaji peran penting nilai Pancasila dalam proses pembentukan undang-undang di Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila memiliki kedudukan yang sangat strategis ...

