Javascript must be enabled to continue!
TANGGUNG JAWAB WALI AMANAT DAN PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG OBLIGASI BANK GLOBAL INTERNASIONAL
View through CrossRef
Penerbitan Obligasi Subordinasi Oleh PT Bank Global Internasional Tbk menunjuk PT Bank Niaga Tbk sebagai Wali Amanat. Wali Amanat merupakan pihak yang mewakili pemegang obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan. Berdasarkan pada Perjanjian Perwaliamanatan, Undang-Undang Pasar Modal Pasal 51 ayat (2) dan juga Keputusan BAPEPAM, tugas dan tanggung jawab wali amanat telah diatur di dalamnya. Rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimanakah tanggung jawab hukum PT Bank Niaga Tbk sebagai Wali Amanat dalam pengelolaan obligasi subordinasi PT Bank Global Internasional Tbk dan bagaimanakah perlindungan hukum terhadap Dana Pensiun PT Krakatau Steel sebagai pemegang obligasi subordinasi PT Bank Global Internasional Tbk. Tipe penelitian normatif dan pendekatan studi kepustakaan digunakan dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif yang bersumber dari data sekunder. Berdasarkan pada analisis data yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa selaku Wali Amanat, PT Bank Niaga Tbk telah melanggar Perjanjian Perwaliamanatan, UUPM dan juga Keputusan BAPEPAM dalam melaksanakan tanggung jawabnya, sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak dari pemegang obligasi dan juga mengakibatkan kerugian bagi pemegang obligasi dalam hal ini Dana Pensiun PT Krakatau Steel, akibat dari tidak dipenuhinya hak-hak dan akibat dari kerugian yang diderita, Dana Pensiun PT Krakatau Steel dapat menuntut ganti rugi berdasarkan pada Pasal 53 UUPM.
Title: TANGGUNG JAWAB WALI AMANAT DAN PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG OBLIGASI BANK GLOBAL INTERNASIONAL
Description:
Penerbitan Obligasi Subordinasi Oleh PT Bank Global Internasional Tbk menunjuk PT Bank Niaga Tbk sebagai Wali Amanat.
Wali Amanat merupakan pihak yang mewakili pemegang obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan.
Berdasarkan pada Perjanjian Perwaliamanatan, Undang-Undang Pasar Modal Pasal 51 ayat (2) dan juga Keputusan BAPEPAM, tugas dan tanggung jawab wali amanat telah diatur di dalamnya.
Rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimanakah tanggung jawab hukum PT Bank Niaga Tbk sebagai Wali Amanat dalam pengelolaan obligasi subordinasi PT Bank Global Internasional Tbk dan bagaimanakah perlindungan hukum terhadap Dana Pensiun PT Krakatau Steel sebagai pemegang obligasi subordinasi PT Bank Global Internasional Tbk.
Tipe penelitian normatif dan pendekatan studi kepustakaan digunakan dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif yang bersumber dari data sekunder.
Berdasarkan pada analisis data yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa selaku Wali Amanat, PT Bank Niaga Tbk telah melanggar Perjanjian Perwaliamanatan, UUPM dan juga Keputusan BAPEPAM dalam melaksanakan tanggung jawabnya, sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak dari pemegang obligasi dan juga mengakibatkan kerugian bagi pemegang obligasi dalam hal ini Dana Pensiun PT Krakatau Steel, akibat dari tidak dipenuhinya hak-hak dan akibat dari kerugian yang diderita, Dana Pensiun PT Krakatau Steel dapat menuntut ganti rugi berdasarkan pada Pasal 53 UUPM.
Related Results
FAKTOR DETERMINAN YIELD OBLIGASI PERUSAHAAN KORPORASI
FAKTOR DETERMINAN YIELD OBLIGASI PERUSAHAAN KORPORASI
Abstract
The aims of this research was to analyze the effect of interest rates, bond ratings, company size, exchange rates, bond coupons, matutity, bond liquidity, solvency, ...
Perlindungan Hukum bagi Pemegang Sertifikat Hak Atas Tanah Awal terkait Adanya Sertifikat Ganda
Perlindungan Hukum bagi Pemegang Sertifikat Hak Atas Tanah Awal terkait Adanya Sertifikat Ganda
Sertipikat hak atas tanah yang diterbitkan melalui proses pendaftaran tanah seharusnya memberikan kepastian mengenai subjek hak, objek tanah, serta hubungan hukum antara pemegang h...
Pengaruh Firm Size, Solvabilitas, Peringkat Obligasi, dan Corporate Governance terhadap Yield Obligasi Korporasi
Pengaruh Firm Size, Solvabilitas, Peringkat Obligasi, dan Corporate Governance terhadap Yield Obligasi Korporasi
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh beberapa faktor internal seperti firm size, solvabilitas, peringkat obligasi dan corporate governance terhadap yield obligasi korpo...
Analisis Hukum Pernikahan Menggunakan Wali Hakim Persfektif Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam
Analisis Hukum Pernikahan Menggunakan Wali Hakim Persfektif Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam
Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan wewenang untuk bertindak sebagai wali nikah. Wali hakim baru da...
Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim (Analisis Terhadap Sebab-Sebab ‘Aḍal Wali Pada KUA Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)
Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim (Analisis Terhadap Sebab-Sebab ‘Aḍal Wali Pada KUA Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)
Perwalian dalam akad nikah merupakan syari’at yang harus dipenuhi. Ketiadaan wali menentukan sah tidaknya pernikahan, sebab wali adalah salah satu rukun nikah. Islam melarang pihak...
Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia
Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta memahami urgensi pengaturan AI dalam UU Hak Cipta di Indonesia serta potensi AI sebagai subjek hukum dalam sistem hukum di Indonesia...
Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Terhadap Perusahaan Terbuka
Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Terhadap Perusahaan Terbuka
Salah satu prinsip perlindungan hukum terhadap pengelolaan perseroan terbuka yaitu transparansi dalam pengelolaannya. Kewajiban disclosure atau transparansi (keterbukaan informasi)...
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN OBAT
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN OBAT
<p>Abstrak-Tindakan pidana pemalsuan obat semakin merajalela, disebabkan karena penanggulangan tindakan pemalsuan obat belum dikoordinasikan secara sistematis, sehingga penin...

