EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMILU SERENTAK 2019 KOTA MAKASSAR

Pemilu adalah prasyarat utama dalam membangun sistem politik yang demokratis, yang dapat dimulai dari proses penyelenggaraannya. Pasca Orde Baru, Indonesia sudah menyelenggarakan  5 (lima) kali pemilu, dan untuk ke-5 kalinya pula UU tentang Pemilu mengalami perubahan. Sejak tahun 2015 penyelenggaraan pemilu dilakukan secara serentak. Pemilu serentak tahun 2019 selain memilih legislatif juga memilih Presiden dan Wakil Presiden. Pada pemilu tahun 2019 ditemukan sejumlah masalah yang menimbulkan  potensi kerancuan, kontradiksi, dan juga sengketa. Permasalahan tersebut di antaranya bersumber mulai pada penanganan logistik pemilu, penanganan data pemilih, waktu penyelenggaraan pemilu yang panjang, beban kerja KPPS yang berat, kesalahan dalam rekapitulasi penghitungan suara, dan polarisasi di masyarakat yang mempengaruhi kerja KPPS, serta banyaknya petugas yang sakit, dan beberapa meninggal dunia. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sistem penyelenggaraan pemilu di Indonesia, khususnya pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019, dengan studi kasus di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Metode untuk melaksanakan penelitian ini adalah kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, FGD, dan observasi di lapangan. Hasil dari penelitian ini adalah sistem pemilu serentak sebaiknya ditinjau kembali, agar penyelenggaraan pemilu serentak mampu menghasilkan pemilu yang minim masalah dan lebih berkualitas.