Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

Penegakan Hukum Pidana Pelaku Penyelundupan Impor Handphone Ilegal Dihubungkan dengan UU Kepabeanan

View through CrossRef
Abstract. Smuggling is an act that is very detrimental to the country's finances and economy. The use of criminal law sanctions in regulating and controlling society through legislation is part of a policy measure. The purpose of this study is to identify and examine the factors that cause smuggling of illegal mobile phone imports in Indonesia, as well as to analyze the enforcement of criminal law in cases of smuggling of illegal cell phone imports related to law number 17 of 2006 concerning customs. The approach used in this study is a normative juridical approach, by examining literature or secondary data related to the problems under study. Based on the research, the results showed that the causal factor for illegal cell phone smuggling at Soekarno Hatta airport was the existence of a physical smuggling mode by storing or hiding cell phones in trouser pockets, vest or jacket pockets. Law enforcement by Customs and Excise Civil Servant Investigators According to the law on imported goods entering Indonesian territory is regulated in Law No. 17 of 2006 concerning Customs. Regulations relating to the import and export of goods are contained in Article 102, Article 102A, Article 102B concerning the entry and exit of goods from outside Indonesia and the entry of goods into Indonesia. Abstrak. Penyelundupan merupakan perbuatan yang sangat merugikan keuangan dan perekonomian negara. Penggunaan sanksi hukum pidana dalam mengatur dan mengendalikan masyarakat melalui perundang-undang merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji faktor-faktor penyebab terjadinya penyelundupan impor handphone ilegal di Indonesia, serta menganalisis penegakan hukum pidana dalam kasus penyelundupan impor HP  ilegal dihubungkan dengan undang-undang nomor 17 tahun 2006 tentang kepabeanan. Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif, dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Berdasarkan penelitian, didapatkan hasil bahwa faktor penyebab terjadinya penyelundupan handphone ilegal di bandara Soekarno Hatta yaitu adanya modus penyelundupan fisik dengan cara menyimpan atau menyembunyikan handphone di kantong celana, maupun saku rompi atau jaket. Penegakan Hukum yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai Menurut Undang-Undang terhadap barang impor yang masuk ke wilayah Indonesia diatur dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Peraturan berkaitan kegiatan impor dan ekspor barang tertuang dalam Pasal 102, Pasal 102A, Pasal 102B tentang keluar masuknya barang dari luar Indonesia maupun masuknya barang ke Indonesia.
Universitas Islam Bandung (Unisba)
Title: Penegakan Hukum Pidana Pelaku Penyelundupan Impor Handphone Ilegal Dihubungkan dengan UU Kepabeanan
Description:
Abstract.
Smuggling is an act that is very detrimental to the country's finances and economy.
The use of criminal law sanctions in regulating and controlling society through legislation is part of a policy measure.
The purpose of this study is to identify and examine the factors that cause smuggling of illegal mobile phone imports in Indonesia, as well as to analyze the enforcement of criminal law in cases of smuggling of illegal cell phone imports related to law number 17 of 2006 concerning customs.
The approach used in this study is a normative juridical approach, by examining literature or secondary data related to the problems under study.
Based on the research, the results showed that the causal factor for illegal cell phone smuggling at Soekarno Hatta airport was the existence of a physical smuggling mode by storing or hiding cell phones in trouser pockets, vest or jacket pockets.
Law enforcement by Customs and Excise Civil Servant Investigators According to the law on imported goods entering Indonesian territory is regulated in Law No.
17 of 2006 concerning Customs.
Regulations relating to the import and export of goods are contained in Article 102, Article 102A, Article 102B concerning the entry and exit of goods from outside Indonesia and the entry of goods into Indonesia.
Abstrak.
Penyelundupan merupakan perbuatan yang sangat merugikan keuangan dan perekonomian negara.
Penggunaan sanksi hukum pidana dalam mengatur dan mengendalikan masyarakat melalui perundang-undang merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji faktor-faktor penyebab terjadinya penyelundupan impor handphone ilegal di Indonesia, serta menganalisis penegakan hukum pidana dalam kasus penyelundupan impor HP  ilegal dihubungkan dengan undang-undang nomor 17 tahun 2006 tentang kepabeanan.
Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif, dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
Berdasarkan penelitian, didapatkan hasil bahwa faktor penyebab terjadinya penyelundupan handphone ilegal di bandara Soekarno Hatta yaitu adanya modus penyelundupan fisik dengan cara menyimpan atau menyembunyikan handphone di kantong celana, maupun saku rompi atau jaket.
Penegakan Hukum yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai Menurut Undang-Undang terhadap barang impor yang masuk ke wilayah Indonesia diatur dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.
Peraturan berkaitan kegiatan impor dan ekspor barang tertuang dalam Pasal 102, Pasal 102A, Pasal 102B tentang keluar masuknya barang dari luar Indonesia maupun masuknya barang ke Indonesia.

Related Results

ANALISIS SUBSTANSI PIDANA UANG PENGGANTI DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI
ANALISIS SUBSTANSI PIDANA UANG PENGGANTI DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI
Pasal 18  Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 menyebut...
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN KEPABEANAN DI KAWASAN PERBATASAN
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN KEPABEANAN DI KAWASAN PERBATASAN
Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana aturan hukum mengenai kepabeanan di kawasan perbatasan dan bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran kepabe...
KAJIAN ATAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYELUNDUPAN BARANG IMPOR OLEH PENJUAL JASA TITIP BARANG
KAJIAN ATAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYELUNDUPAN BARANG IMPOR OLEH PENJUAL JASA TITIP BARANG
Arus globalisasi membawa dampak semakin modernnya kehidupan manusia, aktivitas yang biasa dilakukan secara konvensional pada saat ini dilakukan dengan berbasis teknologi, termasuk ...
TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUDUPAN ROKOK ILEGAL
TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUDUPAN ROKOK ILEGAL
ABSTRAKPenyelundupan rokok ilegal merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pendapatan negara dan persaingan ekonomi yang tidak sehat. Oleh sebab itu, untuk men...
KONSEP PERADILAN PIDANA TERINTEGRASI DALAM PENEGAKAN HUKUM BERKEADILAN
KONSEP PERADILAN PIDANA TERINTEGRASI DALAM PENEGAKAN HUKUM BERKEADILAN
Peradilan pidana terintegrasi dalam mewujudkan penegakan hukum pidana yang berkeadilan diperlukan singkronisasi subtansi hukum pidana, struktur hukum pidana dan budaya hukum. Penel...
ANALISIS TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN SENJATA API DENGAN TINGKAT KRIMINALITAS YANG TERJADI
ANALISIS TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN SENJATA API DENGAN TINGKAT KRIMINALITAS YANG TERJADI
AbstrakBeberapa kasus yang terjadi selain penyelundupan senjata api di wilayah Indonesia juga terjadi di lampung, sepanjang tahun 2016 hingga 2017 terjadi beberapa kali penyelundup...
KEADILAN SEBAGAI TUJUAN PENEGAKAN HUKUM
KEADILAN SEBAGAI TUJUAN PENEGAKAN HUKUM
Pandangan masyarakat pada umumnyasepakat bahwa penegakan hukum hingga saat inibelum memuaskan, penegakan hukum masih jauhdari rasa keadilan, ada pula yang berpendapatbahwa penegaka...
Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia
Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta memahami urgensi pengaturan AI dalam UU Hak Cipta di Indonesia serta potensi AI sebagai subjek hukum dalam sistem hukum di Indonesia...

Back to Top