Javascript must be enabled to continue!
Penegakan Hukum Pidana Pelaku Penyelundupan Impor Handphone Ilegal Dihubungkan dengan UU Kepabeanan
View through CrossRef
Abstract. Smuggling is an act that is very detrimental to the country's finances and economy. The use of criminal law sanctions in regulating and controlling society through legislation is part of a policy measure. The purpose of this study is to identify and examine the factors that cause smuggling of illegal mobile phone imports in Indonesia, as well as to analyze the enforcement of criminal law in cases of smuggling of illegal cell phone imports related to law number 17 of 2006 concerning customs. The approach used in this study is a normative juridical approach, by examining literature or secondary data related to the problems under study. Based on the research, the results showed that the causal factor for illegal cell phone smuggling at Soekarno Hatta airport was the existence of a physical smuggling mode by storing or hiding cell phones in trouser pockets, vest or jacket pockets. Law enforcement by Customs and Excise Civil Servant Investigators According to the law on imported goods entering Indonesian territory is regulated in Law No. 17 of 2006 concerning Customs. Regulations relating to the import and export of goods are contained in Article 102, Article 102A, Article 102B concerning the entry and exit of goods from outside Indonesia and the entry of goods into Indonesia.
Abstrak. Penyelundupan merupakan perbuatan yang sangat merugikan keuangan dan perekonomian negara. Penggunaan sanksi hukum pidana dalam mengatur dan mengendalikan masyarakat melalui perundang-undang merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji faktor-faktor penyebab terjadinya penyelundupan impor handphone ilegal di Indonesia, serta menganalisis penegakan hukum pidana dalam kasus penyelundupan impor HP ilegal dihubungkan dengan undang-undang nomor 17 tahun 2006 tentang kepabeanan. Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif, dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Berdasarkan penelitian, didapatkan hasil bahwa faktor penyebab terjadinya penyelundupan handphone ilegal di bandara Soekarno Hatta yaitu adanya modus penyelundupan fisik dengan cara menyimpan atau menyembunyikan handphone di kantong celana, maupun saku rompi atau jaket. Penegakan Hukum yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai Menurut Undang-Undang terhadap barang impor yang masuk ke wilayah Indonesia diatur dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Peraturan berkaitan kegiatan impor dan ekspor barang tertuang dalam Pasal 102, Pasal 102A, Pasal 102B tentang keluar masuknya barang dari luar Indonesia maupun masuknya barang ke Indonesia.
Title: Penegakan Hukum Pidana Pelaku Penyelundupan Impor Handphone Ilegal Dihubungkan dengan UU Kepabeanan
Description:
Abstract.
Smuggling is an act that is very detrimental to the country's finances and economy.
The use of criminal law sanctions in regulating and controlling society through legislation is part of a policy measure.
The purpose of this study is to identify and examine the factors that cause smuggling of illegal mobile phone imports in Indonesia, as well as to analyze the enforcement of criminal law in cases of smuggling of illegal cell phone imports related to law number 17 of 2006 concerning customs.
The approach used in this study is a normative juridical approach, by examining literature or secondary data related to the problems under study.
Based on the research, the results showed that the causal factor for illegal cell phone smuggling at Soekarno Hatta airport was the existence of a physical smuggling mode by storing or hiding cell phones in trouser pockets, vest or jacket pockets.
Law enforcement by Customs and Excise Civil Servant Investigators According to the law on imported goods entering Indonesian territory is regulated in Law No.
17 of 2006 concerning Customs.
Regulations relating to the import and export of goods are contained in Article 102, Article 102A, Article 102B concerning the entry and exit of goods from outside Indonesia and the entry of goods into Indonesia.
Abstrak.
Penyelundupan merupakan perbuatan yang sangat merugikan keuangan dan perekonomian negara.
Penggunaan sanksi hukum pidana dalam mengatur dan mengendalikan masyarakat melalui perundang-undang merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji faktor-faktor penyebab terjadinya penyelundupan impor handphone ilegal di Indonesia, serta menganalisis penegakan hukum pidana dalam kasus penyelundupan impor HP ilegal dihubungkan dengan undang-undang nomor 17 tahun 2006 tentang kepabeanan.
Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif, dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
Berdasarkan penelitian, didapatkan hasil bahwa faktor penyebab terjadinya penyelundupan handphone ilegal di bandara Soekarno Hatta yaitu adanya modus penyelundupan fisik dengan cara menyimpan atau menyembunyikan handphone di kantong celana, maupun saku rompi atau jaket.
Penegakan Hukum yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai Menurut Undang-Undang terhadap barang impor yang masuk ke wilayah Indonesia diatur dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.
Peraturan berkaitan kegiatan impor dan ekspor barang tertuang dalam Pasal 102, Pasal 102A, Pasal 102B tentang keluar masuknya barang dari luar Indonesia maupun masuknya barang ke Indonesia.
Related Results
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN KEPABEANAN DI KAWASAN PERBATASAN
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN KEPABEANAN DI KAWASAN PERBATASAN
Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana aturan hukum mengenai kepabeanan di kawasan perbatasan dan bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran kepabe...
TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUDUPAN ROKOK ILEGAL
TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUDUPAN ROKOK ILEGAL
ABSTRAKPenyelundupan rokok ilegal merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pendapatan negara dan persaingan ekonomi yang tidak sehat. Oleh sebab itu, untuk men...
KEADILAN SEBAGAI TUJUAN PENEGAKAN HUKUM
KEADILAN SEBAGAI TUJUAN PENEGAKAN HUKUM
Pandangan masyarakat pada umumnyasepakat bahwa penegakan hukum hingga saat inibelum memuaskan, penegakan hukum masih jauhdari rasa keadilan, ada pula yang berpendapatbahwa penegaka...
Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia
Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta memahami urgensi pengaturan AI dalam UU Hak Cipta di Indonesia serta potensi AI sebagai subjek hukum dalam sistem hukum di Indonesia...
POLITIK HUKUM PIDANA ADAT DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA
POLITIK HUKUM PIDANA ADAT DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA
Tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalis apakah hukumpidana adat memiliki urgensi untuk diadopsi ke dalam hukum pidana nasional danpengaturan hukum ...
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENJUAL ROKOK ILLEGAL DI KECAMATAN PAYUNG SEKAKI PEKANBARU
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENJUAL ROKOK ILLEGAL DI KECAMATAN PAYUNG SEKAKI PEKANBARU
Fakta dilapangan menunjukkan masih tingginya penjualan rokok illegal di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Pertama, Bagaimana Pene...
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA JANGKA WAKTU PROSES PENYIDIKAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA JANGKA WAKTU PROSES PENYIDIKAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA
Indonesia merupakan negara hukum, hal ini telah dinyatakan dengan tegas dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa “Negara Republik Indonesia b...
PENEGAKAN HUKUM DALAM PENERAPAN HUKUM PIDANA DALAM PENGGUNAAN PERSPEKTIF ILMIAH HUKUM PIDANA
PENEGAKAN HUKUM DALAM PENERAPAN HUKUM PIDANA DALAM PENGGUNAAN PERSPEKTIF ILMIAH HUKUM PIDANA
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tindakan yang bersifat Represif Edukatif dalam penegakan Hukum Pidana Ketenagakerjaan dalam perspektif ilmu hukum pidana. Penelitian ini b...

