Javascript must be enabled to continue!
Problematika Penerapan Prinsip Erga Omnes dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya pada Sistem Hukum
View through CrossRef
Penelitian ini menganalisis Problematika Penerapan Prinsip Erga Omnes dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya pada Sistem Hukum di Indonesia. Prinsip erga omnes, yang melekat pada hukum konstitusi, menimbulkan tantangan dalam implementasinya karena sifatnya yang mengikat semua pihak (universal). Metode penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang sifatnya analitis terhadap putusan-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengandung prinsip tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun prinsip erga omnes bertujuan untuk menciptakan kepastian dan keadilan hukum, dalam praktiknya muncul ketidakjelasan terkait subjek hukum yang terikat serta mekanisme penegakannya. Implikasinya, sistem hukum nasional menghadapi dilema antara kepatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan dinamika hukum yang berkembang di tingkat praktis. Studi ini merekomendasikan perlunya penguatan aspek legal standing dan mekanisme eksekusi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memastikan efektivitas prinsip erga omnes. Temuan ini berkontribusi pada diskusi akademis mengenai interaksi antara hukum konstitusi dan sistem hukum nasional.
CV Ulil Albab Corp
Title: Problematika Penerapan Prinsip Erga Omnes dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya pada Sistem Hukum
Description:
Penelitian ini menganalisis Problematika Penerapan Prinsip Erga Omnes dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya pada Sistem Hukum di Indonesia.
Prinsip erga omnes, yang melekat pada hukum konstitusi, menimbulkan tantangan dalam implementasinya karena sifatnya yang mengikat semua pihak (universal).
Metode penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang sifatnya analitis terhadap putusan-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengandung prinsip tersebut.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun prinsip erga omnes bertujuan untuk menciptakan kepastian dan keadilan hukum, dalam praktiknya muncul ketidakjelasan terkait subjek hukum yang terikat serta mekanisme penegakannya.
Implikasinya, sistem hukum nasional menghadapi dilema antara kepatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan dinamika hukum yang berkembang di tingkat praktis.
Studi ini merekomendasikan perlunya penguatan aspek legal standing dan mekanisme eksekusi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memastikan efektivitas prinsip erga omnes.
Temuan ini berkontribusi pada diskusi akademis mengenai interaksi antara hukum konstitusi dan sistem hukum nasional.
Related Results
PERKEMBANGAN BARU TENTANG KONSTITUSI DSN KONSTITUSIONALISME DALAM TEORI DAN PRAKTIK
PERKEMBANGAN BARU TENTANG KONSTITUSI DSN KONSTITUSIONALISME DALAM TEORI DAN PRAKTIK
Buku ‘’Perkembangan Baru Tentang Konstitusi Dan Konstitusionalisme Dalam Teori dan Praktik’’ merupakan buku karya penulis yang telah cukup dikenal dikalangan akademisi huku...
Pembatasan Yudisial dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Sengketa Hasil Pilkada
Pembatasan Yudisial dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Sengketa Hasil Pilkada
AbstractThe Constitutional Court in Decision Number 85/PUU-XX/2022 stated that the authority to decide regional head election result dispute is the Constitutional Court’s original ...
DAMPAK TEKNOLOGI TERHADAP PROSES BELAJAR MENGAJAR
DAMPAK TEKNOLOGI TERHADAP PROSES BELAJAR MENGAJAR
DAFTAR PUSTAKAAditama, M. H. R., & Selfiardy, S. (2022). Kehidupan Mahasiswa Kuliah Sambil Bekerja di Masa Pandemi Covid-19. Kidspedia: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 3(...
TUGAS JURNAL SALMAN FARIS
TUGAS JURNAL SALMAN FARIS
Konstitusi merupakan hukum tertinggi dari suatu negara, Indonesia mempunyai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi tertulis negara. Berdasarkan...
Mekanisme Pemilihan Hakim Konstitusi
Mekanisme Pemilihan Hakim Konstitusi
Mekanisme seleksi pemilihan hakim konstitusi telah menimbulkan trifurkasi seleksi hakim konstitusi yang dilaksanakan oleh Presiden, DPR dan MA. Trifurkasi seleksi hakim konstitusi ...
resume htn putri rahayu
resume htn putri rahayu
Negara merupakan suatu organisasi besar dan kompleks, terdiri dari unsur-unsur yang membentuknya yaitu adanya unsur wilayah negara , unsur warga negara dan penduduk dan unsur pemer...
Etika Hakim dalam Mahkamah Konstitusi: Tantangan, Pelanggaran, dan Strategi Reformasi Pengawasan Etik
Etika Hakim dalam Mahkamah Konstitusi: Tantangan, Pelanggaran, dan Strategi Reformasi Pengawasan Etik
Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yudikatif yang memegang peran penting dalam menjaga konstitusionalitas hukum di Indonesia. Namun, integritas lembaga ini menghadapi tantangan ...
Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91PUU XIX2021Terhadap Mekanisme Pengawasan Presiden Di Indonesia
Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91PUU XIX2021Terhadap Mekanisme Pengawasan Presiden Di Indonesia
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/PUU-XIX/2021 terhadap mekanisme pengawasan Presiden di Indonesia, dengan menekankan ...

