Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

Aturan Batasan Wajar Pembuatan Akta Notaris Beserta Akibat Hukumnya

View through CrossRef
AbstractThrough the Regulation of the Central Honorary Council of the Indonesian Notary Association Number 1 of 2017, a notary is given a reasonable limit to make a deed, but even though it has been regulated, there are still notaries who make a deed outside the normal limits. From this background, the writer draws two problems, namely how to regulate the restrictions on the making of a notary deed and the legal consequences of the limitation of making a notarial deed. In this study, the author uses the normative type by focusing on literature review that uses primary legal materials, namely Law no. 2 of 2014 concerning Amendments to Law No. 30 of 2004 concerning the Position of a Notary and Regulation of the Honorary Council of the Indonesian Notary Association Number 1 of 2017. Through rule Number 1 of 2017 it is stated that notaries are limited to making ten deeds per day, then through the regulation on this limit, separate legal consequences arise, which can be in the form of sanctions. for the notary who violates, the sanctions imposed can range from a warning to more severe sanctions. Keywords: rules; limitations; notary deed; legal consequencesAbstrakMelalui Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, notaris di berikan batasan wajar untuk membuat sebuah akta, namun meski telah diatur masih ada notaris yang membuat akta diluar batas kewajaran. Dari latar belakang tersebut penulis menarik dua permasalahan yaitu bagaimanakah pengaturan pembatasan pembuatan akta notaris serta akibat hukum pembatasan pembuatan akta notaris. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis normatif dengan memfokuskan pada kajian kepustakaan yang menggunakan bahan hukum primer yaitu Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017. Melalui aturan Nomor 1 Tahun 2017 disebutkan bahwa notaris dibatasi untuk membuat sepuluh akta perhari, lalu melalui pengaturan tentang batasan ini, muncul akibat hukum tersendiri yaitu dapat berupa sanksi bagi sang notaris yang melanggar, sanksi yang dikenakan dapat berupa teguran hingga sanksi yang lebih berat.Kata kunci: aturan; batasan; akta notaris; akibat hukum
Institute of Research and Community Services Diponegoro University (LPPM UNDIP)
Title: Aturan Batasan Wajar Pembuatan Akta Notaris Beserta Akibat Hukumnya
Description:
AbstractThrough the Regulation of the Central Honorary Council of the Indonesian Notary Association Number 1 of 2017, a notary is given a reasonable limit to make a deed, but even though it has been regulated, there are still notaries who make a deed outside the normal limits.
From this background, the writer draws two problems, namely how to regulate the restrictions on the making of a notary deed and the legal consequences of the limitation of making a notarial deed.
In this study, the author uses the normative type by focusing on literature review that uses primary legal materials, namely Law no.
2 of 2014 concerning Amendments to Law No.
30 of 2004 concerning the Position of a Notary and Regulation of the Honorary Council of the Indonesian Notary Association Number 1 of 2017.
Through rule Number 1 of 2017 it is stated that notaries are limited to making ten deeds per day, then through the regulation on this limit, separate legal consequences arise, which can be in the form of sanctions.
for the notary who violates, the sanctions imposed can range from a warning to more severe sanctions.
Keywords: rules; limitations; notary deed; legal consequencesAbstrakMelalui Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, notaris di berikan batasan wajar untuk membuat sebuah akta, namun meski telah diatur masih ada notaris yang membuat akta diluar batas kewajaran.
Dari latar belakang tersebut penulis menarik dua permasalahan yaitu bagaimanakah pengaturan pembatasan pembuatan akta notaris serta akibat hukum pembatasan pembuatan akta notaris.
Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis normatif dengan memfokuskan pada kajian kepustakaan yang menggunakan bahan hukum primer yaitu Undang-Undang No.
2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.
30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017.
Melalui aturan Nomor 1 Tahun 2017 disebutkan bahwa notaris dibatasi untuk membuat sepuluh akta perhari, lalu melalui pengaturan tentang batasan ini, muncul akibat hukum tersendiri yaitu dapat berupa sanksi bagi sang notaris yang melanggar, sanksi yang dikenakan dapat berupa teguran hingga sanksi yang lebih berat.
Kata kunci: aturan; batasan; akta notaris; akibat hukum.

Related Results

TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS PELANGGARAN TERHADAP PENANDATANGANAN AKTA YANG TIDAK DILAKUKAN DIHADAPAN NOTARIS
TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS PELANGGARAN TERHADAP PENANDATANGANAN AKTA YANG TIDAK DILAKUKAN DIHADAPAN NOTARIS
Abstract            The deed made by or before a Notary is an authentic deed, the party who denies the truth of an authentic deed must be able to prove otherwise. It is necessary t...
Kedudukan Akta Fidusia Yang Dibuat Oleh Notaris Yang Diluar Daerah Jabatannya
Kedudukan Akta Fidusia Yang Dibuat Oleh Notaris Yang Diluar Daerah Jabatannya
ABSTRAKPasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang mengatur bahwa Notaris hanya berwenang untuk membuat ...
Analisis Yuridis Terhadap Penulisan Akta Notaris Dalam Sela-Sela Kosong Buku Pendaftaran Akta
Analisis Yuridis Terhadap Penulisan Akta Notaris Dalam Sela-Sela Kosong Buku Pendaftaran Akta
The authority of a notary that is given to create an opportunity for a violation of the authentic deed includes recording the notary deed between deeds that have been recorded in t...
Kedudukan Hukum Saksi Instrumentair Terkait Keautentikan Akta Notaris
Kedudukan Hukum Saksi Instrumentair Terkait Keautentikan Akta Notaris
The legal status of a Notary employee in his capacity is a witness of the Instrumentair to support the validity of an authentic deed which is inseparable and has legal consequences...
Akta-Akta Perjanjian Yang Dibuat Secara Billingual Dengan Menggunakan Digital Signature
Akta-Akta Perjanjian Yang Dibuat Secara Billingual Dengan Menggunakan Digital Signature
Aktivitas bisnis transaksi kontrak merupakan salah satu penunjang Aktivitas bisnis transaksi kontrak merupakan salah satu penunjang perkembangan ekonomi. Tidaklah mengherankan kont...
DISKRESI MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS TERKAIT PERLINDUNGAN PROFESI NOTARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI
DISKRESI MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS TERKAIT PERLINDUNGAN PROFESI NOTARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI
The Honorary Council of Notaries is a body that has the authority to develop Notaries and has the right to give approval or rejection in matters of investigation and judicial proce...
PERANAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN
PERANAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN
Penelitian ini bertujuan untuk mengakaji peranan notaris dalam pembuatan akta pembagian harta bersama akibat perceraian. Penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif atau dok...
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KLIEN ATAS NOTARIS YANG DIBERHENTIKAN SEMENTARA
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KLIEN ATAS NOTARIS YANG DIBERHENTIKAN SEMENTARA
Notaris yaitu dewan publik nan berhak menandatangani dokumen-dokumen hukum. Akta asli adalah akta yang dijadikan dihadapan bagian yang berhubungan, dan dua orang saksi oleh atasan ...

Back to Top