Javascript must be enabled to continue!
Pembuktian Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Secara Lisan
View through CrossRef
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status dan kekuatan hukum dari sebuah perjanjian utang piutang yang dilakukan secara lisan berdasarkan undang-undang yang berlaku dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Metode penelitian yuridis normatif dengan penunjang data berdasarkan bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan KUH Perdata dan putusan pengadilan serta bersifat deskriptif analitis. Perjanjian yang dibuat secara lisan juga secara hukum dinyatakan sah asalkan tetap memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata sebagai sebuah syarat sah suatu perjanjian. Namun, perjanjian lisan yang dibuat secara sah tidak berarti bahwa perjanjian tersebut aman. Hal ini dikarenakan dalam perjanjian lisan, memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan perjanjian tertulis, maka akan jauh lebih baik apabila sebuah perjanjian dibuat dengan cara tertulis agar keamanan dan kepastian hukum bagi para pihaknya lebih terjamin.
Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana
Title: Pembuktian Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Secara Lisan
Description:
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status dan kekuatan hukum dari sebuah perjanjian utang piutang yang dilakukan secara lisan berdasarkan undang-undang yang berlaku dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Metode penelitian yuridis normatif dengan penunjang data berdasarkan bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan KUH Perdata dan putusan pengadilan serta bersifat deskriptif analitis.
Perjanjian yang dibuat secara lisan juga secara hukum dinyatakan sah asalkan tetap memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata sebagai sebuah syarat sah suatu perjanjian.
Namun, perjanjian lisan yang dibuat secara sah tidak berarti bahwa perjanjian tersebut aman.
Hal ini dikarenakan dalam perjanjian lisan, memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan perjanjian tertulis, maka akan jauh lebih baik apabila sebuah perjanjian dibuat dengan cara tertulis agar keamanan dan kepastian hukum bagi para pihaknya lebih terjamin.
Related Results
TINJAUAN PENGELOLAAN PIUTANG PADA KANMA GROUP
TINJAUAN PENGELOLAAN PIUTANG PADA KANMA GROUP
Piutang merupakan asset liquid yang sangat penting perputarannya sehingga piutang perlu direncanakan dan dianalisa dengan tepat sehingga manajemen piutang dagang dapat berjalan den...
PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN PIUTANG PADA KOPERASI KONVENSIONAL DI KOTA BANJARMASIN
PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN PIUTANG PADA KOPERASI KONVENSIONAL DI KOTA BANJARMASIN
Tujuan penelitian untuk mengetahui pengelolaan akuntansi piutang selama ini dan bagaimanakah seharusnya penerapan standar akuntansi keuangan piutang Koperasi Konvensional Di Kota B...
KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN LISAN TERHADAP WANPRESTASI (Studi Putusan Pengadilan No. 18/Pdt.G.S/2021/PN.Mrt)
KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN LISAN TERHADAP WANPRESTASI (Studi Putusan Pengadilan No. 18/Pdt.G.S/2021/PN.Mrt)
Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain a...
WANPRESTASI PERJANJIAN UTANG PIUTANG
WANPRESTASI PERJANJIAN UTANG PIUTANG
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dan akibat hukum wanprestasi. Jenis penelitian ini adalah hukum normatif bahwa pertimbangan hakim menyatakan Tergug...
ANALISIS AKUNTANSI PIUTANG TERHADAP PEMBERIAN PEMBIAYAAN ANGGOTA PADA BMT KHAIRUL AMIN KABUPATEN BANJAR
ANALISIS AKUNTANSI PIUTANG TERHADAP PEMBERIAN PEMBIAYAAN ANGGOTA PADA BMT KHAIRUL AMIN KABUPATEN BANJAR
Abstrak: Tujuan penelitian ini untuk mengetahui akuntansi piutang terhadap pemberian pembiayaan anggota pada BMT Khairul Amin Kabupaten Banjar selama ini dan yang seharusnya. Anali...
SIKAP INDONESIA TERHADAP PERJANJIAN INTERNASIONAL YANG DIBUAT PEMERINTAH BELANDA
SIKAP INDONESIA TERHADAP PERJANJIAN INTERNASIONAL YANG DIBUAT PEMERINTAH BELANDA
Untuk meneliti kedudukan dari perjanjian-perjanjian Internasional yang dibuat Pemerintah Belanda dan dinyatakan juga berlaku bagi wilayah Hindia Belanda dan sikap Indonesia terhada...
Aspek Hukum Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Mmenurut K.U.H.Perdata
Aspek Hukum Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Mmenurut K.U.H.Perdata
Dalam suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak menuntut surat perjanjian harus dilaksanakan dengan suatu itikad yang baik sebagai wujud dari suatu perjanjian. Namun biasanya de...
ASPEK HUKUM AKIBAT WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI MENURUT K.U.H.PERDATA
ASPEK HUKUM AKIBAT WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI MENURUT K.U.H.PERDATA
Dalam suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak menuntut surat perjanjian harus dilaksanakan dengan suatu itikad yang baik sebagai wujud dari suatu perjanjian. Namun biasanya de...

