Javascript must be enabled to continue!
PENERAPAN VALIDASI SERTIFIKAT DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA MENUJU PELAYANAN ELEKTRONIK
View through CrossRef
Tulisan ini menelaah tentang implementasi pelayanan validasi sertifikat di Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya beserta kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya agar validasi sertifikat sesuai data tekstual dan spasial.Penelitian dilakukan melalui dengan studi kepustakaan untuk mengumpulkan data sekunder maupun melalui studi lapangan untuk mengumpulkan data primer. Analisa data dilakukan dengan metode deskriptif yuridis dan kualitatif. Sebagai temuan penelitian diketahui bahwa implementasi kegiatan validasi sertifikat tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya ini diawali dengan memvalidasi data elektronik pertanahan dan dilanjutkan dengan mencocokkan data fisik di lapangan. Kendala yang dihadapi adalah berkaitan dengan jumlah petugas, kondisi data tanah yang tidak ideal serta pemilik tanah tidak menguasai atau menjaga tanda batasnya. Agar validasi sertifikat tanah sesuai dengan data fisik dan data yuridis, beberapa upaya telah dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya.
Kata Kunci: Pelayanan elektronik; Sertifikat tanah; Validasi.
Tanjungpura University
Title: PENERAPAN VALIDASI SERTIFIKAT DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA MENUJU PELAYANAN ELEKTRONIK
Description:
Tulisan ini menelaah tentang implementasi pelayanan validasi sertifikat di Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya beserta kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya agar validasi sertifikat sesuai data tekstual dan spasial.
Penelitian dilakukan melalui dengan studi kepustakaan untuk mengumpulkan data sekunder maupun melalui studi lapangan untuk mengumpulkan data primer.
Analisa data dilakukan dengan metode deskriptif yuridis dan kualitatif.
Sebagai temuan penelitian diketahui bahwa implementasi kegiatan validasi sertifikat tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya ini diawali dengan memvalidasi data elektronik pertanahan dan dilanjutkan dengan mencocokkan data fisik di lapangan.
Kendala yang dihadapi adalah berkaitan dengan jumlah petugas, kondisi data tanah yang tidak ideal serta pemilik tanah tidak menguasai atau menjaga tanda batasnya.
Agar validasi sertifikat tanah sesuai dengan data fisik dan data yuridis, beberapa upaya telah dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya.
Kata Kunci: Pelayanan elektronik; Sertifikat tanah; Validasi.
Related Results
Efektivitas PelayananKantor PertanahanKabupaten Tegal dalam Penertiban Sertifikat Tanah
Efektivitas PelayananKantor PertanahanKabupaten Tegal dalam Penertiban Sertifikat Tanah
Banyaknya tuntutan masyarakat luas terhadap prinsip-prinsip tranparansi dan akuntabilitas publik, sebagaimana halnya Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal selaku badan publik yang pada...
Analisis Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Aceh Dan Dinas Pertanahan Aceh di Kota Banda Aceh
Analisis Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Aceh Dan Dinas Pertanahan Aceh di Kota Banda Aceh
Berdasarkan Pasal 253 Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh menegaskan tentang peralihan status Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh dan Kantor Pertanaha...
DAMPAK TEKNOLOGI TERHADAP PROSES BELAJAR MENGAJAR
DAMPAK TEKNOLOGI TERHADAP PROSES BELAJAR MENGAJAR
DAFTAR PUSTAKAAditama, M. H. R., & Selfiardy, S. (2022). Kehidupan Mahasiswa Kuliah Sambil Bekerja di Masa Pandemi Covid-19. Kidspedia: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 3(...
Perspektif Hukum Tentang Sertifikat Ganda
Perspektif Hukum Tentang Sertifikat Ganda
Tujuan penelitian ini, untuk mengetahui apa penyebab kemunculan sertifikat ganda dikabupaten kolaka, siapa yang harus disalahkan dan bagaimana meminalisir terbitnya sertifikat gand...
Problematika Penerbitan Sertipikat Elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman
Problematika Penerbitan Sertipikat Elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman
The issuance of electronic land certificates at the Sleman Land Office represents a key component of Indonesia’s national digital transformation agenda for land administration, for...
KEPASTIAN HUKUM PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK MILIK AKIBAT CACAT ADMINISTRATIF
KEPASTIAN HUKUM PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK MILIK AKIBAT CACAT ADMINISTRATIF
Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Pokok Agraria telah memberikan landasan hukum baik bagi pemerintah dalam tugasnya sebagai pelaksana dari peraturan perundang-undang...
PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN PADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA DENPASAR BERBASIS ELEKTRONIK
PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN PADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA DENPASAR BERBASIS ELEKTRONIK
Sistem Pendaftaran Hak Tanggungan Elektronik akan dikelola oleh Menteri Pertanian Perencanaan/Kepala Peraturan Badan Pertanahan Tahun 2020 Nomor 5 Tentang Pelayanan Hak Tanggunga...
STRATEGI BADAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH DALAM MENANGGULANGI SERTIFIKAT GANDA
STRATEGI BADAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH DALAM MENANGGULANGI SERTIFIKAT GANDA
Adanya berbagai inovasi mengenai pelayanan telah banyak dilakukan oleh sebagian besar instansi publik. Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan kualitas pelayana...

