Javascript must be enabled to continue!
Efektivitas PelayananKantor PertanahanKabupaten Tegal dalam Penertiban Sertifikat Tanah
View through CrossRef
Banyaknya tuntutan masyarakat luas terhadap prinsip-prinsip tranparansi dan akuntabilitas publik, sebagaimana halnya Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal selaku badan publik yang pada dasarnya berkewajiban memberikan pelayanan yang prima terhadap masyarakat. Seperti yang sudah ditetapkan di dalam Peraturan Kepala BPN R.I No. 1 Tahun 2010 mengenai standar pelayanan dan pengaturan pertanahan. Bentuk pelayanan prima yang dimaksud berupa efektifitas pelayanan dalam penerbitan sertifikat tanah. Tetapi dalam penerbitan sertifikat tanah yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal masih kurang efektif karena kurangnya memberikan informasi tentang kejelasan proses penerbitan sertifikat tanah. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa efektifitas pelayanan di Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal dalam penerbitan sertifikat tanah. Tipe penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, merupakan penelitian yang mendeskripsikan gambaran mengenai efektifiatas pelayanan di Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal dalam penerbitan sertifikat tanah. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan observasi. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa, pelayanan penerbitan sertifikat tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal kurang efektif. Belum sesuai standar pelayanan dan pengaturan pertanahan yang berlaku. Faktor yang menghambat dalam penerbitan sertifikat tanah yaitu masyarakat kurang memahanmi persyaratan atau prosedurnya, karena kurangnya sosialiasasi secara langsung dari pihak Kantor Pertanahan kepada masyarakat. Dari hambatan tersebut secara tidak langsung mempengaruhi kinerja pelayanan dan ketepatan waktu yang telah ditetapkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal. Maka seharusnya Kantor Pertanahan mengadakan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat mengenai penerbitan sertifikat tanah.
Universitas Pancasakti
Title: Efektivitas PelayananKantor PertanahanKabupaten Tegal dalam Penertiban Sertifikat Tanah
Description:
Banyaknya tuntutan masyarakat luas terhadap prinsip-prinsip tranparansi dan akuntabilitas publik, sebagaimana halnya Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal selaku badan publik yang pada dasarnya berkewajiban memberikan pelayanan yang prima terhadap masyarakat.
Seperti yang sudah ditetapkan di dalam Peraturan Kepala BPN R.
I No.
1 Tahun 2010 mengenai standar pelayanan dan pengaturan pertanahan.
Bentuk pelayanan prima yang dimaksud berupa efektifitas pelayanan dalam penerbitan sertifikat tanah.
Tetapi dalam penerbitan sertifikat tanah yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal masih kurang efektif karena kurangnya memberikan informasi tentang kejelasan proses penerbitan sertifikat tanah.
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa efektifitas pelayanan di Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal dalam penerbitan sertifikat tanah.
Tipe penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, merupakan penelitian yang mendeskripsikan gambaran mengenai efektifiatas pelayanan di Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal dalam penerbitan sertifikat tanah.
Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan observasi.
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa, pelayanan penerbitan sertifikat tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal kurang efektif.
Belum sesuai standar pelayanan dan pengaturan pertanahan yang berlaku.
Faktor yang menghambat dalam penerbitan sertifikat tanah yaitu masyarakat kurang memahanmi persyaratan atau prosedurnya, karena kurangnya sosialiasasi secara langsung dari pihak Kantor Pertanahan kepada masyarakat.
Dari hambatan tersebut secara tidak langsung mempengaruhi kinerja pelayanan dan ketepatan waktu yang telah ditetapkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal.
Maka seharusnya Kantor Pertanahan mengadakan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat mengenai penerbitan sertifikat tanah.
Related Results
DAMPAK PENCEMARAN TANAH DAN LANGKAH PENCEGAHAN
DAMPAK PENCEMARAN TANAH DAN LANGKAH PENCEGAHAN
Tanah merupakan bagian penting dalam menunjang kehidupan makhluk hidup di muka bumi. Seperti kita ketahui rantai makanan bermula dari tumbuhan. Manusia, hewan hidup dari tumbuhan. ...
TINJAUAN YURIDIS KEKUATAN HUKUM SERTIFIKAT TANAH ELEKTRONIK BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG NOMOR 1 TAHUN 2021
TINJAUAN YURIDIS KEKUATAN HUKUM SERTIFIKAT TANAH ELEKTRONIK BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG NOMOR 1 TAHUN 2021
Sertifikat tanah merupakan dokumen bukti hak kepemilikan atas tanah sebagai produk akhir dari proses pendaftaran tanah. Tujuan penelitian untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman...
PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH SENGKETA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUPANG
PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH SENGKETA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUPANG
Pembatalan sertifikat hak milik atas tanah ialah hal penting dalam sistematika pendaftaran tanah agar memiliki legalitas serta kepastian hukum yang kuat, dilihat dari prakteknya ma...
Kajian Teoritis Pengelolaan Bank Tanah Dalam Rangka Perwujudan Reforma Agraria
Kajian Teoritis Pengelolaan Bank Tanah Dalam Rangka Perwujudan Reforma Agraria
Latar belakang pembentukan Bank Tanah adalah untuk memberikan jaminan penyediaan tanah untuk kepentingan ekonomi berkeadilan, yang salah satunya adalah Reforma Agraria. Tujuan dari...
Pemecahan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Perorangan Lebih dari 5 (Lima) Bidang di Desa Babakancaringin Cianjur dalam Terwujudnya Kepastian Hukum
Pemecahan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Perorangan Lebih dari 5 (Lima) Bidang di Desa Babakancaringin Cianjur dalam Terwujudnya Kepastian Hukum
Abstract .The process of splitzing land ownership certificates is regulated in the Regulation of the Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 1 of 2010 ...
Nur Puspita Sari
Nur Puspita Sari
Limbah masker yang sulit didaur ulang secara alami menjadikan masalah bagi lingkungan. Masker memiliki sifat terluar menolak air, bagian tengah bersifat menahan virus, dan paling d...
PROBLEMATIKA SERTIFIKAT GANDA HAK MILIK ATAS TANAH DI KOMPLEKS TDM 2
PROBLEMATIKA SERTIFIKAT GANDA HAK MILIK ATAS TANAH DI KOMPLEKS TDM 2
Hak atas tanah merupakan hak dasar sangat berarti bagi masyarakat untuk harkat dan kebebasan diri seseorang. Di sisi lain, adalah kewajiban negara memberikan jaminan kepastian huku...
FORAMINIFERA BENTONIK SEBAGAI BIOINDIKATOR KUALITAS PERAIRAN TERUMBU KARANG DI PULAU TEGAL, TELUK LAMPUNG, LAMPUNG
FORAMINIFERA BENTONIK SEBAGAI BIOINDIKATOR KUALITAS PERAIRAN TERUMBU KARANG DI PULAU TEGAL, TELUK LAMPUNG, LAMPUNG
Foraminifera telah banyak digunakan sebagai indikator kualitas perairan sekitar terumbu karang di Indonesia berdasarkan perbandingan kelompok foraminifera bentonik tertentu. Studi ...

