Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

Perlindungan Hukum terhadap Perawat dalam Pelimpahan Kewenangan Tindakan Medis oleh Dokter di Puskesmas Rawat Inap

View through CrossRef
The delegation of medical authority from physicians to nurses is a common practice in primary healthcare services, particularly in inpatient public health centers, as a response to limited medical personnel and the demand for continuous healthcare services. However, delegation that is not conducted in accordance with legal provisions may lead to legal uncertainty and increased risks for nurses. This study aims to analyze legal protection for nurses in the delegation of medical authority by physicians in inpatient public health centers. The research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches through the examination of legal doctrines and principles related to authority, delegation, and mandate. The findings indicate that although the legal framework governing the delegation of medical authority is normatively well established, its implementation remains suboptimal, particularly with regard to written delegation, physician supervision, and legal awareness among healthcare professionals. Verbal delegation practices and unclear boundaries of authority weaken legal protection for nurses and increase the risk of legal liability. This study emphasizes that delegation of medical authority conducted in writing, on a case-by-case basis, based on nurses’ competencies, and under physician supervision is a fundamental prerequisite for ensuring legal certainty, professional protection, and patient safety.
Title: Perlindungan Hukum terhadap Perawat dalam Pelimpahan Kewenangan Tindakan Medis oleh Dokter di Puskesmas Rawat Inap
Description:
The delegation of medical authority from physicians to nurses is a common practice in primary healthcare services, particularly in inpatient public health centers, as a response to limited medical personnel and the demand for continuous healthcare services.
However, delegation that is not conducted in accordance with legal provisions may lead to legal uncertainty and increased risks for nurses.
This study aims to analyze legal protection for nurses in the delegation of medical authority by physicians in inpatient public health centers.
The research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches through the examination of legal doctrines and principles related to authority, delegation, and mandate.
The findings indicate that although the legal framework governing the delegation of medical authority is normatively well established, its implementation remains suboptimal, particularly with regard to written delegation, physician supervision, and legal awareness among healthcare professionals.
Verbal delegation practices and unclear boundaries of authority weaken legal protection for nurses and increase the risk of legal liability.
This study emphasizes that delegation of medical authority conducted in writing, on a case-by-case basis, based on nurses’ competencies, and under physician supervision is a fundamental prerequisite for ensuring legal certainty, professional protection, and patient safety.

Related Results

PELIMPAHAN WEWENANG DOKTER KEPADA PROFESI PERAWAT DALAM TINDAKAN MEDIS DARI PERSPEKTIF HUKUM
PELIMPAHAN WEWENANG DOKTER KEPADA PROFESI PERAWAT DALAM TINDAKAN MEDIS DARI PERSPEKTIF HUKUM
Masalah perlindungan hukum terhadap profesi perawat dalam melakukan tindakan medis dewasa ini sering kali kurang menjadi perhatian karena perawat mempuyai kompetensi dalam menjalan...
Dokter Muda yang Melakukan Kelalaian Dalam Melaksanakan Pelimpahan Tugas Dokter Pembimbing
Dokter Muda yang Melakukan Kelalaian Dalam Melaksanakan Pelimpahan Tugas Dokter Pembimbing
AbstractThe development of science in the medical field increase the participation of student medical in the medical services to patients. Student’s get the opportunity to do clini...
Analisis Faktor yang Memengaruhi Kelengkapan Pengisian Berkas Rekam Medis Rawat Inap
Analisis Faktor yang Memengaruhi Kelengkapan Pengisian Berkas Rekam Medis Rawat Inap
Rekam medis merupakan berkas yang berisi catatan dan dokumen yang terdiri dari identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pa...
Perlindungan Hukum bagi Dokter dalam Menangani Keadaan Medis Darurat Berdasarkan Implied Concent
Perlindungan Hukum bagi Dokter dalam Menangani Keadaan Medis Darurat Berdasarkan Implied Concent
Dokter sebagai komponen utama pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat mempunyai peranan penting karena terkait langsung dengan pemberian pelayanan kesehatan dan mutu pelayana...
PERSEPSI DAN PRAKTIK KEPERAWATAN SPIRITUAL PADA PASIEN RAWAT INAP DI RUMAH SAKIT UMUM ISLAM BANYUBENING BOYOLALI
PERSEPSI DAN PRAKTIK KEPERAWATAN SPIRITUAL PADA PASIEN RAWAT INAP DI RUMAH SAKIT UMUM ISLAM BANYUBENING BOYOLALI
ABSTRAK : Pasien rawat inap membutuhkan tidak hanya perawatan fisik namun juga perawatan spiritual. Perawat berusaha untuk memberikan perawatan holistik, termasuk perawatan spiritu...
Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Turnover Intention Perawat
Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Turnover Intention Perawat
Salah satu masalah yang berpengaruh dengan tenaga kerja dalam suatu organisasi adalah tingkat turnover yang tinggi. Data turnover perawat Rumah Sakit Permata Depok yang diperoleh a...
Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia
Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta memahami urgensi pengaturan AI dalam UU Hak Cipta di Indonesia serta potensi AI sebagai subjek hukum dalam sistem hukum di Indonesia...
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PERDATA RUMAH SAKIT TERHADAP TINDAKAN MEDIS DOKTER MITRA YANG MERUGIKAN PASIEN
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PERDATA RUMAH SAKIT TERHADAP TINDAKAN MEDIS DOKTER MITRA YANG MERUGIKAN PASIEN
Rumah sakit tidak saja bersifat kuratif tetapi juga bersifat pemulihan (rehabilitatif), promosi kesehatan (promotif) dan pencegahan (preventif). Dalam hal sumber daya manusia Pasal...

Back to Top