Javascript must be enabled to continue!
Focus Group Discussion Penyesesuaian dan Pengharmonisan Rancangan Qanun Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Aceh Utara
View through CrossRef
Barang Milik Daerah mempunyai fungsi yang fungdamental terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, namun dalam implementasinya masih terbatas payung hukum bagi yang telah diatur melalui Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang masih berpedoman pada PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah. Kegiatan pengabdian ini dilakukan dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD) dengan tahapan penyampaian materi, tanya jawab dan wawancara. Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan masukan terhadap penyesesuaian dan pengharmonisan rancangan qanun tentang pengelolaan barang milik daerah Kabupaten Aceh Utara. Peserta dalam kegiatan ini adalah unsur Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang merupakan pelbagai pihak yang mempunyai keterkaitan dengan pengelolaan barang milik daerah, masyarakat dan akademisi. Setelah Focus Group Discussion (FGD dilaksanakan, draft qanun mendapatkan masukan terhadap rancangan qanun mengenai pengelolaan barang milik daerah Kabupaten Aceh Utara, antara lain diperlukan kelengkapan penatausahaanbarang milik daerah secara sempurna mulai dari tahapan perencanaan sampai dengan tahapanpemusnahanasetmilikdaerahKabupatenAcehUtara. Selain itu, diperlukan untuk memelihara dan mengamankan barang milik daerah supaya nilai maupun kulitas aset selalu terjaga. Kemudian diperlukan pemahaman yang baik bagi pengelola barang milik daerah supaya mampu melakukan pengelolaan dengan baik dan benar sesuai dengan mekanisme ketentuan undang-undang
LPPM Universitas Malikussaleh
Title: Focus Group Discussion Penyesesuaian dan Pengharmonisan Rancangan Qanun Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Aceh Utara
Description:
Barang Milik Daerah mempunyai fungsi yang fungdamental terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, namun dalam implementasinya masih terbatas payung hukum bagi yang telah diatur melalui Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang masih berpedoman pada PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah.
Kegiatan pengabdian ini dilakukan dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD) dengan tahapan penyampaian materi, tanya jawab dan wawancara.
Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan masukan terhadap penyesesuaian dan pengharmonisan rancangan qanun tentang pengelolaan barang milik daerah Kabupaten Aceh Utara.
Peserta dalam kegiatan ini adalah unsur Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang merupakan pelbagai pihak yang mempunyai keterkaitan dengan pengelolaan barang milik daerah, masyarakat dan akademisi.
Setelah Focus Group Discussion (FGD dilaksanakan, draft qanun mendapatkan masukan terhadap rancangan qanun mengenai pengelolaan barang milik daerah Kabupaten Aceh Utara, antara lain diperlukan kelengkapan penatausahaanbarang milik daerah secara sempurna mulai dari tahapan perencanaan sampai dengan tahapanpemusnahanasetmilikdaerahKabupatenAcehUtara.
Selain itu, diperlukan untuk memelihara dan mengamankan barang milik daerah supaya nilai maupun kulitas aset selalu terjaga.
Kemudian diperlukan pemahaman yang baik bagi pengelola barang milik daerah supaya mampu melakukan pengelolaan dengan baik dan benar sesuai dengan mekanisme ketentuan undang-undang.
Related Results
DAMPAK TEKNOLOGI TERHADAP PROSES BELAJAR MENGAJAR
DAMPAK TEKNOLOGI TERHADAP PROSES BELAJAR MENGAJAR
DAFTAR PUSTAKAAditama, M. H. R., & Selfiardy, S. (2022). Kehidupan Mahasiswa Kuliah Sambil Bekerja di Masa Pandemi Covid-19. Kidspedia: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 3(...
PENGARUH PENATAUSAHAAN DAN PENERTIBAN BARANG MILIK DAERAH TERHADAP PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH
PENGARUH PENATAUSAHAAN DAN PENERTIBAN BARANG MILIK DAERAH TERHADAP PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penatausahaan dan penertiban barang milik daerah terhadap pengamanan barang milik daerah secara parsial dan simultan di Pemerinta...
Pembatalan Qanun Aceh Melalui Executive Review Dan Judicial Review
Pembatalan Qanun Aceh Melalui Executive Review Dan Judicial Review
Abstrak: Qanun merupakan pengganti dari istilah peraturan daerah yang dikhususkan untuk Provinsi Aceh sebagai salah satu bentuk otonomi khusus. Di dalam hierarki peraturan perundan...
URGENSI PENGATURAN HUKUM PENYIARAN ACEH BERBASIS KEARIFAN LOKAL DALAM MENGAKTUALISASI NILAI ISLAM DAN BUDAYA MASYARAKAT ACEH
URGENSI PENGATURAN HUKUM PENYIARAN ACEH BERBASIS KEARIFAN LOKAL DALAM MENGAKTUALISASI NILAI ISLAM DAN BUDAYA MASYARAKAT ACEH
Penelitian ini bertujuan menganalisis: (1). Pengaturan Hukum Penyiaran Aceh dalam mengaktualisasi nilai keislaman dan Kearifan budaya local masyarakat Aceh (2) Program Penyiaran Ac...
SANKSI BAGI PELAKU ZINA
SANKSI BAGI PELAKU ZINA
Penalties for adulterers have been regulated by law in a number of countries with their respective sanctions. One such arrangement is through Aceh Qanun No. 6 of 2014 concerning th...
Tinjauan Yuridis Tentang Dualisme Kewenangan Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak (Kajian Hukum Di Provinsi Aceh)
Tinjauan Yuridis Tentang Dualisme Kewenangan Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak (Kajian Hukum Di Provinsi Aceh)
Pemberlakuan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Qanun Jinayat turut mempengaruhi sistem peradilan pidana anak di Aceh, dimana sebelumnya perkara anak yang berkonflik dengan hukum dip...
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BARANG ASET KANTOR PENGHUBUNG KABUPATEN BUTON DI KOTA KENDARI
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BARANG ASET KANTOR PENGHUBUNG KABUPATEN BUTON DI KOTA KENDARI
Tujuan penelitian yaitu Untuk mengetahui Pertanggungjawaban Barang Milik Daerah pada Kantor Penghubung Kabupaten Buton Di Kota Kendari dan juga mengetahui faktor-faktor yang mempe...
Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Perhubungan Kota Dumai
Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Perhubungan Kota Dumai
Pengelolaan barang milik daerah saat ini menjadi salah satu aspek yang perlu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan. Pengelolaa...

