Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

PENDEKATAN LOBBY POLITIK DALAM MEMPEROLEH DUKUNGAN DAN MERAIH JABATAN KEPALA DINAS DAERAH KEBUPATEN BUTON TENGAH

View through CrossRef
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendekatan lobby politik dalam memperoleh dukungan dan meraih jabatan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tengah. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan metode analisis interaktif yang terdiri tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.             Berdasarkan pembahasan di atas maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: Lobby Politik Dalam Memperoleh Dukungan Dan Meraih Jabatan Kepala Dinas Daerah Buton Tengah dan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Zorack 1990 yaitu pendekatan jalur langsung, jalur sosial, jalur koalisi dan jalur akar rumput. Pendekatan lobi jalur langsung dalam kegiatan yang merupakan komunikasi langsung untuk berhubungan atau bertatap muka langsung dengan pembuat kebijakan. Lobi dapat dikatakan sukses jika perencanaan di awal cukup terperinci dan orang yang melakukan lobi harus memiliki pengetahuan mendalam terkait visi misi dan arah dukungan politik Pendekatan lobi jalur sosial melibatkan memanfaatkan jaringan sosial, hubungan personal, dan dukungan dari individu atau kelompok dalam komunitas atau masyarakat tertentu. Ini adalah salah satu bentuk lobi yang mengandalkan interaksi pribadi dan koneksi dalam upaya untuk memengaruhi proses pemilihan atau penunjukan kepala dinas. Pendektan lobi jalur koalisi untuk menduduki jabatan kepala dinas di Kabupaten Buton Tengah pelobi lewat jalur koalisi pimpinan partai koaliasi atau Anggota DPRD. Kerena itu lobi politik sering kali dianggap sebagai bagian dari proses mencapai kesepakatan politik antara berbagai pihak. Sementara didalam sebuah organisasi biasanya lobi dilakukan untuk membujuk pihak-pihak tertentu yang berwenang dalam pengambilan keputusan agar kepentingan mereka dapat terakomodasi dalam proses pengambilam keputusan agar kepentingan mereka dapat terakomodasi dalam proses pengambilan keputusan organisasi Pendekatan lobi akar rumput adalah upaya terorganisir yang dilakukan oleh pelobi dengan memanfaatkan dukungan spontan di tingkat lokal untuk mewujudkan perubahan kebijakan di tingkat lokal, gerakan akar rumput dianggap sebagai upaya dari bawah ke atas.
Title: PENDEKATAN LOBBY POLITIK DALAM MEMPEROLEH DUKUNGAN DAN MERAIH JABATAN KEPALA DINAS DAERAH KEBUPATEN BUTON TENGAH
Description:
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendekatan lobby politik dalam memperoleh dukungan dan meraih jabatan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tengah.
Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.
Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling.
Teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi.
Sedangkan teknik analisis data menggunakan metode analisis interaktif yang terdiri tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
            Berdasarkan pembahasan di atas maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: Lobby Politik Dalam Memperoleh Dukungan Dan Meraih Jabatan Kepala Dinas Daerah Buton Tengah dan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Zorack 1990 yaitu pendekatan jalur langsung, jalur sosial, jalur koalisi dan jalur akar rumput.
Pendekatan lobi jalur langsung dalam kegiatan yang merupakan komunikasi langsung untuk berhubungan atau bertatap muka langsung dengan pembuat kebijakan.
Lobi dapat dikatakan sukses jika perencanaan di awal cukup terperinci dan orang yang melakukan lobi harus memiliki pengetahuan mendalam terkait visi misi dan arah dukungan politik Pendekatan lobi jalur sosial melibatkan memanfaatkan jaringan sosial, hubungan personal, dan dukungan dari individu atau kelompok dalam komunitas atau masyarakat tertentu.
Ini adalah salah satu bentuk lobi yang mengandalkan interaksi pribadi dan koneksi dalam upaya untuk memengaruhi proses pemilihan atau penunjukan kepala dinas.
Pendektan lobi jalur koalisi untuk menduduki jabatan kepala dinas di Kabupaten Buton Tengah pelobi lewat jalur koalisi pimpinan partai koaliasi atau Anggota DPRD.
Kerena itu lobi politik sering kali dianggap sebagai bagian dari proses mencapai kesepakatan politik antara berbagai pihak.
Sementara didalam sebuah organisasi biasanya lobi dilakukan untuk membujuk pihak-pihak tertentu yang berwenang dalam pengambilan keputusan agar kepentingan mereka dapat terakomodasi dalam proses pengambilam keputusan agar kepentingan mereka dapat terakomodasi dalam proses pengambilan keputusan organisasi Pendekatan lobi akar rumput adalah upaya terorganisir yang dilakukan oleh pelobi dengan memanfaatkan dukungan spontan di tingkat lokal untuk mewujudkan perubahan kebijakan di tingkat lokal, gerakan akar rumput dianggap sebagai upaya dari bawah ke atas.

Related Results

ANALISIS PENGATURAN PERIODE JABATAN KEPALA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
ANALISIS PENGATURAN PERIODE JABATAN KEPALA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah 1) untukmengetahui dan menganalisis kajian pengaturanpolitik hukum mengenai periode jabatan kepala desadi Indonesia berdasarkan Undang-Und...
Irlan Fery Jenis-Jenis Pajak Daerah, Retribusi Daerah Berpengaruh Terhadap Potensi Pendapatan Asli Daerah Era Covid-19
Irlan Fery Jenis-Jenis Pajak Daerah, Retribusi Daerah Berpengaruh Terhadap Potensi Pendapatan Asli Daerah Era Covid-19
Jenis-Jenis  Pajak  Daerah, Retribusi Daerah Berpengaruh Terhadap Potensi Pendapatan Asli Daerah Era Covid-19   Irlan Fery   Fakultas Ekonomi Akuntansi Seko...
Kewenangan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah dalam Pemerintahan Daerah Menurut Perspektif Hukum Administrasi Negara
Kewenangan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah dalam Pemerintahan Daerah Menurut Perspektif Hukum Administrasi Negara
Kondisi kekosongan jabatan Kepala Daerah terjadi karena akan berakhirnya masa jabatan kepala Daerah dan/atau adanya permasalahan hukum sehingga perlu adanya pengangkatan Pelaksana ...
KECEMASAN SAAT PANDEMI COVID 19: LITERATUR REVIEW Hardiyati, Efri Widianti, Taty Hernawaty Departemen Keperawatan Jiwa Poltekkes Kemenkes Mamuju Sulbar, Universitas Pad...
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MORTALITAS PADA PASIEN DENGAN FRAKTUR COSTA: Literature Review
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MORTALITAS PADA PASIEN DENGAN FRAKTUR COSTA: Literature Review
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MORTALITAS PADA PASIEN DENGAN FRAKTUR COSTA: Literature  Review Anna Tri Wahyuni1), Masfuri2),  Liya Arista3)1,2,3 Fakultas Ilmu Keperawatan Univers...
PENGATURAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA
PENGATURAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA
Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperj...
UAS ILMU POLITIK DAN PENDIDIKAN IPS
UAS ILMU POLITIK DAN PENDIDIKAN IPS
Ilmu Politik dan Pendidikan IPS merupakan dua bidang studi yang penting dalam memahami dan mempengaruhi dinamika politik dan partisipasi warga negara dalam suatu masyarakat. Mata k...
ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN SEKRETARIS DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN SEKRETARIS DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan Sekretaris Daerah pada tingkat Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Peraturan Perun...

Back to Top