Javascript must be enabled to continue!
Analisis Yuridis terhadap Penegakan Hukum Alih Fungsi Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan
View through CrossRef
This study examines the issue of law enforcement related to the conversion of Green Open Spaces (GOS) in urban areas. Using a normative juridical research method with legislative and conceptual approaches, this research analyzes the implementation of Law No. 26 of 2007 on Spatial Planning, which mandates the availability of GOS at a minimum of 30% of the total urban area. The findings indicate that law enforcement in GOS conversion faces multiple challenges, including inconsistent regulatory implementation, budget constraints, weak inter-agency coordination, and obstacles in monitoring and enforcement. The pressures of urban facility development and population growth due to urbanization further complicate efforts to preserve GOS. Optimizing the role of local governments in GOS protection and management is carried out through the implementation of the Spatial and Regional Planning involving various related agencies. The Ministry of Environment’s Adipura Program also plays a role in promoting enhanced environmental management performance by adhering to eight essential criteria within legal products related to environmental and ecosystem protection. This study recommends strengthening the GOS management system through improved inter-agency coordination, adequate budget provision, and the consistent application of firm sanctions.
Asosiasi Seni Desain dan Komunikasi Visual Indonesia
Title: Analisis Yuridis terhadap Penegakan Hukum Alih Fungsi Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan
Description:
This study examines the issue of law enforcement related to the conversion of Green Open Spaces (GOS) in urban areas.
Using a normative juridical research method with legislative and conceptual approaches, this research analyzes the implementation of Law No.
26 of 2007 on Spatial Planning, which mandates the availability of GOS at a minimum of 30% of the total urban area.
The findings indicate that law enforcement in GOS conversion faces multiple challenges, including inconsistent regulatory implementation, budget constraints, weak inter-agency coordination, and obstacles in monitoring and enforcement.
The pressures of urban facility development and population growth due to urbanization further complicate efforts to preserve GOS.
Optimizing the role of local governments in GOS protection and management is carried out through the implementation of the Spatial and Regional Planning involving various related agencies.
The Ministry of Environment’s Adipura Program also plays a role in promoting enhanced environmental management performance by adhering to eight essential criteria within legal products related to environmental and ecosystem protection.
This study recommends strengthening the GOS management system through improved inter-agency coordination, adequate budget provision, and the consistent application of firm sanctions.
.
Related Results
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) DI KOTA PALEMBANG
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) DI KOTA PALEMBANG
Ruang Terbuka Hijau (RTH) dapat didefinisikan sebagai ruang terbuka, dimana merupakan tempat tumbuh tanaman, baik tanaman yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ru...
Strategi Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Ditinjau dari Aspek Pertanahan
Strategi Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Ditinjau dari Aspek Pertanahan
ABSTRAKRuang terbuka hijau (RTH) merupakan area yang wajib disediakan untuk wilayah kota dan perkotaan dengan proporsi sebesar 30% dari total wilayah. Fakta di lapangan menunjukkan...
ANALISIS KECUKUPAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) KOTA LANGSA MENGGUNAKAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS
ANALISIS KECUKUPAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) KOTA LANGSA MENGGUNAKAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS
Tujuan dari penelitian ini untuk mengidentifikasi kondisi yang ada di lapangan (eksisting) ruang terbuka hijau di Kota Langsa, melihat perubahan ruang terbuka hijau di Kota Langsa ...
Perubahan Fungsi Bangunan Di Koridor Jalan Sirajudin-Banjarsari Akibat Keberadaan Kawasan Pendidikan Di Kelurahan Tembalang Semarang Jawa Tengah
Perubahan Fungsi Bangunan Di Koridor Jalan Sirajudin-Banjarsari Akibat Keberadaan Kawasan Pendidikan Di Kelurahan Tembalang Semarang Jawa Tengah
<span style="color: #444444; font-family: HelveticaNeue, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 11.9px; line-height: 21px;">Kawasan Tembalang diperuntukka...
Alih Kode dalam Video Blog Farida Nurhan pada Youtube
Alih Kode dalam Video Blog Farida Nurhan pada Youtube
Keragaman bahasa di Indonesia dapat memunculkan adanya peristiwa kontak bahasa. Munculnya kontak bahasa inilah yang menyebabkan adanya beberapa peristiwa, salah satunya adalah alih...
Analisis Fungsi Kawasan Alun-Alun sebagai Ruang Terbuka Publik di Perkotaan Namlea, Kabupaten Buru
Analisis Fungsi Kawasan Alun-Alun sebagai Ruang Terbuka Publik di Perkotaan Namlea, Kabupaten Buru
Alun-alun sebagai ruang terbuka publik memiliki peran penting dalam ruang kota, terutama pada wilayah perkotaan menengah yang sedang berkembang. Penelitian ini dilakukan untuk meng...
Penegakan Hukum dan Kedaulatan Pada Wilayah Perbatasan Negara Oleh Tentara Nasional Indonesia di Provinsi Sulawesi Utara
Penegakan Hukum dan Kedaulatan Pada Wilayah Perbatasan Negara Oleh Tentara Nasional Indonesia di Provinsi Sulawesi Utara
Sulawesi Utara sebagai salah satu wilayah Republik Indonesia memiliki kawasan laut yang luas dan berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga. Potensi alam besar yang bersumbe...
ALIH KODE DAN CAMPUR KODE DALAM PROSES PENGAJARAN BAHASA INDONESIA
ALIH KODE DAN CAMPUR KODE DALAM PROSES PENGAJARAN BAHASA INDONESIA
Alih kode dan campur kode merupakan salah satu fenomena di lingkungan sekolah berbasis kurikulum internasional saat ini.Alih kode dan campur kode tidak hanya terjadi di luar kelas ...

