Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

Analisis Yuridis terhadap Penegakan Hukum Alih Fungsi Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan

View through CrossRef
This study examines the issue of law enforcement related to the conversion of Green Open Spaces (GOS) in urban areas. Using a normative juridical research method with legislative and conceptual approaches, this research analyzes the implementation of Law No. 26 of 2007 on Spatial Planning, which mandates the availability of GOS at a minimum of 30% of the total urban area. The findings indicate that law enforcement in GOS conversion faces multiple challenges, including inconsistent regulatory implementation, budget constraints, weak inter-agency coordination, and obstacles in monitoring and enforcement. The pressures of urban facility development and population growth due to urbanization further complicate efforts to preserve GOS. Optimizing the role of local governments in GOS protection and management is carried out through the implementation of the Spatial and Regional Planning  involving various related agencies. The Ministry of Environment’s Adipura Program also plays a role in promoting enhanced environmental management performance by adhering to eight essential criteria within legal products related to environmental and ecosystem protection. This study recommends strengthening the GOS management system through improved inter-agency coordination, adequate budget provision, and the consistent application of firm sanctions.  
Title: Analisis Yuridis terhadap Penegakan Hukum Alih Fungsi Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan
Description:
This study examines the issue of law enforcement related to the conversion of Green Open Spaces (GOS) in urban areas.
Using a normative juridical research method with legislative and conceptual approaches, this research analyzes the implementation of Law No.
26 of 2007 on Spatial Planning, which mandates the availability of GOS at a minimum of 30% of the total urban area.
The findings indicate that law enforcement in GOS conversion faces multiple challenges, including inconsistent regulatory implementation, budget constraints, weak inter-agency coordination, and obstacles in monitoring and enforcement.
The pressures of urban facility development and population growth due to urbanization further complicate efforts to preserve GOS.
Optimizing the role of local governments in GOS protection and management is carried out through the implementation of the Spatial and Regional Planning  involving various related agencies.
The Ministry of Environment’s Adipura Program also plays a role in promoting enhanced environmental management performance by adhering to eight essential criteria within legal products related to environmental and ecosystem protection.
This study recommends strengthening the GOS management system through improved inter-agency coordination, adequate budget provision, and the consistent application of firm sanctions.
 .

Related Results

Strategi Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Ditinjau dari Aspek Pertanahan
Strategi Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Ditinjau dari Aspek Pertanahan
ABSTRAKRuang terbuka hijau (RTH) merupakan area yang wajib disediakan untuk wilayah kota dan perkotaan dengan proporsi sebesar 30% dari total wilayah. Fakta di lapangan menunjukkan...
ANALISIS KECUKUPAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) KOTA LANGSA MENGGUNAKAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS
ANALISIS KECUKUPAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) KOTA LANGSA MENGGUNAKAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS
Tujuan dari penelitian ini untuk mengidentifikasi kondisi yang ada di lapangan (eksisting) ruang terbuka hijau di Kota Langsa, melihat perubahan ruang terbuka hijau di Kota Langsa ...
Alih Kode dalam Video Blog Farida Nurhan pada Youtube
Alih Kode dalam Video Blog Farida Nurhan pada Youtube
Keragaman bahasa di Indonesia dapat memunculkan adanya peristiwa kontak bahasa. Munculnya kontak bahasa inilah yang menyebabkan adanya beberapa peristiwa, salah satunya adalah alih...
Penegakan Hukum dan Kedaulatan Pada Wilayah Perbatasan Negara Oleh Tentara Nasional Indonesia di Provinsi Sulawesi Utara
Penegakan Hukum dan Kedaulatan Pada Wilayah Perbatasan Negara Oleh Tentara Nasional Indonesia di Provinsi Sulawesi Utara
Sulawesi Utara sebagai salah satu wilayah Republik Indonesia memiliki kawasan laut yang luas dan berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga. Potensi alam besar yang bersumbe...
EVALUASI MENGENAI KUANTITAS DAN KUALITAS RUANG TERBUKA HIJAU DI WILAYAH DKI JAKARTA
EVALUASI MENGENAI KUANTITAS DAN KUALITAS RUANG TERBUKA HIJAU DI WILAYAH DKI JAKARTA
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi ruang terbuka hijau (RTH)di wilayah DKI Jakarta, evaluasi yang dilakukan adalah dari segikuantitas dan kualitas. Kuantitas yaitu jumlah ...
ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEHIDUPAN PENDUDUK DI KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN DEMAK
ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEHIDUPAN PENDUDUK DI KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN DEMAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Perubahan fungsi lahan pertanian, 2) Dampaknya alih fungsi lahan terhadap kehidupan pendudukyang meliputi luas kepemilikan lahan, alih...
Penegakan Hukum dalam Rangka Penataan Ruang Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan
Penegakan Hukum dalam Rangka Penataan Ruang Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan
Proses penegakan hukum atas pelanggaran penataan ruang merupakan hal yang sangat penting dalam revitalisasi peta rencana tata ruang. Salah satu masalah yang seringkali ditemukan da...
ISUE STRATEGIS KAWASAN HUTAN PADA PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH
ISUE STRATEGIS KAWASAN HUTAN PADA PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH
Tata ruang adalah wujud dari struktur ruang dan pola ruang; Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah. Penetapan Kawasan Hutan adalah suatu penegasan tentan...

Back to Top