PERTIMBANGAN HAKIM MEMUTUS PRAPERADILAN SAH TIDAKNYA PENGHENTIAN PENYIDIKAN PERKARA DUGAAN KORUPSI (STUDI PUTUSAN NO. 1/PID.PRA/2022/PN KLN)

<p>Abstrak: Artikel ini menganalisis hukum acara pidana terkait dengan kesesuaian pertimbangan hakim memutus praperadilan sah tidaknya penghentian penyidikan perkara dugaan korupsi dalam Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Kln. Kewenangan praperadilan merupakan wewenang pengadilan negeri yang diatur pada Bab X tentang Wewenang Pengadilan untuk Mengadili Pasal 77 hingga Pasal 83 KUHAP. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan hakim memutus praperadilan sah tidaknya penghentian penyidikan perkara dugaan korupsi dalam Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Kln dengan ketentuan KUHAP. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini bersifat preskriptif. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan studi kepustakaan dan jenis bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan untuk menjawab permasalahan dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus praperadilan sah tidaknya penghentian penyidikan perkara dugaan korupsi dalam Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Kln telah sesuai dengan ketentuan Pasal 77 KUHAP karena merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Klaten dan objek praperadilan terkait sah tidaknya penghentian penyidikan. Pertimbangan hakim dalam menentukan legal standing LP3HI sebagai pihak ketiga didasarkan pada statusnya sebagai badan hukum dan keabsahannya sebagai pemohon.<br />Kata Kunci: Pertimbangan Hakim; Praperadilan; Sah Tidaknya Penghentian Penyidikan; Korupsi.<br /><em>Abstract: This article analyzez the criminal procedural law related to the suitability of legal consideration of the judge to decide pretrial whether or not the termination of investigations into cases of alleged corruption Verdict Number 1/Pid.Pra/2022/Pn Kln. Pretrial authority is the authority of district court which is regulated in Chapter X on the Authority of the Court to Adjudicate Article 77 to Article 83 of the Criminal Procedure Code. The purpose of this article is to determine the suitability of legal consideration of the judge to decide pretrial whether or not the termination of investigations in Verdict Number 1/Pid.Pra/2022/Pn Kln with provisions of the Criminal Procedure Code. The research method used is normative legal research. This research is prescriptive. The techniques used in collecting legal materials is literature study and the types of legal materials used are primary and secondary legal materials. Based on the results of the research and discussion to answer the problem, the judge’s consideration in deciding whether or not the termination of investigations into cases of alleged corruption in Verdict Number 1/Pid.Pra/2022/PN Kln is in accordance with the provisions of Article 77 of the Criminal Procedure Code because it is the jurisdiction of The Klaten District Court an the object of the pretrial is related to the whether or not the termination of investigations. The judge’s consideration in determining LP3HI’s legal standing as a third parties is based on its status as a legal entity and validity as an applicant.</em><br /><em>Keywords: Judge’s Consideration; Pretrial; Whether or Not the Termination of Investigations; Corruption.</em></p>