Javascript must be enabled to continue!
Akibat Hukum Dari Pembatalan Perjanjian Kerjasama
View through CrossRef
Agreement is a legal relationship between two or more parties based on an agreement to give rise to legal consequences of rights and obligations for both parties. Cancellation of the agreement can only be done if it is known that there was an oversight, fraud, or coercion from one of the parties when making the agreement. Oversight, fraud, or coercion are reasons that can cancel the agreement. This study aims to analyze the legal consequences of the cancellation of the cooperation agreement according to the Civil Code (KUH Perdata) and the legal remedies that can be taken by the parties as a result of the cancellation of the cooperation agreement. This type of research is normative legal research using a statutory approach. The results of the study show that the legal consequence of canceling the cooperation agreement is returning to its original position as it was before the agreement occurred. Meanwhile, the legal remedy resulting from the cancellation of the cooperation agreement is actively asking for the cancellation of the agreement which does not fulfill its subjective requirements in court or passively waiting for the opposing party to submit an annulment in court.
Politeknik Pratama Purwokerto
Title: Akibat Hukum Dari Pembatalan Perjanjian Kerjasama
Description:
Agreement is a legal relationship between two or more parties based on an agreement to give rise to legal consequences of rights and obligations for both parties.
Cancellation of the agreement can only be done if it is known that there was an oversight, fraud, or coercion from one of the parties when making the agreement.
Oversight, fraud, or coercion are reasons that can cancel the agreement.
This study aims to analyze the legal consequences of the cancellation of the cooperation agreement according to the Civil Code (KUH Perdata) and the legal remedies that can be taken by the parties as a result of the cancellation of the cooperation agreement.
This type of research is normative legal research using a statutory approach.
The results of the study show that the legal consequence of canceling the cooperation agreement is returning to its original position as it was before the agreement occurred.
Meanwhile, the legal remedy resulting from the cancellation of the cooperation agreement is actively asking for the cancellation of the agreement which does not fulfill its subjective requirements in court or passively waiting for the opposing party to submit an annulment in court.
Related Results
Perkembangan Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Dasar Pembatalan Perjanjian Dalam Sistem Hukum Perjanjian Di Indonesia
Perkembangan Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Dasar Pembatalan Perjanjian Dalam Sistem Hukum Perjanjian Di Indonesia
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan doktrin penyalahgunaan keadaan sebagai dasar pembatalan perjanjian dalam sistem hukum civil law maupun common law, serta ...
Implementasi UN Model Law dalam Penolakan Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Arbitrase pada Perma 3/2023
Implementasi UN Model Law dalam Penolakan Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Arbitrase pada Perma 3/2023
Abstrak: Dalam UN Model Law terdapat ketentuan mengenai syarat-syarat agar dapat dilakukannya penolakan pelaksanaan dan pembatalan putusan arbitrase. Ketentuan tersebut diatur dala...
IMPLIKASI PERJANJIAN KAWIN PISAH HARTA DALAM PENANDATANGAN PERJANJIAN KREDIT
IMPLIKASI PERJANJIAN KAWIN PISAH HARTA DALAM PENANDATANGAN PERJANJIAN KREDIT
Perjanjian perkawinan adalah cara untuk mencegah konflik sebelum perkawinan. Bagi para pihak yang belum membuat dan berencana untuk membuatnya, atau mengubah perjanjian perkawinan ...
Konsep Dosa dalam Perjanjian Lama dan Hubungannya dengan Konsep Perjanjian
Konsep Dosa dalam Perjanjian Lama dan Hubungannya dengan Konsep Perjanjian
Abstract. This article discusses the relationship between the concept of sin in the Old Testament and the concept of the covenant. The thesis of this article is that the concept of...
POSISI HUKUM ADAT DALAM HUKUM KONTRAK NASIONAL INDONESIA
POSISI HUKUM ADAT DALAM HUKUM KONTRAK NASIONAL INDONESIA
<h2>Abstract</h2><p>Cepat atau lambat Indonesia akan memiliki hukum perjanjiannya sendiri. Alasan dari pernyataan ini adalah bahwa, pertama, hukum kontrak Indoens...
Posisi Hukum Adat dalam Hukum Kontrak Nasional Indonesia
Posisi Hukum Adat dalam Hukum Kontrak Nasional Indonesia
<p align="center"><strong><em>Abstract</em></strong></p><p><em>Sooner or later Indonesia will have its own law of contract. Reasons ...
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMBATALAN SERTIPIKAT YANG CACAT HUKUM
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMBATALAN SERTIPIKAT YANG CACAT HUKUM
Pembatalan sertipikat tanah dapat terjadi karena adanya kesalahan administrasi maupun cacat hukum sehingga mengakibatkan sertipikat tersebut tidak sah secara hukum. Dalam hal ini, ...
tugas resume hukum tata negara
tugas resume hukum tata negara
Hukum tata Negara dapar diartikan dalam arti sempit maupun dalam arti luas. Secara arti sempit hukum tata negara dapat diartikan hukum yang mengatur organisasi negra sedangkan dala...


