Javascript must be enabled to continue!
Implementasi Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang SOTK Pemerintah Desa di Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang
View through CrossRef
Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang SOTK Pemerintah Desa di Kecamatan Watukumpul. Tipe penelitian bersifat deskriptif, artinya menggambarkan fenomena secara empiris faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang SOTK Pemerintah Desa di Kecamatan Watukumpul. Hasil penelitian, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa merupakan satu sistem kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja perangkat desa. Pelaksanaan Nomor 84 Tahun 2015 tentang SOTK Pemerintah Desa di Kecamatan Watukumpul, didasarkan pada peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2015 tentang SOTK Desa dan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Juklak Perda No 3 Tahun 2015. Diawali dengan penjelasan dari Camat Watukumpul yang dapat dipahami oleh para aparat desa,dan jika terjadi kesulitan dapat langsung ditanyakan, sehingga Permendagri 84/2015 dapat dilaksanakan.
Universitas Pancasakti
Title: Implementasi Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang SOTK Pemerintah Desa di Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang
Description:
Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang SOTK Pemerintah Desa di Kecamatan Watukumpul.
Tipe penelitian bersifat deskriptif, artinya menggambarkan fenomena secara empiris faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang SOTK Pemerintah Desa di Kecamatan Watukumpul.
Hasil penelitian, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa merupakan satu sistem kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja perangkat desa.
Pelaksanaan Nomor 84 Tahun 2015 tentang SOTK Pemerintah Desa di Kecamatan Watukumpul, didasarkan pada peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2015 tentang SOTK Desa dan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Juklak Perda No 3 Tahun 2015.
Diawali dengan penjelasan dari Camat Watukumpul yang dapat dipahami oleh para aparat desa,dan jika terjadi kesulitan dapat langsung ditanyakan, sehingga Permendagri 84/2015 dapat dilaksanakan.
Related Results
Implementasi Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang SOTK Pemerintah Desa di Kecamatan WatukumpulKabupaten Pemalang
Implementasi Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang SOTK Pemerintah Desa di Kecamatan WatukumpulKabupaten Pemalang
Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang SOTK Pemerintah Desa di Kecamatan Watukumpul. Tipe penelitian...
Efektivitas Peruntukkan Dana Desa
Efektivitas Peruntukkan Dana Desa
Dalam rangka meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, pemerintahan Presiden Joko Widodo membuat terobosan melalui program menyalurkan Dana Desa. “Tahun 2015 Alok...
BIMBINGAN TEKNIS PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA KAWUNGLARANG, KECAMATAN RANCAH, KABUPATEN CIAMIS
BIMBINGAN TEKNIS PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA KAWUNGLARANG, KECAMATAN RANCAH, KABUPATEN CIAMIS
Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintah...
BIMBINGAN TEKNIS PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA KALIMATI, KECAMATAN ADIWERNA, KABUPATEN TEGAL, JAWA TENGAH
BIMBINGAN TEKNIS PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA KALIMATI, KECAMATAN ADIWERNA, KABUPATEN TEGAL, JAWA TENGAH
Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BadanPermusyawaratan Desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraanPemerintahan...
KEBIJAKAN INFORMASI GEOSPASIAL DALAM PENATAAN DESA
KEBIJAKAN INFORMASI GEOSPASIAL DALAM PENATAAN DESA
<p>Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, penataan desa meliputi pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status dan penetapan desa. Penataan desa me...
Policy Paper Urgensi Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknik Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan
Policy Paper Urgensi Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknik Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan
Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan dan produk hukum lainnya baik dilingkungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah diperlukan adanya pejabat fungsional Pera...
Implementasi Kebijakan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Nagari Andaleh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar
Implementasi Kebijakan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Nagari Andaleh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar
Artikel ini berfokus pada pembahasan tentang Minimnya kesadaran, pengetahuan, pengalaman dan konsep diri masyarakat dalam kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan. Tujuan Dalam ...
Harmonisasi dan Akselerasi Desa Siaga (HADesi) pada Pengembangan Desa Mitra
Harmonisasi dan Akselerasi Desa Siaga (HADesi) pada Pengembangan Desa Mitra
Kegiatan desa siaga digulirkan pada tahun 2006. Pada tahun 2012 capaian jumlah desa siaga aktif sebanyak 52.804 dari 81.253 desa di seluruh Indonesia atau sekitar (64,9%) dari targ...

