KEBIJAKAN INFORMASI GEOSPASIAL DALAM PENATAAN DESA

<p>Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, penataan desa meliputi pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status dan penetapan desa. Penataan desa memiliki keterkaitan secara langsung dengan batas wilayah desa karena wilayah beserta batasnya merupakan salah satu syarat wajib dalam pembentukan desa. Penataan desa beserta batas wilayahnya merupakan suatu perpaduan dari beberapa kebijakan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain, yaitu UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, UU Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014, Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa dan Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa. Dari proses tersebut dihasilkan beberapa peta yang menjadi lampiran dari peraturan bupati/walikota dan peraturan daerah dalam kaitanya dengan penataan desa. Hingga saat ini belum ada kebijakan yang mengatur pembuatan peta tersebut termasuk spesifikasi data yang digunakan serta spesifikasi penyajiannya. Sementara itu masih terdapat keraguan bahwa Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Penyajian Peta Desa memang ditetapkan untuk mendukung penggunaan informasi geospasial dalam penataan desa. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji kebijakan tentang informasi geospasial yang diperlukan untuk mendukung penataan desa yang lebih baik. Kebijakan tersebut diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan informasi geospasial yang ter-integrasi dan ter-standarisasi sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih cakupan wilayah yang berpotensi menjadi penyebab sengketa batas desa.</p><p><strong>Kata kunci</strong>: Desa, Geospasial, Batas Wilayah, Kebijakan</p>