Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

Evaluasi Implementasi Kebijakan Tata Ruang Kawasan Perumahan Dan Permukiman Di Kota Padang Panjang

View through CrossRef
Penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi pelanggaran penataan ruang yang terjadi sekaligus untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran sehingga dapat merumuskan masukan perbaikan terhadap implementasi kebijakan penataan ruang pada kawasan perumahan dan permukiman di Kota Padang Panjang. Analisis data dilakukan dengan superimpose/ overlay  peta pola ruang dengan peta sebaran bangunan yang ada di Kota Padang Panjang, didapatkan  jumlah bangunan yang melanggar sebanyak 1732 unit bangunan (10,68 % dari total jumlah bangunan yang ada ). Berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara dengan masyarakat dan petugas pelaksana penyelenggaran penatan ruang. Dari hasil pengolahan data , dari variabel yang diukur yakni komunikasi, sumber daya, disposisi dan birokrasi didapatkan faktor birokrasi merupakan variabel paling signifikan berpengaruh terhadap pelanggaran penataan ruang di Kota Padang Panjang. Untuk selanjutnya denga mengunakan analisi SWOT dirumuskan strategi untuk memperbaiki implementasi kebijakan penataan ruang sebagai berikut,  meningkatkan kualitas perencanaan dan kebijakan penataan ruang Kota Padang Panjang, meningkatkan pemahaman dan komitmen pengambil kebijakan terhadap penyelenggaraan tata ruang dan meningkatan sosialisasi berbasis digital
Title: Evaluasi Implementasi Kebijakan Tata Ruang Kawasan Perumahan Dan Permukiman Di Kota Padang Panjang
Description:
Penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi pelanggaran penataan ruang yang terjadi sekaligus untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran sehingga dapat merumuskan masukan perbaikan terhadap implementasi kebijakan penataan ruang pada kawasan perumahan dan permukiman di Kota Padang Panjang.
Analisis data dilakukan dengan superimpose/ overlay  peta pola ruang dengan peta sebaran bangunan yang ada di Kota Padang Panjang, didapatkan  jumlah bangunan yang melanggar sebanyak 1732 unit bangunan (10,68 % dari total jumlah bangunan yang ada ).
Berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara dengan masyarakat dan petugas pelaksana penyelenggaran penatan ruang.
Dari hasil pengolahan data , dari variabel yang diukur yakni komunikasi, sumber daya, disposisi dan birokrasi didapatkan faktor birokrasi merupakan variabel paling signifikan berpengaruh terhadap pelanggaran penataan ruang di Kota Padang Panjang.
Untuk selanjutnya denga mengunakan analisi SWOT dirumuskan strategi untuk memperbaiki implementasi kebijakan penataan ruang sebagai berikut,  meningkatkan kualitas perencanaan dan kebijakan penataan ruang Kota Padang Panjang, meningkatkan pemahaman dan komitmen pengambil kebijakan terhadap penyelenggaraan tata ruang dan meningkatan sosialisasi berbasis digital.

Related Results

Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau dan Prasarana Lingkungan Permukiman Kekalik Timur Kota Mataram
Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau dan Prasarana Lingkungan Permukiman Kekalik Timur Kota Mataram
Lingkungan permukiman Kekalik Timur mengalami pertumbuhan penduduk dan perkembangan kawasan, hal ini dapat mempengaruhi ruang terbuka hijau dan ketersediaan prasarana lingkungan ya...
Evaluasi Kesesuaian Lahan Permukiman di Kota Palopo
Evaluasi Kesesuaian Lahan Permukiman di Kota Palopo
AbstrakSeiring berjalannya waktu pertambahan jumlah penduduk terus meningkat, mengakibatkan terjadinya perubahan penggunaan lahan. Berdasarkan data BPS Kota Palopo terjadi pertamba...
Analisis Potensi Pengembangan Kawasan Perumahan dan Permukiman di Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor
Analisis Potensi Pengembangan Kawasan Perumahan dan Permukiman di Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor
ABSTRAK Pertumbuhan penduduk di perkotaan meningkatkan kebutuhan akan lahan. Kabupaten Bogor melalui RTRW 2016-2036 mengembangkan pusat-pusat kegiatan. Kecamatan Cigudeg mempunyai...
Pola Permukiman Tradisional Kajang
Pola Permukiman Tradisional Kajang
One of traditional settlements in Indonesia is located in the residential area of Kajang, Bulukumba, South Sulawesi Province. Settlement community in Kajang is classified into two ...
Rencana Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Perkotaan ( RP2KPKPK ) Kabupaten Musi Rawas Utara
Rencana Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Perkotaan ( RP2KPKPK ) Kabupaten Musi Rawas Utara
Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKPK) Merupakan pendukung Rencana Strategis Kementerian PUPR tahun 2020 –...
Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Oleh Pemerintah Kota Payakumbuh
Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Oleh Pemerintah Kota Payakumbuh
Kebijakan penataan ruang merupakan langkah yang ditetapkan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah untuk dilaksanakan dan diwujudkan dalam penyelenggaraan penataan ruang di Indon...
PERAN RUANG KOMUNAL DALAM MENCIPTAKAN SENSE OF COMMUNITY STUDI KOMPARASI PERUMAHAN TERENCANA DAN PERUMAHAN TIDAK TERENCANA
PERAN RUANG KOMUNAL DALAM MENCIPTAKAN SENSE OF COMMUNITY STUDI KOMPARASI PERUMAHAN TERENCANA DAN PERUMAHAN TIDAK TERENCANA
Sense of community merupakan penentu signifikan kualitas hidup secara umum dan kepuasan dalam kesejahteraan. Dalam kehidupan bermukim, anggotanya harus memiliki sense of community ...
ANALISIS KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOTA BIMA SEBAGAI KOTA TEPIAN AIR (WATER FRONT CITY)
ANALISIS KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOTA BIMA SEBAGAI KOTA TEPIAN AIR (WATER FRONT CITY)
Pengembangan  waterfront  city  adalah  suatu  usaha  penataan  dan  pengembangan bagian atau kawasan kota yang skala kegiatan dan fungsi yang ada sangat beragam dengan inten...

Back to Top