Javascript must be enabled to continue!
Pendidikan Khusus Profesi Advokat Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Advokat Indonesia Dan Profesi Advokat Berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Huruf F Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
View through CrossRef
Special Education for the Advocate Profession (PKPA) is a mandate from Law of the Republic of Indonesia Number 18 of 2003 concerning Advocates. Special Education for the Advocate Profession is a form of education that must be followed by someone with a bachelor's degree with a higher legal education background. Special Education for the Advocate Profession (PKPA) has relevance to the Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2003 concerning the National Education System (SISDIKNAS) which states that the types of education consist of general, vocational, professional, vocational, religious and special education. This Community Service activity aims to produce professional lawyers who are reliable, independent and responsible so that they are able to appear as enforcers of justice in administering justice honestly and in accordance with legal objectives, namely, legal justice, legal benefits and legal certainty for all by enforcing equality at the forefront. before the law. This activity was attended by 30 (thirty) prospective advocate participants which was held on October 14 2023 at Tangerang Raya Tiga Raksa University, Tangerang Regency. The method used by Service Learning (SL) is intended to integrate learning into the Special Education for the Advocate Profession (PKPA) or the partnership of the National Leadership Council of the Indonesian Advocates Association (DPN PERSADIN) with the Faculty of Law, University of Greater Tangerang (UNTARA). Apart from that, the Participatory Action Research (PAR) approach is oriented towards empowering participants in Special Education for the Advocate Profession (PKPA). This is due to the need and resolution of legal problems in society. Higher education officials must place society as the main actor in development and change. The result of this activity is to give birth to the profession of advocates and provide an understanding that Advocates are a profession that is noble, free, independent and responsible in upholding the law, and that the activities of this profession are guaranteed and protected by law for the sake of implementing the Rule of Law.
CV. Alim's Publishing
Title: Pendidikan Khusus Profesi Advokat Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Advokat Indonesia Dan Profesi Advokat Berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Huruf F Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
Description:
Special Education for the Advocate Profession (PKPA) is a mandate from Law of the Republic of Indonesia Number 18 of 2003 concerning Advocates.
Special Education for the Advocate Profession is a form of education that must be followed by someone with a bachelor's degree with a higher legal education background.
Special Education for the Advocate Profession (PKPA) has relevance to the Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2003 concerning the National Education System (SISDIKNAS) which states that the types of education consist of general, vocational, professional, vocational, religious and special education.
This Community Service activity aims to produce professional lawyers who are reliable, independent and responsible so that they are able to appear as enforcers of justice in administering justice honestly and in accordance with legal objectives, namely, legal justice, legal benefits and legal certainty for all by enforcing equality at the forefront.
before the law.
This activity was attended by 30 (thirty) prospective advocate participants which was held on October 14 2023 at Tangerang Raya Tiga Raksa University, Tangerang Regency.
The method used by Service Learning (SL) is intended to integrate learning into the Special Education for the Advocate Profession (PKPA) or the partnership of the National Leadership Council of the Indonesian Advocates Association (DPN PERSADIN) with the Faculty of Law, University of Greater Tangerang (UNTARA).
Apart from that, the Participatory Action Research (PAR) approach is oriented towards empowering participants in Special Education for the Advocate Profession (PKPA).
This is due to the need and resolution of legal problems in society.
Higher education officials must place society as the main actor in development and change.
The result of this activity is to give birth to the profession of advocates and provide an understanding that Advocates are a profession that is noble, free, independent and responsible in upholding the law, and that the activities of this profession are guaranteed and protected by law for the sake of implementing the Rule of Law.
Related Results
SULISTYAWATI 155100094
SULISTYAWATI 155100094
A.STUDI KASUS ( SK )Pertanyaan Type C : Paparkan dan jelaskan produk knowledge/ produk tim anda (KP)Jawaban : 1.Hak paten EVO Memiliki hak paten dari “EVO” dan memiliki hak orisin...
Sulistyawati 155100094
Sulistyawati 155100094
A.STUDI KASUS ( SK )Pertanyaan Type C : Paparkan dan jelaskan produk knowledge/ produk tim anda (KP)Jawaban : 1.Hak paten EVO Memiliki hak paten dari “EVO” dan memiliki hak orisin...
MANAJEMEN KINERJA KOPERASI MITRA PERKEBUNAN (Studi Kasus Koperasi Batangan Babatn, Kamasa Alur Sakadi dan Batukng Basule)
MANAJEMEN KINERJA KOPERASI MITRA PERKEBUNAN (Studi Kasus Koperasi Batangan Babatn, Kamasa Alur Sakadi dan Batukng Basule)
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis manajemen kinerja koperasi mitra perkebunan. Bentuk penelitian ini adalah menggunakan deskriptif. Pengumpulan data menggunakan data ...
KONSTITUSIONALITAS PENGGUNAAN METODE OMNIBUS LAW SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KONSTITUSIONALITAS PENGGUNAAN METODE OMNIBUS LAW SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Salah satu isu yang berkembang pada awal tahun 2020 yang lalu adalah digunakannya metode pembentukan undang-undang Omnibus Law yang telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun...
URGENSI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG
URGENSI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG
Pilkada dilaksanakan berdasarkan perintah dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 i...
DAMPAK TEKNOLOGI TERHADAP PROSES BELAJAR MENGAJAR
DAMPAK TEKNOLOGI TERHADAP PROSES BELAJAR MENGAJAR
DAFTAR PUSTAKAAditama, M. H. R., & Selfiardy, S. (2022). Kehidupan Mahasiswa Kuliah Sambil Bekerja di Masa Pandemi Covid-19. Kidspedia: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 3(...
PENGATURAN KEKAYAAN YAYASAN DITINJAU DARI PASAL 6 UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN
PENGATURAN KEKAYAAN YAYASAN DITINJAU DARI PASAL 6 UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN
Undang-Undang tentang Yayasan keberadaannya hingga saat ini menimbulkan kritik dari berbagai kalangan, karena terdapat beberapa pasal yang dianggap berbeda dengan praktek/pelaksana...
Kedudukan Hukum Pancasila dan Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia
Kedudukan Hukum Pancasila dan Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia
Ketiadaan Pancasila dalam Pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi perdebatan. Keberadaannya yang termaktub di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Neg...

