Javascript must be enabled to continue!
Transformasi Kelembagaan KPK: UU KPK Sebagai Kebijakan Pencegahan Korupsi di Indonesia
View through CrossRef
This article questions "How is the institutional transformation of the KPK after the revision of the KPK Law in supporting corruption prevention policies in Indonesia?". The purpose of writing this article is to trace the extent to which the KPK institutional transformation after the revision of the KPK Law in supporting corruption prevention policies in Indonesia is based on a comprehensive rational model. This needs to be done because the insignificant decrease in corruption cases in Indonesia is inseparable from the institutional factors of the KPK which have tended to be oriented towards eradication, are less effective and efficient in supporting corruption prevention policies. From this analysis it can be said that the institutional transformation of the KPK in the revision of the KPK Law, which was originally a superpower / superbody institution where the concentration of power tends to be corrupt, became a state institution in the executive power clump, was carried out as a form of legal reform as well as upholding an anti-corruption ethical commitment to prevent and eradicate acts. The criminal act of corruption is effective, efficient and integrated / synergistic, which is the most rational policy for the state.Keywords: Transformation, Institution, KPK, Policy, Legal Reform.
Title: Transformasi Kelembagaan KPK: UU KPK Sebagai Kebijakan Pencegahan Korupsi di Indonesia
Description:
This article questions "How is the institutional transformation of the KPK after the revision of the KPK Law in supporting corruption prevention policies in Indonesia?".
The purpose of writing this article is to trace the extent to which the KPK institutional transformation after the revision of the KPK Law in supporting corruption prevention policies in Indonesia is based on a comprehensive rational model.
This needs to be done because the insignificant decrease in corruption cases in Indonesia is inseparable from the institutional factors of the KPK which have tended to be oriented towards eradication, are less effective and efficient in supporting corruption prevention policies.
From this analysis it can be said that the institutional transformation of the KPK in the revision of the KPK Law, which was originally a superpower / superbody institution where the concentration of power tends to be corrupt, became a state institution in the executive power clump, was carried out as a form of legal reform as well as upholding an anti-corruption ethical commitment to prevent and eradicate acts.
The criminal act of corruption is effective, efficient and integrated / synergistic, which is the most rational policy for the state.
Keywords: Transformation, Institution, KPK, Policy, Legal Reform.
Related Results
ARAH KEBIJAKAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA:KAJIAN PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
ARAH KEBIJAKAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA:KAJIAN PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
Pemberantasan tindak pidana korupsi masih menjadi agenda utama dalam penegakan hukum di Indonesia. Lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai ujung tombak pemberantasan ko...
Sengketa Kewenangan Penyidikan Dalam Rangka Pemberantasan Korupsi
Sengketa Kewenangan Penyidikan Dalam Rangka Pemberantasan Korupsi
Penelitian ini dilatarbelakangi seringkali terjadinya tumpang tindih kewenangan dalam penyidikan tindak korupsi antar Polri, Kejaksaan, dan KPK. Contoh kasus korupsi pimpinan anggo...
Reformulasi Kebijakan Hukum Terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
Reformulasi Kebijakan Hukum Terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
Tahun 2019
Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
Legal Policy Reformulation of Law Number 19 of 2019
Concerning the Corruption Eradication Commission
Nayla Adelina Istika, Sup...
Korupsi dan Homo Corruptus
Korupsi dan Homo Corruptus
Korupsi tidak hanya menyangkut kerusakan dan perusakan standar kehidupan politik tetapi juga menyangkut kerusakan dan perusakan standar kehidupan ekonomi, sosial, kultural, dan seb...
Tipologi dan Kerawanan Korupsi Sektor Kehutanan di Indonesia
Tipologi dan Kerawanan Korupsi Sektor Kehutanan di Indonesia
Diindikasikan bahwa tingginya laju kerusakan hutan di Indonesia ada kaitannya dengan tingkat korupsi yang tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tipologi dan keraw...
SYARAT KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) MENGELUARKAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3) DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Tinjauan Pasal 40 Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Terhadap pasal 40 Undang-Undang No
SYARAT KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) MENGELUARKAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3) DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Tinjauan Pasal 40 Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Terhadap pasal 40 Undang-Undang No
Saat ini, tindak pidana korupsi diklasifikasikan sebagai extra ordinary crime atau kejahatan luar biasa dengan dampak sistematis. Salah satu upaya penanggulangannya yaitu dengan p...
Sosialisasi Pendidikan Anti Korupsi Di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Atas Tri Bhakti Pekanbaru
Sosialisasi Pendidikan Anti Korupsi Di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Atas Tri Bhakti Pekanbaru
Indonesia merupakan salah satu negara terkorup di Asia Tenggara saat ini. Tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh pejabat pusat, tapi ke tingkat pal...
Membangun Generasi yang Jujur dan Berintegritas Melalui Sosialisasi Anti Korupsi
Membangun Generasi yang Jujur dan Berintegritas Melalui Sosialisasi Anti Korupsi
Pendidikan Anti Korupsi merupakan strategi penting dalam pembentukan karakter anak yang berintegritas dan tidak terlibat dalam perbuatan korupsi. Kejujuran adalah salah satu nilai ...

