Javascript must be enabled to continue!
Tipologi dan Kerawanan Korupsi Sektor Kehutanan di Indonesia
View through CrossRef
Diindikasikan bahwa tingginya laju kerusakan hutan di Indonesia ada kaitannya dengan tingkat korupsi yang tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tipologi dan kerawanan korupsi sektor kehutanan di Indonesia. Sejak tahun 2001 sampai dengan 2015, sebanyak 39 pelaku korupsi sektor kehutanan yang terdiri dari anggota DPR, pejabat Kementerian Kehutanan, Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Kepala Dinas) serta pengusaha, telah diproses hukum dan mendapatkan vonis dari pengadilan. Terdapat 6 (enam) tipologi korupsi sektor kehutanan di Indonesia yaitu: 1) korupsi transaksional, 2) pemerasan, 3) investasi untuk korupsi, 4) nepotisme, 5) korupsi untuk bertahan, dan 6) korupsi untuk mendapatkan dukungan. Penelitian ini menemukan 4 bentuk kerawanan korupsi sektor kehutanan yaitu: 1) proses perijinan, 2) pengawasan 3) proses tata ruang kehutanan, dan 4) pengadaan barang dan jasa kehutanan.Kata kunci: deforestasi; kehutanan Indonesia; kerawanan korupsi; korupsi; tipologi korupsi The Typology and Corruption Susceptibility in Forestry Sector in IndonesiaAbstractIt is widely indicated that the high rates of deforestation in Indonesia are closely linked with the high corruption. This research aimed to identify the typologies and the potential of occurence of corruption in the forest sector in Indonesia. From 2001 to 2015, thirty nine corruptors have been brought to the courts and eventually sentenced. They included parliament members, high-rank forest officials, local government (Governor/Mayor/Chief of District Forest Service), and business persons. This research found six typologies of corruption in the forest sector in Indonesia, i.e. 1) transactive corruption, 2) extortive corruption, 3) investive corruption, 4) nepotistic corruption), 5) defensive corruption, and 6) supportive corruption. It also identified four forest activities that potentially encourage corruption, i.e. 1) licensing, 2) monitoring, 3) spatial planning, and 4) public procurement.
Title: Tipologi dan Kerawanan Korupsi Sektor Kehutanan di Indonesia
Description:
Diindikasikan bahwa tingginya laju kerusakan hutan di Indonesia ada kaitannya dengan tingkat korupsi yang tinggi.
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tipologi dan kerawanan korupsi sektor kehutanan di Indonesia.
Sejak tahun 2001 sampai dengan 2015, sebanyak 39 pelaku korupsi sektor kehutanan yang terdiri dari anggota DPR, pejabat Kementerian Kehutanan, Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Kepala Dinas) serta pengusaha, telah diproses hukum dan mendapatkan vonis dari pengadilan.
Terdapat 6 (enam) tipologi korupsi sektor kehutanan di Indonesia yaitu: 1) korupsi transaksional, 2) pemerasan, 3) investasi untuk korupsi, 4) nepotisme, 5) korupsi untuk bertahan, dan 6) korupsi untuk mendapatkan dukungan.
Penelitian ini menemukan 4 bentuk kerawanan korupsi sektor kehutanan yaitu: 1) proses perijinan, 2) pengawasan 3) proses tata ruang kehutanan, dan 4) pengadaan barang dan jasa kehutanan.
Kata kunci: deforestasi; kehutanan Indonesia; kerawanan korupsi; korupsi; tipologi korupsi The Typology and Corruption Susceptibility in Forestry Sector in IndonesiaAbstractIt is widely indicated that the high rates of deforestation in Indonesia are closely linked with the high corruption.
This research aimed to identify the typologies and the potential of occurence of corruption in the forest sector in Indonesia.
From 2001 to 2015, thirty nine corruptors have been brought to the courts and eventually sentenced.
They included parliament members, high-rank forest officials, local government (Governor/Mayor/Chief of District Forest Service), and business persons.
This research found six typologies of corruption in the forest sector in Indonesia, i.
e.
1) transactive corruption, 2) extortive corruption, 3) investive corruption, 4) nepotistic corruption), 5) defensive corruption, and 6) supportive corruption.
It also identified four forest activities that potentially encourage corruption, i.
e.
1) licensing, 2) monitoring, 3) spatial planning, and 4) public procurement.
Related Results
ANALISIS POTENSI EKONOMI KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2011-2016
ANALISIS POTENSI EKONOMI KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2011-2016
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa sektor manakah yang menjadi sektor unggulan di KabupatenSumbawa tahun 2011-2016, mengetahui struktur ekonomi (National Share, Proportiona...
ANALISIS POTENSI EKONOMI PADA SETIAP KECAMATAN DALAM PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN EKONOMI DI KABUPATEN LOMBOK UTARA
ANALISIS POTENSI EKONOMI PADA SETIAP KECAMATAN DALAM PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN EKONOMI DI KABUPATEN LOMBOK UTARA
Identifikasi potensi ekonomi pada setiap kecamatan di Kabupaten Lombok Utara sangat penting untuk dapat membuat perencanaan pembangunan yang tepat sehingga pengembangan pembangunan...
ANALISIS SEKTOR UNGGULAN DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN EKONOMI DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
ANALISIS SEKTOR UNGGULAN DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN EKONOMI DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sektor unggulan dalam perekonomian daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ...
PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA
PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA
Korupsi di Indonesia sudah menjadi permasalahan mendasar bahkan telah mengakar sederikian dalam sehingga sulit untuk diberantas. Hal ini terlihat semakin lama tindak pidana korupsi...
Pentingnya Pendidikan Anti Korupsi Di Kalangan Mahasiswa
Pentingnya Pendidikan Anti Korupsi Di Kalangan Mahasiswa
characterized by integrity, transparency, and a commitment to combating corruption. This research aims to explore the importance of anti-corruption education among students as an e...
Pentingnya Pendidikan Anti Korupsi Bagi Anak Usia Dini
Pentingnya Pendidikan Anti Korupsi Bagi Anak Usia Dini
Korupsi merupakan suatu Tindakan melawan hukum yang dilakukan dengan kondisi yang sadar akan konsekuensinya yaitu merugikan keuangan Negara. Oknum yang melakukan tindak korupsi sec...
Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sektor kehutanan dan dampaknya terhadap kesempatan kerja
Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sektor kehutanan dan dampaknya terhadap kesempatan kerja
Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk Menganalisis pengaruh tenaga kerja subsektor Kehutanan secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sektor Kehutanan di Kabupaten Berau. ...
ANALISIS TINGKAT KERENTANAN TANAH LONGSOR SEBAGAI UPAYA MITIGASI BENCANA KECAMATAN KEJURUAN MUDA KABUPATEN ACEH TAMIANG
ANALISIS TINGKAT KERENTANAN TANAH LONGSOR SEBAGAI UPAYA MITIGASI BENCANA KECAMATAN KEJURUAN MUDA KABUPATEN ACEH TAMIANG
Kejuruan Muda adalah salah satu Kecamatan di Kabupeten Aceh Tamiang dengan luas wilayah 124,48 km2 dan luas pemukiman desa 1.083,40 Ha. Daerah ini sering terjadi kelongsoran pada s...

