KEDUDUKAN WALI NIKAH DALAM PERSPEKTIF IMAM ABU HANIFAH: STUDI NORMATIF DAN IMPLIKASI HUKUM

Fenomena “kawin paksa” yang dilakukan oleh wali nikah menjadi kajian yang menarik untuk diteliti. Mayoritas imam mazhab memandang bahwa kehadiran wali nikah wajib hukumnya dan menjadi rukun dalam perkawinan. Hanya Imam Abu Hanifah saja yang tidak mewajibkan kehadiran wali nikah dalam perkawinan. Permasalahan muncul ketika wali nikah melakukan intervensi berlebih, sehingga mengambil alih hak bagi seorang perempuan dalam membuat keputusan perkawinannya. Artikel ini mencoba untuk mendalami lebih lanjut pandangan Imam Abu Hanifah beserta implikasinya dalam memandang kedudukan wali nikah yang berlainan dari pandangan imam mazhab pada umumnya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan yakni pendekatan normatif hukum. Jenis penelitian ini library research, sumber data utama berasal dari berbagai buku dan jurnal yang membahas tentang pendapat Imam Abu Hanifah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Imam Abu Hanifah, wali nikah tidak termasuk dalam rukun nikah. Menurutnya, kehadiran wali dalam suatu perkawinan bukanlah suatu kewajiban dan tidak mempengaruhi keabsahan suatu perkawinan. Imam Abu Hanifah memandang bahwa perempuan dewasa mempunyai akal dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan, termasuk mewakili dirinya sendiri dalam perkawinan.