Javascript must be enabled to continue!
EKSISTENSI KEDUDUKAN FATWA DSN MUI TERHADAP KEBERLANGSUNGAN OPERASIONAL BISNIS DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
View through CrossRef
Penelitian ini membahas tentang eksistensi kedudukan fatwa DSN MUI terhadap keberlangsungan operasional bisnis di lembaga keuangan syariah. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif yang bersifat kepustakaan, penelitian ini menemukan fakta bahwa kedudukan fatwa DSN MUI menjadi salah satu prasyarat dalam menentukan ketetapan suatu produk di lembaga keuangan syariah. Ketika produk yang di ajukan oleh DPS masing-masing lembaga keuangan syariah mendapatkan ketentuan fatwa dari DSN MUI. Maka produk perbankan syariah itu telah sesuai dengan tuntunan syariat Islam serta ketentuan fatwa tersebut menjadi payung hukum dalam menjalankan produk yang menjadi daya tarik bagi para nasabah. Apalagi sampai dilegitimasi oleh undang-undang maupun Peraturan Bank Indonesia. Sehingga fatwa DSN MUI tersebut mejadi ketentuan hukum yang mengikat bagi seluruh lembaga keuangan syariah. Dengan demikian, ketentuan fatwa tersebut secara tidak langsung menjadi salah satu faktor yang menentukan keberlangsungan segala operasional bisnis di lembaga keuangan syariah yang memiliki manfaat dan keberkahan bagi semua pihak yang menjalankannya, baik itu bagi LKS sebagai otoritas yang memiliki penawaran produk maupun bagi nasabah sebagai pemakai produk
Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Menganti Gresik
Title: EKSISTENSI KEDUDUKAN FATWA DSN MUI TERHADAP KEBERLANGSUNGAN OPERASIONAL BISNIS DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
Description:
Penelitian ini membahas tentang eksistensi kedudukan fatwa DSN MUI terhadap keberlangsungan operasional bisnis di lembaga keuangan syariah.
Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif yang bersifat kepustakaan, penelitian ini menemukan fakta bahwa kedudukan fatwa DSN MUI menjadi salah satu prasyarat dalam menentukan ketetapan suatu produk di lembaga keuangan syariah.
Ketika produk yang di ajukan oleh DPS masing-masing lembaga keuangan syariah mendapatkan ketentuan fatwa dari DSN MUI.
Maka produk perbankan syariah itu telah sesuai dengan tuntunan syariat Islam serta ketentuan fatwa tersebut menjadi payung hukum dalam menjalankan produk yang menjadi daya tarik bagi para nasabah.
Apalagi sampai dilegitimasi oleh undang-undang maupun Peraturan Bank Indonesia.
Sehingga fatwa DSN MUI tersebut mejadi ketentuan hukum yang mengikat bagi seluruh lembaga keuangan syariah.
Dengan demikian, ketentuan fatwa tersebut secara tidak langsung menjadi salah satu faktor yang menentukan keberlangsungan segala operasional bisnis di lembaga keuangan syariah yang memiliki manfaat dan keberkahan bagi semua pihak yang menjalankannya, baik itu bagi LKS sebagai otoritas yang memiliki penawaran produk maupun bagi nasabah sebagai pemakai produk.
Related Results
PERAN TATA KELOLA PERUSAHAAN DALAM MEMODERASI PENGARUH IMPLEMANTASI GREEN ACCOUNTING, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN FIRM SIZE TERHADAP KINERJA KEUANGAN
PERAN TATA KELOLA PERUSAHAAN DALAM MEMODERASI PENGARUH IMPLEMANTASI GREEN ACCOUNTING, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN FIRM SIZE TERHADAP KINERJA KEUANGAN
This study examines the role of corporate governance in moderating the influence of green accounting disclosure, corporate social responsibility (CSR), and firm size on the financi...
Analisis Terhadap Kontrak Ijarah dalam Praktik Perbankan Syariah
Analisis Terhadap Kontrak Ijarah dalam Praktik Perbankan Syariah
AbstractPeople who need funds can use financing services provided by Islamic financial institutions, one of which is ijarah financing. The provisions of ijarah have certainly been ...
Accounting treatment analysis of rahn tasjily financing
Accounting treatment analysis of rahn tasjily financing
<p><strong>Purpose</strong> - The purpose of this study was to describe the accounting treatment of rahn tasjily financing transactions carried out by BMT UGT Sid...
Buying And Selling Gold In A Non-Cash Perspective On Sharia (Analytic Study On Fatwa Of The National Sharia Council Number 77 Of 2010)
Buying And Selling Gold In A Non-Cash Perspective On Sharia (Analytic Study On Fatwa Of The National Sharia Council Number 77 Of 2010)
Buying and selling gold in cash is a form of gold sale and purchase agreement where payment is terminated and paid in installments within a predetermined timeframe. The current rap...
Kedudukan Hukum Pengawas Bank Syariah yang Dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)
Kedudukan Hukum Pengawas Bank Syariah yang Dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)
Perbankan memiliki peran penting dalam pembangunan khususnya dalam menunjang pertumbuhan ekonomi negara. Bank adalah salah satu lembaga pembiayaan yang menghimpun dana masyarakat d...
Politisasi Sertifikat Halal
Politisasi Sertifikat Halal
Indonesia is a country that has a Muslim majority population, so there are many rules that are intended and specifically for Muslims, one of which is related to rules in food matte...
PENERAPAN KAIDAH FIQH DALAM FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL (DSN) TENTANG PERBANKAN SYARIAH
PENERAPAN KAIDAH FIQH DALAM FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL (DSN) TENTANG PERBANKAN SYARIAH
Tulisan ini menjelaskan tentang subtansi kaidah-kaidah fiqh dalam fatwa Dewan Syariah Nasional dan penerapan kaidah-kaidah fiqh dalam fatwa Dewan Syariah Nasional. Maka ada 96 fatw...
Legal Analysis on the Fatwa of Sharia National Council on Rahn: Between Legal Philosophy and Its Implementation in Indonesian Sharia Pawnshop
Legal Analysis on the Fatwa of Sharia National Council on Rahn: Between Legal Philosophy and Its Implementation in Indonesian Sharia Pawnshop
The function of Sharia Financial Institutions (SFI) is to provide the easiness for the needs of the community in sharia-compliant funding. One of them is Pegadaian Syariah (sharia ...

