Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

Keterbatasan Ombudsman Menyelesaikan Perkara Korupsi Kolusi dan Nepotisme

View through CrossRef
The Ombudsman of the Republic of Indonesia, as an institution that assists in managing public services, plays an important role in the effective and efficient administration of public services. However, it is acknowledged that there are still issues in the implementation of public service oversight. First, the Ombudsman of the Republic of Indonesia is still unable to transfer its authority to invited parties because many believe that the Ombudsman should not be invited. Second, there are constraints due to the absence of regulations regarding the approval and sanctions that the Ombudsman must enforce. Third, there is no enforcement of penalties by the Government for the cancellation of public services by local government heads, as recommended by the Indonesian Ombudsman. Both the government and the general public must support the implementation of public administration oversight by the Ombudsman to promote the well-being of society.
Title: Keterbatasan Ombudsman Menyelesaikan Perkara Korupsi Kolusi dan Nepotisme
Description:
The Ombudsman of the Republic of Indonesia, as an institution that assists in managing public services, plays an important role in the effective and efficient administration of public services.
However, it is acknowledged that there are still issues in the implementation of public service oversight.
First, the Ombudsman of the Republic of Indonesia is still unable to transfer its authority to invited parties because many believe that the Ombudsman should not be invited.
Second, there are constraints due to the absence of regulations regarding the approval and sanctions that the Ombudsman must enforce.
Third, there is no enforcement of penalties by the Government for the cancellation of public services by local government heads, as recommended by the Indonesian Ombudsman.
Both the government and the general public must support the implementation of public administration oversight by the Ombudsman to promote the well-being of society.

Related Results

Nepotisme Gologan dan Jabatan
Nepotisme Gologan dan Jabatan
Tulisan ini bertemakan “Nepotisme Golongan dan Jabatan (Upaya penggalian nilai-nilai Pengajaran Hukum Nepotisme dalam Perspektif Hadis ). Ada tiga masalah pokok yang diangkat, yait...
Pentingnya Pendidikan Anti Korupsi Bagi Anak Usia Dini
Pentingnya Pendidikan Anti Korupsi Bagi Anak Usia Dini
Korupsi merupakan suatu Tindakan melawan hukum yang dilakukan dengan kondisi yang sadar akan konsekuensinya yaitu merugikan keuangan Negara. Oknum yang melakukan tindak korupsi sec...
Korupsi dan Homo Corruptus
Korupsi dan Homo Corruptus
Korupsi tidak hanya menyangkut kerusakan dan perusakan standar kehidupan politik tetapi juga menyangkut kerusakan dan perusakan standar kehidupan ekonomi, sosial, kultural, dan seb...
Sengketa Kewenangan Penyidikan Dalam Rangka Pemberantasan Korupsi
Sengketa Kewenangan Penyidikan Dalam Rangka Pemberantasan Korupsi
Penelitian ini dilatarbelakangi seringkali terjadinya tumpang tindih kewenangan dalam penyidikan tindak korupsi antar Polri, Kejaksaan, dan KPK. Contoh kasus korupsi pimpinan anggo...
Upaya Pencegahan Maladministrasi Oleh OMBUDSMAN Republik Indonesia Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Indonesia
Upaya Pencegahan Maladministrasi Oleh OMBUDSMAN Republik Indonesia Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Indonesia
The research discusses the Role of Maladministration Prevention by the Ombudsman of the Republic of Indonesia in Improving the Quality of Public Services in Indonesia. This researc...
Tipologi dan Kerawanan Korupsi Sektor Kehutanan di Indonesia
Tipologi dan Kerawanan Korupsi Sektor Kehutanan di Indonesia
Diindikasikan bahwa tingginya laju kerusakan hutan di Indonesia ada kaitannya dengan tingkat korupsi yang tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tipologi dan keraw...
KEBIJAKAN FORMULASI PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
KEBIJAKAN FORMULASI PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
Penelitian ini “merupakan penelitian hukum Yuridis Sosiologis yang menekankan pada ilmu hukum (yuridis) tetapi disamping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku...
ARAH KEBIJAKAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA:KAJIAN PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
ARAH KEBIJAKAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA:KAJIAN PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
Pemberantasan tindak pidana korupsi masih menjadi agenda utama dalam penegakan hukum di Indonesia. Lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai ujung tombak pemberantasan ko...

Back to Top