Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

Politik Perencanaan Pembangunan: Telaah Atas Pengarusutamaan Tata Ruang

View through CrossRef
Pengarusutamaan tata ruang di Kota Makassar diperhadapkan oleh dua masalah utama, yakni minimnya peran perencanaan pembangunan dan proses politik yang tidak efektif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami lebih lanjut sejauh mana peran kedua hal tersebut dan kontribusinya terhadap pengarusutamaan tata ruang di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa peran perencanaan pembangunan terhadap pengarusutamaan tata ruang, disebabkan oleh minimnya literasi dokumen perencanaan pembangunan baik dari sisi penyelenggara pemerintahan maupun bagi masyarakat, pelibatan masyarakat yang tidak partisipatif dalam perencanaan pembangunan, konsistensi pemerintah daerah Kota Makassar begitu rendah dalam mengawal program perencanaan pembangunan. Sementara, ditinjau dari proses politik, diakibatkan oleh kurangnya keberpihakan terhadap pengarusutamaan tata ruang dan penyalahgunaan kekuasaan. Implikasi dari penelitian ini, pentingnya pemerintah Kota Makassar melakukan peningkatan literasi dokumen perencanaan pembangunan berbasis pengarusutamaan tata ruang kepada masyarakat, perlunya mendorong perencanaan pembangunan dan proses politik yang lebih partisipatif, serta konsisten dalam mengawal program perencanaan pembangunan sehingga dapat meminimalisir penyalahgunaan kekuasaan dan menciptakan layanan publik dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dimasa-masa mendatang.  
Title: Politik Perencanaan Pembangunan: Telaah Atas Pengarusutamaan Tata Ruang
Description:
Pengarusutamaan tata ruang di Kota Makassar diperhadapkan oleh dua masalah utama, yakni minimnya peran perencanaan pembangunan dan proses politik yang tidak efektif.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami lebih lanjut sejauh mana peran kedua hal tersebut dan kontribusinya terhadap pengarusutamaan tata ruang di Kota Makassar.
Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif.
Hasil penelitian ini menemukan bahwa peran perencanaan pembangunan terhadap pengarusutamaan tata ruang, disebabkan oleh minimnya literasi dokumen perencanaan pembangunan baik dari sisi penyelenggara pemerintahan maupun bagi masyarakat, pelibatan masyarakat yang tidak partisipatif dalam perencanaan pembangunan, konsistensi pemerintah daerah Kota Makassar begitu rendah dalam mengawal program perencanaan pembangunan.
Sementara, ditinjau dari proses politik, diakibatkan oleh kurangnya keberpihakan terhadap pengarusutamaan tata ruang dan penyalahgunaan kekuasaan.
Implikasi dari penelitian ini, pentingnya pemerintah Kota Makassar melakukan peningkatan literasi dokumen perencanaan pembangunan berbasis pengarusutamaan tata ruang kepada masyarakat, perlunya mendorong perencanaan pembangunan dan proses politik yang lebih partisipatif, serta konsisten dalam mengawal program perencanaan pembangunan sehingga dapat meminimalisir penyalahgunaan kekuasaan dan menciptakan layanan publik dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dimasa-masa mendatang.
  .

Related Results

Kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Bima Dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Penataan Ruang
Kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Bima Dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Penataan Ruang
Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penat...
tugas resume hukum tata negara
tugas resume hukum tata negara
Hukum tata Negara dapar diartikan dalam arti sempit maupun dalam arti luas. Secara arti sempit hukum tata negara dapat diartikan hukum yang mengatur organisasi negra sedangkan dala...
ANISHA-HTN
ANISHA-HTN
NAMA:ANISHANIM :10200120233KELAS :HTN-FMATA KULIAH:HUKUM TATA NEGARAHUKUM TATA NEGARAA.Pengertian Hukum tata Negara pada dasarnya adalah hukum yang mengatur organisasi kek...
PENGATURAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA
PENGATURAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA
Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperj...
tugas hukum tata negara
tugas hukum tata negara
Tujuan Hukum Tata Negara yang di simpulkan beberapa definisi di atas,bahwa hukum HTN mengkaji beberapa aspek krusial,yakni Negara/ organ Negara,hubungan antara organ/lembaga Negara...
KOMPARASI TATA MASSA DAN RUANG PADA MASJID AGUNG SANG CIPTA RASA CIREBON DAN MASJID GEDHE KAUMAN YOGYAKARTA
KOMPARASI TATA MASSA DAN RUANG PADA MASJID AGUNG SANG CIPTA RASA CIREBON DAN MASJID GEDHE KAUMAN YOGYAKARTA
Abstrak- Penyebaran Islam di Indonesia meninggalkan keberagaman budaya akibat adanya akulturasi khususnya di Pulau Jawa. Di antaranya adalah ritual-ritual atau aktivitas asli Jawa ...
Nawacita, Pancasila, dan Ideologi Politik Pembangunan Nasional
Nawacita, Pancasila, dan Ideologi Politik Pembangunan Nasional
Pembangunan suatu bangsa tidak lepas dari ideologi politik yang diletakkan. Ideologi politik ini dapat berpengaruh dalam mengarahkan dan membentuk paradigma pembangunan nasional. D...
RUANG HAUSDORFF KOMPAK
RUANG HAUSDORFF KOMPAK
Pada ruang topologi terdapat beberapa sifat, salah satunya adalah sifat kekompakan. Kekompakan dalam ruang topologi didefinisikan dengan terdapatnya berhingga koleksi himpunan terb...

Back to Top