Javascript must be enabled to continue!
KETIDAKADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DALAM AKSESIBILITAS JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
View through CrossRef
Ketidakadilan bagi masyarakat miskin dalam aksesibilitas jaminan kesehatan nasional di Kota Bandung dapat dilihat dari tiga aspek yaitu ketidakadilan prosedural, sosial dan politik. Ketidakadilan prosedural bagi masyarakat miskin dalam aksesibilitas jaminan kesehatan nasional di Kota Bandung, karena masih terdapat masyarakat miskin yang belum terdata dengan akurat, sehingga kehilangan mereka kesempatan untuk memperoleh jaminan kesehatan nasional. Sementara, ketidakadilan sosial bagi masyarakat miskin dalam aksesibilitas jaminan kesehatan nasional di Kota Bandung, yaitu masih terjadinya person bias. Person bias sama sekali tidak mencerminkan ketidakadilan sosial, karena yang menikmati hanya sebagian orang miskin yang juga kerapkali mendapatkan program penanggulangan kemiskinan lainnya, sedangkan sebagian orang miskin lainnya belum menikmati program jaminan kesehatan nasional. Sedangkan, ketidakadilan politik bagi masyarakat miskin dalam aksesibilitas jaminan kesehatan nasional di kota Bandung karena alokasi anggaran yang terbatas bagi masyarakat miskin dapat menyebabkan sikap aparat hanya memprioritaskan dengan orang-orang yang dekat dengan elit kekuasaan, sedangkan sebagian diantara mereka menjadi termarjinalkan (terpinggirkan) dan belum mendapatkan program jaminan kesehatan nasional.
Title: KETIDAKADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DALAM AKSESIBILITAS JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
Description:
Ketidakadilan bagi masyarakat miskin dalam aksesibilitas jaminan kesehatan nasional di Kota Bandung dapat dilihat dari tiga aspek yaitu ketidakadilan prosedural, sosial dan politik.
Ketidakadilan prosedural bagi masyarakat miskin dalam aksesibilitas jaminan kesehatan nasional di Kota Bandung, karena masih terdapat masyarakat miskin yang belum terdata dengan akurat, sehingga kehilangan mereka kesempatan untuk memperoleh jaminan kesehatan nasional.
Sementara, ketidakadilan sosial bagi masyarakat miskin dalam aksesibilitas jaminan kesehatan nasional di Kota Bandung, yaitu masih terjadinya person bias.
Person bias sama sekali tidak mencerminkan ketidakadilan sosial, karena yang menikmati hanya sebagian orang miskin yang juga kerapkali mendapatkan program penanggulangan kemiskinan lainnya, sedangkan sebagian orang miskin lainnya belum menikmati program jaminan kesehatan nasional.
Sedangkan, ketidakadilan politik bagi masyarakat miskin dalam aksesibilitas jaminan kesehatan nasional di kota Bandung karena alokasi anggaran yang terbatas bagi masyarakat miskin dapat menyebabkan sikap aparat hanya memprioritaskan dengan orang-orang yang dekat dengan elit kekuasaan, sedangkan sebagian diantara mereka menjadi termarjinalkan (terpinggirkan) dan belum mendapatkan program jaminan kesehatan nasional.
Related Results
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DALAM MELAKSANAKAN PENANGANAN FAKIR MISKIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DALAM MELAKSANAKAN PENANGANAN FAKIR MISKIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana tugas pemerintah dalam melaksanakan penanganan fakir miskin dan bagaimana wewenang pemerintah dalam melaksanakan p...
PERLINDUNGAN HAK JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA BAGI PIHAK YANG TIDAK MENYELENGGARAKAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
PERLINDUNGAN HAK JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA BAGI PIHAK YANG TIDAK MENYELENGGARAKAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hak jaminan sosial tenaga kerja dan penerapan sanksi bagi para pihak yang tidak menyelenggarakan jaminan s...
Analisis Kelayakan Aksesibilitas Disabilitas di Taman Wisata Candi Borobudur
Analisis Kelayakan Aksesibilitas Disabilitas di Taman Wisata Candi Borobudur
Ketersediaan aksesibilitas dalam pariwisata tidak hanya diperuntukan bagi wisatawan umum namun juga bagi wisatawan disabilitas. Candi Borobudur sebagai situs peninggalan budaya yan...
Hubungan Pengetahuan dan Dukungan Sosial dengan Keikutsertaan Masyarakat dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Desa Sepanjang Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang
Hubungan Pengetahuan dan Dukungan Sosial dengan Keikutsertaan Masyarakat dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Desa Sepanjang Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang
Kepesertaan merupakan barometer keberhasilan program Jaminan Kesehatan Nasional yang penting dalam menjaga sustainibilitas program. Namun informasi mengenai Jaminan Kesehatan Nasio...
PELAKSANAAN KEGIATAN ADVOKASI ‘PATWAL’ PBI BPJS KESEHATAN DAN ADVOKASI DTD (DOOR TO DOOR) KE MASYARAKAT TERKAIT KEPESERTAAN BPJS KESEHATAN DI DESA CIKUNIR KECAMATAN SINGAPARNA KABUPATEN TASIKMALAYA
PELAKSANAAN KEGIATAN ADVOKASI ‘PATWAL’ PBI BPJS KESEHATAN DAN ADVOKASI DTD (DOOR TO DOOR) KE MASYARAKAT TERKAIT KEPESERTAAN BPJS KESEHATAN DI DESA CIKUNIR KECAMATAN SINGAPARNA KABUPATEN TASIKMALAYA
Pelaksanaaan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) dilandasi oleh UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara...
Kontruksi Sistem Jaminan Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam
Kontruksi Sistem Jaminan Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam
This article intends to examine the social security system in the perspective of Islamic economy. Using literature review, this article cut social security. For that, it can be con...
Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin
Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin
Setiap orang bermasalah dengan hukum berhak mendapatkan bantuan hukum sejak penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pemberian bantua...

