Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pemalsuan Surat Berharga

View through CrossRef
Counterfeiting of securities is a serious illegal act with the potential for significant legal consequences.  The author provides an in-depth review of the criminal law aspects associated with counterfeiting securities.  The aim of this research was to analyze and understand the legal framework governing counterfeiting of securities, including the criminal considerations and sanctions applied.  This study also explains the concept of counterfeiting securities and how this action violates applicable law.  In addition, this study also discusses the elements that must be present in an act of counterfeiting securities such as intentionality and the intention to make a profit.  Furthermore, this study also analyzes the penalties and sanctions that can be applied to perpetrators of counterfeiting securities.  In conclusion, this study emphasizes the importance of effective law enforcement in dealing with counterfeit securities.  Perpetrators of counterfeiting securities must be held responsible for the actions that have been taken and be faced with sanctions in accordance with applicable criminal law.
Title: Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pemalsuan Surat Berharga
Description:
Counterfeiting of securities is a serious illegal act with the potential for significant legal consequences.
  The author provides an in-depth review of the criminal law aspects associated with counterfeiting securities.
  The aim of this research was to analyze and understand the legal framework governing counterfeiting of securities, including the criminal considerations and sanctions applied.
  This study also explains the concept of counterfeiting securities and how this action violates applicable law.
  In addition, this study also discusses the elements that must be present in an act of counterfeiting securities such as intentionality and the intention to make a profit.
  Furthermore, this study also analyzes the penalties and sanctions that can be applied to perpetrators of counterfeiting securities.
  In conclusion, this study emphasizes the importance of effective law enforcement in dealing with counterfeit securities.
  Perpetrators of counterfeiting securities must be held responsible for the actions that have been taken and be faced with sanctions in accordance with applicable criminal law.

Related Results

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN OBAT
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN OBAT
<p>Abstrak-Tindakan pidana pemalsuan obat semakin merajalela, disebabkan karena penanggulangan tindakan pemalsuan obat belum dikoordinasikan secara sistematis, sehingga penin...
Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia
Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta memahami urgensi pengaturan AI dalam UU Hak Cipta di Indonesia serta potensi AI sebagai subjek hukum dalam sistem hukum di Indonesia...
POLITIK HUKUM PIDANA ADAT DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA
POLITIK HUKUM PIDANA ADAT DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA
Tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalis apakah hukumpidana adat memiliki urgensi untuk diadopsi ke dalam hukum pidana nasional danpengaturan hukum ...
SISTEM INFORMASI PENDATAAN SURAT PADA INSTANSI PEMERINTAHAN
SISTEM INFORMASI PENDATAAN SURAT PADA INSTANSI PEMERINTAHAN
Sebuah instansi membutuhkan sistem informasi yang dapat membantu dalam pengelolaan surat. Pengelolaan surat di instansi yang menggunakan manual sering terjadi kesalahan dalam penyi...
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT HAK MILIK TANAH
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT HAK MILIK TANAH
Negara Indonesia adalah Negara yang taat pada hukum, semua perilaku manusia dan kaidah moral manusia diatur dalam Undang-Undang. Dengan kata lain semua tindak kejahatan yang ada da...
Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Lingkungan Hidup Pasca Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016
Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Lingkungan Hidup Pasca Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016
Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dalam kaitannya korporasi sebagai subjek hukum pada tindak...
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA JANGKA WAKTU PROSES PENYIDIKAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA JANGKA WAKTU PROSES PENYIDIKAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA
Indonesia merupakan negara hukum, hal ini telah dinyatakan dengan tegas dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa “Negara Republik Indonesia b...

Back to Top