Javascript must be enabled to continue!
Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pemalsuan Surat Berharga
View through CrossRef
Counterfeiting of securities is a serious illegal act with the potential for significant legal consequences. The author provides an in-depth review of the criminal law aspects associated with counterfeiting securities. The aim of this research was to analyze and understand the legal framework governing counterfeiting of securities, including the criminal considerations and sanctions applied. This study also explains the concept of counterfeiting securities and how this action violates applicable law. In addition, this study also discusses the elements that must be present in an act of counterfeiting securities such as intentionality and the intention to make a profit. Furthermore, this study also analyzes the penalties and sanctions that can be applied to perpetrators of counterfeiting securities. In conclusion, this study emphasizes the importance of effective law enforcement in dealing with counterfeit securities. Perpetrators of counterfeiting securities must be held responsible for the actions that have been taken and be faced with sanctions in accordance with applicable criminal law.
Politeknik Pratama Purwokerto
Title: Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pemalsuan Surat Berharga
Description:
Counterfeiting of securities is a serious illegal act with the potential for significant legal consequences.
The author provides an in-depth review of the criminal law aspects associated with counterfeiting securities.
The aim of this research was to analyze and understand the legal framework governing counterfeiting of securities, including the criminal considerations and sanctions applied.
This study also explains the concept of counterfeiting securities and how this action violates applicable law.
In addition, this study also discusses the elements that must be present in an act of counterfeiting securities such as intentionality and the intention to make a profit.
Furthermore, this study also analyzes the penalties and sanctions that can be applied to perpetrators of counterfeiting securities.
In conclusion, this study emphasizes the importance of effective law enforcement in dealing with counterfeit securities.
Perpetrators of counterfeiting securities must be held responsible for the actions that have been taken and be faced with sanctions in accordance with applicable criminal law.
Related Results
ANALISIS SUBSTANSI PIDANA UANG PENGGANTI DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI
ANALISIS SUBSTANSI PIDANA UANG PENGGANTI DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI
Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 menyebut...
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN OBAT
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN OBAT
<p>Abstrak-Tindakan pidana pemalsuan obat semakin merajalela, disebabkan karena penanggulangan tindakan pemalsuan obat belum dikoordinasikan secara sistematis, sehingga penin...
KONSEP PERADILAN PIDANA TERINTEGRASI DALAM PENEGAKAN HUKUM BERKEADILAN
KONSEP PERADILAN PIDANA TERINTEGRASI DALAM PENEGAKAN HUKUM BERKEADILAN
Peradilan pidana terintegrasi dalam mewujudkan penegakan hukum pidana yang berkeadilan diperlukan singkronisasi subtansi hukum pidana, struktur hukum pidana dan budaya hukum. Penel...
Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia
Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta memahami urgensi pengaturan AI dalam UU Hak Cipta di Indonesia serta potensi AI sebagai subjek hukum dalam sistem hukum di Indonesia...
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA RUMAH SAKIT TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN JUMLAH TAGIHAN UANG KEPADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS)
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA RUMAH SAKIT TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN JUMLAH TAGIHAN UANG KEPADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS)
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA RUMAH SAKIT TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN JUMLAH TAGIHAN UANG KEPADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS)
sonyaairinibatubara@unprim...
POLITIK HUKUM PIDANA ADAT DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA
POLITIK HUKUM PIDANA ADAT DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA
Tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalis apakah hukumpidana adat memiliki urgensi untuk diadopsi ke dalam hukum pidana nasional danpengaturan hukum ...
Studi Komparatif Tindak Pidana Aborsi dalam Hukum Pidana Thailand dan Hukum Pidana Islam
Studi Komparatif Tindak Pidana Aborsi dalam Hukum Pidana Thailand dan Hukum Pidana Islam
Tindak pidana aborsi di negara Thailand sudah pada tahap yang mengkhawatirkan dan dinyatakan sebagai perbuatan yang ilegal. Berbagai upaya dilakukan untuk menanggulangi tindak pida...
SISTEM INFORMASI PENDATAAN SURAT PADA INSTANSI PEMERINTAHAN
SISTEM INFORMASI PENDATAAN SURAT PADA INSTANSI PEMERINTAHAN
Sebuah instansi membutuhkan sistem informasi yang dapat membantu dalam pengelolaan surat. Pengelolaan surat di instansi yang menggunakan manual sering terjadi kesalahan dalam penyi...

