Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pemalsuan Surat Berharga

View through CrossRef
Counterfeiting of securities is a serious illegal act with the potential for significant legal consequences.  The author provides an in-depth review of the criminal law aspects associated with counterfeiting securities.  The aim of this research was to analyze and understand the legal framework governing counterfeiting of securities, including the criminal considerations and sanctions applied.  This study also explains the concept of counterfeiting securities and how this action violates applicable law.  In addition, this study also discusses the elements that must be present in an act of counterfeiting securities such as intentionality and the intention to make a profit.  Furthermore, this study also analyzes the penalties and sanctions that can be applied to perpetrators of counterfeiting securities.  In conclusion, this study emphasizes the importance of effective law enforcement in dealing with counterfeit securities.  Perpetrators of counterfeiting securities must be held responsible for the actions that have been taken and be faced with sanctions in accordance with applicable criminal law.
Title: Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pemalsuan Surat Berharga
Description:
Counterfeiting of securities is a serious illegal act with the potential for significant legal consequences.
  The author provides an in-depth review of the criminal law aspects associated with counterfeiting securities.
  The aim of this research was to analyze and understand the legal framework governing counterfeiting of securities, including the criminal considerations and sanctions applied.
  This study also explains the concept of counterfeiting securities and how this action violates applicable law.
  In addition, this study also discusses the elements that must be present in an act of counterfeiting securities such as intentionality and the intention to make a profit.
  Furthermore, this study also analyzes the penalties and sanctions that can be applied to perpetrators of counterfeiting securities.
  In conclusion, this study emphasizes the importance of effective law enforcement in dealing with counterfeit securities.
  Perpetrators of counterfeiting securities must be held responsible for the actions that have been taken and be faced with sanctions in accordance with applicable criminal law.

Related Results

POLITIK HUKUM PIDANA ADAT DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA
POLITIK HUKUM PIDANA ADAT DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA
Tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalis apakah hukumpidana adat memiliki urgensi untuk diadopsi ke dalam hukum pidana nasional danpengaturan hukum ...
RESTORATIVE JUSTICE PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANA
RESTORATIVE JUSTICE PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANA
Secara sejarah, upaya alternatif dalam menyelesaikan perkara pidana telah ada sejak zaman penjajahan Belanda, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Contohnya terlihat dalam Pasal 82 Ki...
KEBIJAKAN KRIMINALISASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA FISKAL
KEBIJAKAN KRIMINALISASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA FISKAL
Tindak pidana fiskal adalah perbuatan tertentu di bidang fiskal yang diberi sanksipidana. Peraturan perundang-undangan di bidang fiskal memuat tindak pidana fiskal yangmerupakan su...
Rekonstruksi Analogi Dalam Hukum Pidana Sebagai Metode Penafsiran Hukum Untuk Pembaharuan Hukum Pidana Dengan Pendekatan Aliran Progresif
Rekonstruksi Analogi Dalam Hukum Pidana Sebagai Metode Penafsiran Hukum Untuk Pembaharuan Hukum Pidana Dengan Pendekatan Aliran Progresif
Dalam situasi hukum perundang-undangan yang mengatur tentang Hukum Pidana,dimana bersifat elitis, maka apabila penerapan hukum perundang-undangan dilakukandengan menggunakan konsep...
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM TINDAK PIDANA TRANSFER DANA DI INDONESIA
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM TINDAK PIDANA TRANSFER DANA DI INDONESIA
ABSTRAKistilah kebijakan hukum pidana dapat pula dikenal dengan istilah politik hukum pidana, penal policy, criminal law policy, strafrechts-politiek. hukum pidana adalah bagian da...

Back to Top