Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

ANALISIS PENGATURAN HAK IMUNITAS TERHADAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) YANG TERJERAT KASUS HUKUM

View through CrossRef
This article discusses the regulation of immunity rights granted to members of the People's Representative Council (DPR) who are involved in legal cases. The main objective of this research is to analyze the regulation and impact of immunity rights on DPR members involved in legal cases. This research utilizes a document analysis method to examine the regulations and laws related to DPR immunity rights, as well as case studies involving DPR members implicated in legal cases. The data used in this research are sourced from legal documents, court rulings, and media reports. The research findings indicate that the immunity rights granted to DPR members provide special legal protection that restricts their detention, arrest, and prosecution during their term in office. However, the use of these immunity rights also raises various controversies, especially when DPR members are involved in legal cases involving corruption or other serious violations.
Title: ANALISIS PENGATURAN HAK IMUNITAS TERHADAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) YANG TERJERAT KASUS HUKUM
Description:
This article discusses the regulation of immunity rights granted to members of the People's Representative Council (DPR) who are involved in legal cases.
The main objective of this research is to analyze the regulation and impact of immunity rights on DPR members involved in legal cases.
This research utilizes a document analysis method to examine the regulations and laws related to DPR immunity rights, as well as case studies involving DPR members implicated in legal cases.
The data used in this research are sourced from legal documents, court rulings, and media reports.
The research findings indicate that the immunity rights granted to DPR members provide special legal protection that restricts their detention, arrest, and prosecution during their term in office.
However, the use of these immunity rights also raises various controversies, especially when DPR members are involved in legal cases involving corruption or other serious violations.

Related Results

Pemenuhan Hak-hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Kecamatan Cikembar
Pemenuhan Hak-hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Kecamatan Cikembar
Perceraian di Kecamatan Cikembar kerapkali menimbulkan ekses-ekses masalah pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian orang tua. Banyak hambatan utama yang menjadi penyebab terbengkal...
PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM
PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM
Perlindungan anak terhadap anak yang bermasalah dengan hukum, sebagai bagian utama peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia, karena anak adalah kelompok strategis berkelanjutan...
PLURALISME HUKUM DI INDONESIA DARI SUDUT PANDANG ANTROPOLOGI
PLURALISME HUKUM DI INDONESIA DARI SUDUT PANDANG ANTROPOLOGI
Berdasarkan urian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa hukum pada dasarnyaberbasis pada masyarakat. Maka salah satu metode khas dalam antropologi hukum adalah kerjalapangan (fi...
ANALISIS GAYA BAHASA DALAM CERITA RAKYAT ACEH BESAR
ANALISIS GAYA BAHASA DALAM CERITA RAKYAT ACEH BESAR
Penelitian ini membahas tentang analisis gaya bahasa dalam cerita rakyat Aceh Besar. Rumusan masalah penelitian ini adalah apa saja jenis-jenis gaya bahasa yang terdapat dalam ceri...
Implikasi Hukum Agraria Terhadap Pengembangan Perdesaan
Implikasi Hukum Agraria Terhadap Pengembangan Perdesaan
Pengembangan perdesaan merupakan suatu aspek penting dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Hukum agraria, sebagai hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan tanah,...
Demokrasi
Demokrasi
Istilah "demokrasi" berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 SM. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubu...
KEMARUK DEWAN DALAM <em>DEWAN KEMARUK</em> <em>(THE GREEDINESS OF LEGISLATORS IN DEWAN KEMARUK)</em>
KEMARUK DEWAN DALAM <em>DEWAN KEMARUK</em> <em>(THE GREEDINESS OF LEGISLATORS IN DEWAN KEMARUK)</em>
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kemaruknya anggota Dewan Perwakilan Rakyar Daerah (DPRD) Riau dalam kumpulan cerita kelakar emDewan Kemaruk:Telatah Wak Atan/em denga...

Back to Top