Javascript must be enabled to continue!
Perlindungan Hukum Bagi Anggota Koperasi atas Pembebanan Suku Bunga Hutang di atas Ketentuan Batas Maksimal Suku Bunga
View through CrossRef
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hokum anggota koperasi serta pertanggugjawaban koperasi terhadap pembebanan bunga hutang diatas ketentuan batas maksimal dan tidak sesuai dengan yang diatur oleh Permenkop UKM No. 8 Tahun 2023 tentang usaha simpan pinjam oleh koperasi yakni sebesar 24% per tahun. Salah satunya terletak pada Koperasi Serba Usaha CV. CEVA JAYA MAKMUR yang berada di Dusun Krajan Karangharjo Silo Kaputen Jember yang membebankan bunga sebesar 30% per 10 minggu. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini. Peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis normative dengan metode pendekatan menggunakan peraturan perundangan dan konseptual. Adapun hasil dari penelitian ini yakni perlindungan hukum bagi anggota koperasi yang diatur dalam Permenkop hanyalah bersifat sanksi administratif, sehingga hal tersebut tidaklah cukup untuk memberikan perlindungan yang maksimal terhadap anggota koperasi. Bentuk tanggung jawab koperasi jika membebani anggota dengan suku bunga hutang diatas batas maksimal suku bunga, hanyalah bersifat tanggung jawab administratif koperasi terhadap pemerintah. Tanggung jawab koperasi terhadap anggota koperasi tidak diatur secara eksplisit. Seharusnya pertanggungjawaban untuk melakukan sesuatu harus dibebankan pada koperasi seperti mengembalikan kerugian atau mengganti kerugian yang dialami oleh anggota
Indonesian Journal Publisher
Title: Perlindungan Hukum Bagi Anggota Koperasi atas Pembebanan Suku Bunga Hutang di atas Ketentuan Batas Maksimal Suku Bunga
Description:
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hokum anggota koperasi serta pertanggugjawaban koperasi terhadap pembebanan bunga hutang diatas ketentuan batas maksimal dan tidak sesuai dengan yang diatur oleh Permenkop UKM No.
8 Tahun 2023 tentang usaha simpan pinjam oleh koperasi yakni sebesar 24% per tahun.
Salah satunya terletak pada Koperasi Serba Usaha CV.
CEVA JAYA MAKMUR yang berada di Dusun Krajan Karangharjo Silo Kaputen Jember yang membebankan bunga sebesar 30% per 10 minggu.
Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini.
Peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis normative dengan metode pendekatan menggunakan peraturan perundangan dan konseptual.
Adapun hasil dari penelitian ini yakni perlindungan hukum bagi anggota koperasi yang diatur dalam Permenkop hanyalah bersifat sanksi administratif, sehingga hal tersebut tidaklah cukup untuk memberikan perlindungan yang maksimal terhadap anggota koperasi.
Bentuk tanggung jawab koperasi jika membebani anggota dengan suku bunga hutang diatas batas maksimal suku bunga, hanyalah bersifat tanggung jawab administratif koperasi terhadap pemerintah.
Tanggung jawab koperasi terhadap anggota koperasi tidak diatur secara eksplisit.
Seharusnya pertanggungjawaban untuk melakukan sesuatu harus dibebankan pada koperasi seperti mengembalikan kerugian atau mengganti kerugian yang dialami oleh anggota.
Related Results
SOSIALISASI KEBERADAAN KOPERASI KONSUMEN SETIA BHAKTI WANITA JAWA TIMUR PADA KELOMPOK MASYARAKAT DI KOTA SURABAYA
SOSIALISASI KEBERADAAN KOPERASI KONSUMEN SETIA BHAKTI WANITA JAWA TIMUR PADA KELOMPOK MASYARAKAT DI KOTA SURABAYA
Koperasi konsumen Setia Bhakti Wanita Jawa Timur merupakan salah satu koperasi di Surabaya yang menerapkan sistem tanggung renteng sehingga keanggotaannya harus berkelompok. Pada a...
PembuatanPeta Kerja Dalam Rangka Identifikasi Panjang Segmen Batas Kelurahan
PembuatanPeta Kerja Dalam Rangka Identifikasi Panjang Segmen Batas Kelurahan
Segmen batas adalah segmen berupa garis batas, biasanya antara dua blok tanah berdekatan. Garis segmen ini penting dalam menentukan batas properti dan menentukan kepemilikan tanah....
ANALISIS KEMAMPUAN MAHASISWA PG PAUD UNIVERSITAS SARI MUTIARA INDONESIA DALAM PROSES PEMBELAJARAN BAHASA INGGRIS
ANALISIS KEMAMPUAN MAHASISWA PG PAUD UNIVERSITAS SARI MUTIARA INDONESIA DALAM PROSES PEMBELAJARAN BAHASA INGGRIS
Bahasa merupakan aspek terpenting dalam hidup setiap individu. Bahasa adalah sebuah sistem yang digunakan untuk berkomunikasi antara satu individu dengan individu lainnya. Dengan m...
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK CUTI HAID BAGI PEKERJA PEREMPUAN DALAM REGULASI KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK CUTI HAID BAGI PEKERJA PEREMPUAN DALAM REGULASI KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA
ABSTRAK
Perlindungan hukum bagi pekerja perempuan terhadap hak cuti haid sangat urgen penerapannya untuk mencegah terjadinya diskriminasi gender dalam lingkup ketenagakerjaan. Seh...
Menelaah Koperasi Era Omnibus Law
Menelaah Koperasi Era Omnibus Law
Gagasan modernisasi koperasi bukan hal baru, gagasan ini muncul seiring dengan tuntutan globalisasi ekonomi yang menuntut peran koperasi untuk dapat bersaing dalam pertarungan pasa...
Kelembagaan dan Identitas Koperasi
Kelembagaan dan Identitas Koperasi
Koperasi merupakan bagian dari tata susunan ekonomi, hal ini berarti bahwa dalam kegiatannya koperasi turut mengambil bagian bagi tercapainya kehidupan ekonomi yang sejahtera, bagi...
Rekonstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Folklore : Tinjauan Hukum Progresif
Rekonstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Folklore : Tinjauan Hukum Progresif
Penelitian ini bertujuan menganalisis dan mengemukakan rekonstruksi perlindungan hukum terhadap hak cipta atas folklore yang bersifat komunal dalam perspektif hukum progresif. Orie...
PENERAPAN PRINSIP UTI POSSIDETIS JURIS DALAM PENETAPAN BATAS DARAT INDONESIA DAN TIMOR LESTE
PENERAPAN PRINSIP UTI POSSIDETIS JURIS DALAM PENETAPAN BATAS DARAT INDONESIA DAN TIMOR LESTE
Abstrak
Indonesia dan Timor Leste menetapkan batas darat dalam Provisional Agreement on the Land Boundary, 2005 berdasarkan prinsip uti possidetis juris, yang dimaknai batas ...

